Pengadaan Motor Listrik MBG Disorot, Anggaran Dipertanyakan di Tengah Efisiensi
Pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis memicu sorotan tajam publik. Foto : Istimewa
Jakarta, SABANGMERAUKE NEWS - Pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis memicu sorotan tajam publik. Kebijakan ini muncul saat pemerintah menerapkan efisiensi anggaran, memunculkan pertanyaan prioritas belanja negara, transparansi penggunaan dana, serta urgensi distribusi logistik ke daerah terpencil.
Pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis menjadi polemik di tengah efisiensi anggaran.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan alasan pengadaan kendaraan listrik tersebut.
Ia menyebut motor digunakan untuk menjangkau wilayah terpencil yang sulit diakses kendaraan konvensional.
“Motor ini untuk menjangkau desa sulit dan menunjang operasional lapangan,” ujar Dadan di Istana.
Dadan mengungkapkan realisasi pengadaan mencapai 21.600 unit dari target 24.400 unit nasional.
Anggaran pembelian berasal dari tahun 2025 dan tidak dialokasikan kembali pada tahun 2026.
Motor tersebut akan disalurkan ke SPPG sebagai pusat distribusi program Makan Bergizi Gratis.
Harga pasar kendaraan listrik tersebut berkisar Rp52 juta per unit pada saat pengadaan berlangsung.
Namun pemerintah memperoleh harga lebih rendah sekitar Rp40 juta melalui proses pembelian dalam jumlah besar.
Distribusi akan difokuskan pada daerah dengan akses terbatas guna mendukung kelancaran operasional lapangan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait kebijakan tersebut.
Ia mengaku baru mengetahui pengadaan setelah berjalan dan menyebut anggaran sudah mengalami penyesuaian.
“Anggaran itu dari tahun lalu, sekarang sudah dipotong sesuai evaluasi,” kata Purbaya menjelaskan kondisi terbaru.
Purbaya juga menekankan prioritas anggaran seharusnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan makanan program tersebut.
Ia menyebut perlu evaluasi agar belanja negara tetap sejalan dengan tujuan utama program sosial pemerintah.
Pernyataan ini memicu diskusi publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran dalam program prioritas nasional.
Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan melakukan koordinasi lanjutan.
Ia menilai seluruh penganggaran merupakan bagian perencanaan yang harus disesuaikan kondisi pelaksanaan di lapangan.
“Perlu koordinasi lebih lanjut agar pelaksanaan program tetap tepat sasaran,” ujar Prasetyo menutup penjelasan.(R-03)
