Polisi Rohil Terpojok! Reza Indragiri Tantang Kapolres Copot Bawahannya!
Warga marah dan membakar rumah terduga bandar narkoba di Panipahan, Rohil, Jumat, 11 April 2026. (ist)
Riau, SABANGMERAUKE NEWS - Kerugian sosial muncul usai massa membakar rumah terduga bandar narkoba di Panipahan, Rokan Hilir, Jumat, 10 April 2026 lalu. Aksi ini menjadi sorotan tajam terhadap kinerja aparat penegak hukum. Tekanan publik meningkat setelah muncul dua komitmen Kapolres yang dinilai saling berbenturan.
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menilai situasi ini menjadi ujian serius bagi kepolisian daerah. Ia menyoroti komitmen pemberantasan narkoba serta penindakan aksi anarkis pascakerusuhan di Panipahan. “Kapolres membuat dua komitmen, publik akan melihat mana yang benar-benar dijalankan,” ujar Reza, Sabtu, 11 April 2026.
Menurut Reza, langkah awal yang tegas diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Ia menyarankan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kepolisian di wilayah terdampak kasus tersebut. “Copot Kapolsek, Kasat Narkoba, serta personel terkait agar muncul efek kejut,” ucapnya.
Reza juga menyinggung kemungkinan kelalaian aparat dalam merespons laporan masyarakat terkait peredaran narkoba. Ia mempertanyakan tindakan hukum jika warga justru diproses tanpa membuka fakta kinerja aparat sebelumnya. “Membiarkan kejahatan juga termasuk pelanggaran, pertanyaan besar muncul di sini,” kata Reza.
Desakan lebih keras datang dari organisasi masyarakat Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Riau. Ketua DPD Granat Riau, Freddy Simanjuntak, meminta evaluasi serius terhadap aparat setempat. Ia menilai kejadian ini mencerminkan kegagalan respons cepat terhadap laporan masyarakat.
“Jika laporan sudah masuk namun tidak ditindak, kepercayaan publik pasti runtuh,” ujar Freddy. Ia menilai kemarahan warga merupakan akumulasi kekecewaan terhadap lambannya penanganan kasus narkoba. Menurutnya kondisi ini memicu tindakan spontan yang berujung anarkis di lapangan.
Freddy juga meminta Kapolda Riau turun langsung mengevaluasi kinerja jajaran di tingkat bawah. Ia menegaskan penegakan hukum harus berjalan seimbang antara pencegahan dan penindakan tegas. “Pelaku harus ditangkap, tidak boleh ada toleransi terhadap jaringan narkoba,” ucapnya.
Wilayah pesisir seperti Panipahan disebut menjadi jalur rawan masuknya narkotika dari luar negeri. Kondisi geografis tersebut menuntut pengawasan ekstra dari aparat guna mencegah peredaran barang terlarang. Freddy menilai penguatan patroli serta intelijen menjadi langkah penting untuk menutup celah peredaran.
Kerusuhan bermula dari aksi unjuk rasa ratusan warga di Panipahan yang awalnya berjalan damai. Sekitar 150 orang berkumpul di masjid setempat sebelum bergerak menuju kantor polisi membawa tuntutan. Mereka mendesak aparat segera menangkap pelaku peredaran narkoba yang meresahkan lingkungan sekitar.
Kapolres Rokan Hilir, Isa Imam Syahroni, mengungkap tuntutan warga berfokus pada penindakan tegas terhadap jaringan narkotika. “Masyarakat meminta aktivitas narkoba dihentikan serta pelaku segera ditangkap,” ujar Isa. Ia menyebut aksi sempat kondusif sebelum berubah menjadi kerusuhan pada sore hari.
Situasi memanas saat sebagian massa bergerak menuju rumah terduga bandar berinisial A di wilayah tersebut. Jumlah massa meningkat hingga sekitar 500 orang sehingga kondisi sulit dikendalikan aparat keamanan. Aksi berujung perusakan dan pembakaran setelah lemparan batu serta amarah warga tidak terbendung.
Peristiwa ini membuka fakta tentang krisis kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Ketika laporan tidak direspons cepat, warga cenderung mengambil langkah sendiri yang berisiko besar. Situasi seperti ini memperlihatkan pentingnya komunikasi efektif antara aparat dan masyarakat.
Di sisi lain, aparat kini menghadapi dilema antara menindak pelaku kerusuhan atau fokus pada bandar narkoba. Langkah yang diambil akan menentukan arah kepercayaan publik dalam waktu dekat.
Keputusan tersebut juga menjadi indikator keseriusan dalam memberantas narkoba di wilayah pesisir.
Pengamat menilai transparansi penanganan kasus menjadi kunci meredam konflik lanjutan di tengah masyarakat. Publik menunggu langkah konkret yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap tekanan situasi. Penegakan hukum yang adil diharapkan mampu mengembalikan stabilitas keamanan di Panipahan. R-02
