Disorot Habis-habisan, Baznas Riau Batal Donasi Rp3 Miliar ke Jembatan Presisi: Dana Umat Nyaris Salah Arah?
Ilustrasi pembatalan dana hibah Baznas Riau pada pembangunan jembatan Presisi ke Polda Riau. Foto: SM News/Created by AI
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Keputusan mengejutkan datang di tengah riuh kritik. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau tiba-tiba menarik rem dari proyek Jembatan Merah Putih Presisi. Penyerahan dana secara simbolis Rp3 miliar yang sempat dipamerkan kini dibatalkan. Drama dana umat berubah arah dalam hitungan hari.
Langkah ini terasa seperti rem darurat di tikungan tajam. Sorotan publik datang bertubi-tubi sejak kabar dana infak dialirkan ke proyek jembatan mencuat. Media sosial panas, komentar pedas berhamburan. Di titik itu, Baznas Riau memilih mundur.
Ketua Baznas Riau, Masriadi Hasan, menyebut evaluasi jadi pintu masuk keputusan. “Melihat dinamika yang berkembang saat ini, Baznas mengevaluasi kembali keikutsertaan dalam program ini,” ucapnya singkat di Pekanbaru. Kamis, 19 Maret 2026. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya panjang.
Sebelumnya, dana Rp3 miliar sudah sempat diserahkan secara simbolik pada Jumat, 13 Maret 2026 lalu. Hebatnya seremoninya acara penyerahannya berlangsung rapi, penuh pesan kolaborasi. Pasalnya, penyerahannya dilaksanakan di sela-sela rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau. Rapat itu dipimpin Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Namun suasana berubah cepat. Publik mulai mempertanyakan arah penggunaan dana umat. Baznas sebenarnya punya alasan sejak awal. Jembatan dipandang memberi manfaat besar. Akses warga terbuka, ekonomi bergerak, anak sekolah tak lagi menyeberang sungai dengan kaki basah.
Masriadi menegaskan, keputusan awal bukan tanpa kajian. Ada pertimbangan syariat dan regulasi. Dua syarat utama jadi dasar: wilayah mayoritas miskin dan mayoritas Muslim. “Semua melalui asesmen. Kondisi masyarakat dilihat. Manfaat setelah jembatan berdiri juga dihitung,” katanya.
Namun realitas di lapangan tak sesederhana hitungan kertas. Reaksi publik datang deras. Kritik tak hanya soal teknis, tapi juga soal kepercayaan. Di media sosial, nada suara berubah keras. Ada yang menyebut langkah ini melenceng. Ada yang mempertanyakan transparansi. Ada juga yang mulai ragu menyalurkan zakat lewat lembaga.
Komentar seperti “zakat kok untuk jembatan” jadi viral. Narasi liar berkembang. Isu melebar ke mana-mana. Baznas mencoba menjelaskan. Dana yang disiapkan disebut berasal dari infak, bukan zakat. Infak dianggap lebih fleksibel dalam penggunaan. “Infak bisa untuk kepentingan umum,” ujar Masriadi dalam penjelasan lain.
Namun penjelasan itu tak langsung meredam gelombang. Kritik tetap mengalir. Bahkan mulai muncul desakan audit dan investigasi.
Pembatalan yang Terasa Terlambat
Keputusan pembatalan akhirnya diambil. Baznas memilih langkah aman. Prinsip agama dijadikan pijakan. “Menghindari kerusakan lebih penting dibanding mengambil kebaikan,” kata Masriadi.
Kalimat itu jadi kunci. Baznas tak ingin kehilangan kepercayaan publik. Risiko dianggap terlalu besar jika tetap melanjutkan. Langkah mundur ini sekaligus menutup satu bab pendek yang penuh gejolak. Dari rencana kontribusi, serah simbolik, hingga pembatalan dalam waktu singkat.
Di sisi lain, kepolisian juga memberi klarifikasi tegas. Polda Riau menyatakan tidak ada dana Baznas yang digunakan dalam pembangunan jembatan. “Kami tegaskan, tidak ada satu rupiah pun dana dari Baznas digunakan,” ujar Kabid Humas, Zahwani Pandra Arsyad.
Penegasan itu mencoba meredakan kesimpangsiuran. Proyek disebut murni hasil kolaborasi berbagai elemen. Ada yayasan sosial, organisasi, hingga perusahaan lewat CSR. Semangat gotong royong dikedepankan sebagai narasi utama.
Kepolisian juga menyebut skema pembiayaan sudah cukup. Tidak ada kebutuhan tambahan dana. Artinya, kontribusi Baznas memang tidak jadi digunakan sejak awal.
Kritik dan Bayang-bayang Kepercayaan
Di luar klarifikasi resmi, kritik terus berjalan. Mahasiswa ikut bersuara. Mereka menyoroti potensi pelanggaran aturan. Ali Jungjung dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Peduli Riau angkat bicara. Ia menilai penggunaan dana umat untuk infrastruktur perlu dikaji serius. “Zakat punya aturan tegas. Tidak bisa sembarangan,” ujarnya.
Meski Baznas menyebut dana berasal dari infak, perdebatan tetap muncul. Garis antara zakat, infak, dan sedekah terasa kabur di mata publik. Mahasiswa juga menyoroti peran lembaga. Infrastruktur dinilai sebagai tanggung jawab negara. Bukan ranah lembaga pengelola dana umat.
Isu lain ikut menyeruak. Ada yang menyinggung gaji pengelola. Ada yang mempertanyakan transparansi. Bahkan muncul ajakan menyalurkan zakat langsung ke penerima. Gelombang ini menciptakan satu hal: krisis kepercayaan kecil yang berpotensi membesar.
Baznas tampaknya membaca situasi itu dengan cepat. Mundur jadi pilihan paling rasional. Bukan soal kalah, tapi soal menjaga legitimasi. Masriadi menegaskan fokus akan kembali ke program utama. Pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, dan ekonomi untuk mustahik. “Kami akan tetap fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat,” katanya.
Jembatan Merah Putih Presisi sendiri tetap berjalan. Proyek ini punya misi besar. Menghubungkan daerah terisolasi. Membuka akses pendidikan dan ekonomi. Kapolri bahkan sudah meresmikan salah satu jembatan di Kampar. Panjangnya puluhan meter. Lebarnya cukup untuk kendaraan kecil.
Di balik peresmian itu, tersimpan cerita yang tak kalah panjang. Cerita tentang dana umat, kritik publik, dan keputusan cepat. Kasus ini seperti cermin. Memperlihatkan betapa sensitifnya pengelolaan dana keagamaan. Sedikit saja melenceng, reaksi bisa besar.
Baznas Riau kini memilih jalan aman. Mundur dari proyek, kembali ke jalur utama. Fokus pada penerima manfaat langsung. Keputusan ini mungkin meredakan situasi. Namun bekasnya belum tentu hilang cepat.
Di tengah masyarakat, pertanyaan masih tersisa. Soal transparansi, soal batas penggunaan dana, soal kepercayaan. Dan di situlah cerita ini belum benar-benar selesai. R-02
