Renovasi Rp25 Miliar Jadi Sorotan, Gubernur Kaltim Beri Penjelasan Tegas
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Foto : Istimewa
Kalimantan Timur, SABANGMERAUKE NEWS - Renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp25 miliar memicu polemik transparansi anggaran publik.
Pemerintah daerah menjelaskan penggunaan dana mencakup fasilitas pendukung kompleks rumah dinas gubernur tersebut.
Rudy Mas’ud menegaskan anggaran tidak hanya untuk satu bangunan utama saja.
Ia menyebut renovasi mencakup rumah wakil gubernur, pendopo, serta guest house dalam kompleks tersebut.
“Anggaran itu mencakup seluruh fasilitas, bukan hanya rumah gubernur,” kata Rudy setelah rapat di parlemen.
Ia menambahkan proses penganggaran dilakukan tim TAPD sesuai mekanisme yang berlaku di pemerintah daerah.
Kompleks tersebut memiliki ruang pertemuan besar seperti Odah Etam dan Olah Bebaya berkapasitas tinggi.
Rudy menjelaskan kondisi rumah dinas sebelumnya tidak layak huni karena lama tidak digunakan.
Banyak fasilitas rusak seperti instalasi listrik, perlengkapan elektronik, hingga interior yang perlu pembaruan menyeluruh.
“Sekarang sudah ditempati setelah perbaikan menyeluruh selesai dilakukan,” ujarnya menegaskan kondisi terbaru bangunan tersebut.
Namun polemik muncul setelah DPRD mengaku tidak membahas rinci anggaran tersebut secara terbuka.
Baharuddin Demmu menyatakan dokumen APBD detail tidak pernah diterima anggota dewan.
Ia menilai kondisi ini membuka celah lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah.
“Tidak pernah dibahas rinci di DPRD, karena dokumen lengkap tidak dibagikan,” tegas Baharuddin.
Ia menyoroti pembahasan hanya mengacu dokumen umum seperti KUA-PPAS tanpa rincian anggaran detail.
Hal tersebut membuat sejumlah program luput dari pengawasan karena tidak terlihat jelas dalam dokumen tersebut.
Perbandingan nilai anggaran juga menjadi sorotan publik dan kalangan profesional konstruksi nasional.
Denny Setiawan menyebut Rp25 miliar dapat membangun puluhan rumah sederhana layak huni.
Ia memperkirakan dana tersebut bisa menghasilkan sekitar 50 unit rumah tipe 36 di Kalimantan.
“Dengan angka itu bisa bangun 50 rumah, bahkan lebih jika efisien,” jelas Denny.
Ia juga menyebut anggaran tersebut dapat membangun satu rumah super mewah lengkap fasilitas premium.
Standar biaya konstruksi regional dinilai jauh lebih rendah dibanding nilai proyek renovasi tersebut.
Denny menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran agar publik memahami alokasi dana secara jelas.
Ia menyarankan pemerintah membuka RAB agar masyarakat dapat mengevaluasi kewajaran biaya proyek tersebut.
“Transparansi menentukan apakah angka itu wajar atau berlebihan di mata publik,” ujarnya menegaskan.(R-03)
