Di Atas Lahan Gambut, Mimpi Pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan Meranti Masih Ditunda
Bangunan bekas kandang sapi milik BUMD yang akan dijadikan Sekolah Rakyat di di Desa Banglas, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Foto: SM News
Selatpanjang, SABANGMERAUKE NEWS - Di tengah semangat pemerataan akses pendidikan yang digaungkan pemerintah pusat melalui program Sekolah Rakyat, harapan besar sempat tumbuh di dua daerah di Provinsi Riau yakni Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Program yang menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 itu digadang-gadang menjadi pintu baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
Namun di lapangan, perjalanan kedua daerah tersebut kini tampak berbeda arah.
Di Kuansing, pembangunan Sekolah Rakyat terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Aktivitas pekerjaan fisik di lokasi proyek berjalan bertahap, menjadi penanda bahwa harapan masyarakat terhadap hadirnya fasilitas pendidikan inklusif itu mulai menemukan bentuk nyata. Pemerintah daerah bersama pihak terkait menargetkan pembangunan dapat rampung pada Agustus 2026 mendatang, sehingga sekolah tersebut segera dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan terpadu bagi anak-anak dari berbagai wilayah.
Sementara itu di Kepulauan Meranti, cerita yang berkembang justru masih dipenuhi tanda tanya.
Padahal sebelumnya, tahun ajaran baru 2025/2026 sempat ditargetkan menjadi momentum bersejarah bagi dimulainya operasional Sekolah Rakyat di daerah pesisir tersebut. Banyak masyarakat terutama keluarga dari desa-desa terpencil menaruh harapan besar agar anak-anak mereka dapat merasakan kesempatan belajar yang lebih layak tanpa harus menghadapi keterbatasan akses seperti selama ini.
Padahal rencana besar itu sudah disusun rapi, dimana telah direncanakan terdiri dari 6 rombongan belajar SD, menampung 336 siswa, 3 rombongan belajar SMP, untuk 243 siswa dan 3 rombongan belajar SMA, juga untuk 243 siswa. Tak hanya ruang belajar, di atas tanah ini juga akan berdiri asrama putra dan putri, ruang guru, masjid, kantin, dan gedung serba guna dengan total luas bangunan mencapai 26.179,04 meter persegi.
Namun hingga kini, progres pembangunan yang ditunggu-tunggu itu belum juga terlihat secara fisik di lapangan.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program strategis nasional yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial, sementara pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan yang lebih merata, sekaligus menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Terkait perkembangan di Kepulauan Meranti, wartawan mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kepulauan Meranti, Rokhaizal.
Ia memastikan bahwa secara prinsip tidak ada persoalan administratif yang menghambat pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut.
“Secara prinsip tidak ada masalah, semua yang menjadi persyaratan administrasi sudah kita penuhi semuanya, hanya saja waktu kami mengikuti rapat koordinasi terkait hal ini ada kendala dalam perencanaan teknis, dimana salah satunya konstruksi lahan kita masuk dalam kategori gambut sehingga diharuskan ada penghitungan ulang. Namun tidak ada istilah batal, hanya saja ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan,” jelas Rokhaizal.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri sebenarnya telah menunjukkan komitmen serius dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut. Sebidang tanah hibah seluas 64.624 meter persegi berlokasi di Jalan Pelajar, tepat di samping SMAN 3 yang telah diproyeksikan menjadi kawasan kompleks pendidikan terintegrasi.
Saat ini, di atas lahan tersebut masih berdiri kandang sapi milik BUMD PT Bumi Meranti. Namun pemerintah daerah telah mempersiapkan langkah-langkah penyesuaian agar area tersebut dapat segera dialihfungsikan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Kendala utama yang dihadapi ternyata bukan pada aspek legalitas lahan ataupun kesiapan pemerintah daerah, melainkan pada karakteristik struktur tanah gambut yang membutuhkan perencanaan konstruksi lebih matang. Kondisi ini mengharuskan adanya penghitungan teknis ulang agar pembangunan nantinya tetap aman dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Bagi masyarakat Kepulauan Meranti, penundaan ini tentu menjadi kabar yang menimbulkan rasa harap sekaligus cemas.
Harapan tetap ada, karena pemerintah memastikan program tersebut tidak dibatalkan. Namun di sisi lain, waktu terus berjalan, sementara anak-anak di pelosok desa masih menunggu hadirnya sekolah yang dijanjikan menjadi jembatan masa depan mereka.
Kini masyarakat hanya berharap proses penyesuaian teknis dapat segera diselesaikan, sehingga Sekolah Rakyat benar-benar dapat berdiri di Kepulauan Meranti bukan sekadar rencana di atas kertas, tetapi menjadi ruang belajar nyata yang membuka jalan bagi generasi muda daerah pesisir untuk melangkah lebih jauh.
Sementara itu, penjelasan lebih rinci juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia ST. Ia membenarkan bahwa hingga saat ini pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan Meranti memang masih harus ditunda untuk sementara waktu.
Penundaan tersebut, menurutnya, bukan disebabkan persoalan administratif ataupun kesiapan pemerintah daerah. Justru sebaliknya, seluruh persyaratan dasar telah dipenuhi. Namun tantangan muncul pada aspek teknis yang berkaitan langsung dengan karakteristik lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan.
Rahmat menjelaskan bahwa proyek pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai anggaran kurang lebih Rp200 miliar yang dikelola oleh Satker Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum di wilayah Riau itu membutuhkan penyesuaian ulang dalam perencanaan konstruksi. Hal ini karena kondisi tanah di Kepulauan Meranti memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain yang menjadi lokasi pembangunan program serupa.
“Jadi terhadap persoalan administrasi memang benar tidak ada persoalan lagi. Ditundanya pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan Meranti ini karena tim teknis sedang menghitung ulang karena daya dukung tanah untuk bangunannya tidak sesuai dengan wilayah lain sehingga terjadi perbedaan RAB, sehingga usulan kita harus di-hold sambil ada perumusan baru yang dilakukan dan kita masih terus menunggu,” ujar Rahmat Kurnia.
Menurutnya, proses penghitungan ulang tersebut menjadi langkah penting agar pembangunan nantinya tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Apalagi, struktur tanah gambut yang mendominasi wilayah Kepulauan Meranti memang membutuhkan pendekatan konstruksi khusus agar bangunan yang berdiri benar-benar aman, kuat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Situasi ini sekaligus menjadi gambaran bahwa pembangunan di wilayah kepulauan seperti Meranti memang memiliki tantangan tersendiri. Tidak cukup hanya kesiapan lahan dan administrasi, tetapi juga membutuhkan perencanaan teknis yang lebih detail dan matang dibandingkan wilayah daratan dengan struktur tanah yang lebih stabil.
Di tengah proses penyesuaian tersebut, pemerintah daerah memastikan komunikasi dengan pihak kementerian tetap berjalan intensif. Harapannya, formulasi teknis baru dapat segera dirampungkan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan Meranti bisa kembali masuk tahap pelaksanaan.
Bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu di pelosok desa, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek infrastruktur pendidikan. Ia adalah harapan baru dan kesempatan yang dinanti untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu, setiap perkembangan terkait pembangunan sekolah ini terus menjadi perhatian dan harapan bersama. (R-01)
