Update Korupsi Riau: KPK Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Pemerasan Tersangka Marjani
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo
RIAU, SabangMerauke News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguliti skandal pemerasan berjamaah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penyidik memeriksa 11 orang saksi dari Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Selasa, 14 April 2026.
Lembaga antirasuah meminjam ruangan di Kantor BPK Perwakilan Riau untuk memeriksa para pejabat tersebut. Langkah ini diambil guna mendalami keterlibatan tersangka baru bernama Marjani dalam pusaran rasuah. Marjani diduga kuat menjadi tangan kanan penampung setoran haram dari para bawahan gubernur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi kehadiran para saksi dari jajaran posisi sangat strategis. Pemeriksaan ini merupakan pengembangan dari kasus besar yang sebelumnya menjerat Gubernur Riau nonaktif. Nama-nama besar, mulai dari pejabat struktural hingga kepala teknis, masuk dalam daftar panggil.
"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sebelas orang saksi dari Dinas PUPR-PKPP Riau," ujar Budi, Selasa, 14 April 2026. Katanya, fokus utama penyidik adalah melacak aliran uang setoran proyek tahun anggaran 2025 tersebut.
Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau berinisial FY alias Ferry Yunanda menjadi saksi paling mencolok. Selain sang sekdis, penyidik juga memanggil enam kepala UPT wilayah satu hingga enam. Mereka dianggap mengetahui proses pengumpulan dana yang diduga diperas oleh sang gubernur nonaktif.
Daftar saksi meliputi KA, AI, EI, LUD, BS, hingga RAP selaku bos UPT. Para pejabat teknis jalan dan jembatan dari berbagai wilayah juga tidak luput dipanggil. Kehadiran mereka sangat krusial untuk mengungkap pola permintaan hadiah atau janji secara sistematis.
Kepala Seksi UPT Wilayah Dua berinisial CS juga terlihat menghadiri agenda pemeriksaan tersebut. Nama lain seperti AB dari perencanaan teknis turut dimintai keterangan oleh penyidik Gedung Merah Putih. KPK mencurigai ada pola jatah preman yang wajib disetor setiap periode proyek jalan.
"Peran MJN sangat krusial terkait pengumpulan uang karena merupakan representasi saudara AW," ungkap Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan, Ahmad Taufik Husein, Senin, 13 April 2026. Katanya, Marjani diyakini menjadi pengepul dana dari masing-masing kepala unit pelaksana teknis.
Konstruksi perkara menyebutkan ada ancaman pencopotan jabatan jika setoran tujuh miliar rupiah tidak terpenuhi. Uang haram tersebut diduga mengalir dalam tiga tahapan sepanjang bulan Juni hingga November 2025. Marjani bertugas memastikan pundi-pundi rupiah dari dinas basah itu masuk ke kantong atasannya.
Meskipun Marjani sempat membantah dan merasa hanya dijadikan tumbal, bukti berkata sebaliknya bagi penyidik. Penahanan selama dua puluh hari pertama sudah dilakukan sejak kemarin di Rutan Cabang KPK. Status tersangka Marjani memperpanjang daftar pesakitan setelah Gubernur Abdul Wahid dan Muhammad Arief Setiawan.
KPK kini menelusuri apakah ada aliran dana lain yang mengalir ke pihak ketiga. Keterangan dari Kasubbag Tata Usaha seperti LM dan TAB sedang diuji kebenarannya hari ini. Penyidik mencari kecocokan data antara catatan keuangan dinas dengan pengakuan saksi-saksi di lapangan.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang menghebohkan publik Riau akhir tahun lalu. Tenaga Ahli Gubernur bernama Dani M Nursalam bahkan sempat menyerahkan diri setelah diburu penyidik. Kini jaringan pemerasan tersebut mulai terurai satu per satu lewat kesaksian para birokrat daerah.
Setiap kepala UPT diduga dibebani target setoran dengan nominal yang bervariasi sesuai besar proyek. Jika target tidak tercapai, Marjani akan melaporkan performa setoran tersebut langsung kepada Gubernur Wahid. Praktik lancung ini diduga sudah menjadi rahasia umum di lingkungan dinas infrastruktur tersebut.
Pemeriksaan saksi di Pekanbaru sengaja dipilih untuk efisiensi waktu dan mempercepat proses pemberkasan perkara. Penyidik membawa setumpuk dokumen proyek jalan dan jembatan untuk dikonfrontasi kepada para saksi hari ini. Harapannya, seluruh aktor yang menikmati uang panas ini bisa segera diseret ke meja hijau.
Dunia birokrasi Riau kini sedang dalam kondisi siaga satu menghadapi serangan fajar tim penyidik. Banyak pejabat memilih bungkam dan menghindari kejaran wartawan saat keluar dari gedung BPK Riau. Nasib proyek infrastruktur tahun ini pun menjadi tanda tanya besar di tengah kemelut korupsi. R-02
