Daftar Negara yang Terapkan WFH untuk Penghematan Energi Tahun 2026
Ilustrasi WFH. Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News - Kebijakan work from home (WFH) kembali menjadi sorotan di berbagai negara, terutama di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini bukan sekadar tren kerja fleksibel, melainkan strategi serius untuk menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian global. Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih dulu mendorong kebijakan ini dengan menerapkan skema WFH satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), sekaligus mengimbau sektor swasta mengikuti langkah serupa.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya tekanan energi global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Lonjakan harga minyak mentah serta gangguan distribusi energi membuat banyak negara harus berpikir cepat untuk menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri. Salah satu solusi paling realistis adalah mengurangi mobilitas harian masyarakat melalui WFH.
Di Indonesia, kebijakan WFH tidak hanya berfokus pada efisiensi kerja, tetapi juga berdampak langsung terhadap pengurangan konsumsi bahan bakar dan listrik. Dengan berkurangnya perjalanan ke kantor, penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, yang secara otomatis mengurangi konsumsi energi nasional.
Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengambil langkah ini. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara juga mulai menerapkan kebijakan serupa dengan pendekatan masing-masing.
Malaysia, misalnya, secara resmi mengumumkan penerapan WFH mulai 15 April 2026. Kebijakan ini berlaku bagi ASN di kementerian dan lembaga pemerintah, serta pegawai badan hukum dan perusahaan milik negara. Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi konsumsi bahan bakar di tengah tekanan harga energi global.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan bahwa kabinet telah menyetujui kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Selain mendorong WFH, pemerintah juga melakukan penyesuaian pada subsidi bahan bakar.
Selama ini, Malaysia dikenal memberikan subsidi besar untuk bahan bakar, di mana masyarakat hanya membayar sekitar RM1,99 per liter untuk bensin tanpa timbal. Namun, akibat lonjakan harga minyak global dan gangguan distribusi, kuota bahan bakar bersubsidi dikurangi dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa efisiensi energi kini menjadi prioritas utama.
Sementara itu, Thailand juga mengambil langkah tegas dengan menerapkan kebijakan WFH sejak Maret 2026. Pemerintah tidak hanya mendorong pegawai bekerja dari rumah, tetapi juga mengeluarkan sejumlah aturan tambahan untuk menghemat energi.
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, menginstruksikan agar pegawai negeri sipil bekerja dari rumah kecuali mereka yang bertugas langsung melayani masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong penghematan energi melalui kebiasaan sederhana, seperti menggunakan tangga вместо lift, mengenakan pakaian kerja yang lebih ringan untuk mengurangi penggunaan pendingin ruangan, serta menunda perjalanan dinas ke luar negeri.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH di Thailand tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi penghematan energi yang lebih luas. Pengurangan penggunaan listrik di gedung perkantoran juga menjadi fokus, dengan instruksi mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan.
Vietnam juga tidak ketinggalan dalam menerapkan strategi serupa. Pemerintah setempat mendorong masyarakat untuk bekerja dari rumah sekaligus meningkatkan penggunaan transportasi umum. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan, terutama di kota-kota besar yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.
Pendekatan Vietnam menekankan keseimbangan antara kerja fleksibel dan efisiensi transportasi. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan akses transportasi publik, konsumsi energi dapat ditekan tanpa mengganggu aktivitas ekonomi secara signifikan.
Di Filipina, kebijakan yang diterapkan sedikit berbeda. Pemerintah menginstruksikan ASN untuk bekerja selama empat hari dalam sepekan sejak 9 Maret 2026. Skema ini dirancang untuk mengurangi konsumsi bahan bakar sekaligus menekan penggunaan energi di perkantoran.
Meski demikian, kebijakan ini bersifat sementara dan tidak berlaku bagi layanan darurat maupun sektor yang berada di garis depan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah Filipina juga menetapkan aturan penggunaan pendingin ruangan di kantor, dengan suhu tidak boleh lebih rendah dari 24 derajat Celcius. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi listrik tanpa mengorbankan kenyamanan kerja secara signifikan.
Fenomena penerapan WFH di berbagai negara ini menunjukkan bahwa krisis energi global telah mendorong perubahan besar dalam pola kerja. WFH yang sebelumnya dianggap sebagai solusi sementara saat pandemi kini berkembang menjadi strategi jangka menengah dalam menghadapi tantangan energi.
Selain menghemat energi, kebijakan ini juga memberikan manfaat tambahan seperti mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, serta meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Namun, di sisi lain, tantangan seperti produktivitas, pengawasan kerja, dan kesiapan infrastruktur digital tetap menjadi perhatian utama.
Ke depan, bukan tidak mungkin kebijakan WFH akan menjadi bagian permanen dari sistem kerja di banyak negara. Dengan kombinasi teknologi digital dan kebutuhan efisiensi energi, pola kerja fleksibel diprediksi akan terus berkembang.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, langkah-langkah seperti WFH menunjukkan bahwa kebijakan sederhana dapat memberikan dampak besar, terutama dalam menjaga stabilitas energi dan ekonomi nasional. (R-05)
