Nasib Pasien di Ujung Tanduk, Dokter Spesialis Siak Marah Tunjangan Rp30 Juta Tak Cair!
Suasana rapat terkait tuntutan dokter spesialis RSUD Tengku Rafian Siak. (antara)
SABANGMERAUKE NEWS, Siak - Layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafian Siak mendadak mati suri mulai hari Selasa tanggal 17 Maret 2026. Lorong-lorong poliklinik yang biasanya ramai pasien kini tampak sepi dan mencekam.
Puluhan dokter spesialis berstatus ASN kompak angkat kaki dari ruang praktik sebagai bentuk protes keras. Mereka menuntut hak uang tunjangan kelangkaan profesi senilai Rp30 juta per bulan yang menguap entah ke mana.
Ketegangan ini memuncak setelah janji manis pemerintah daerah hanya berakhir menjadi angin surga tanpa realisasi nyata. Para dokter mengaku belum menerima sepeser pun uang tunjangan tersebut sejak bulan September 2025 hingga Februari 2026.
Akibatnya belasan poliklinik mulai dari poli anak hingga poli saraf resmi digembok sementara waktu. Hanya poli kebidanan dan kandungan alias Obgyn yang terpantau masih sudi melayani pasien di tengah badai protes ini.
Drama Audiensi Tanpa Solusi
Perseteruan ini sebenarnya sudah coba didinginkan lewat pertemuan resmi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026. Sayangnya kursi pimpinan daerah tampak kosong melompong tanpa kehadiran Bupati Siak Afni Z.
Para dokter merasa dianaktirikan karena hanya ditemui Direktur RSUD Tengku Rafian Khamariah tanpa keputusan eksekusi anggaran. "Mohon segera hak kami dikeluarkan sesuai kompetensi yang kami miliki," tulis para dokter dalam pernyataan sikap mereka yang sangat berani.
Sore harinya Sekda Siak Mahadar sempat memanggil para pejuang medis ini ke rumah dinas bupati. Harapan sempat membuncah namun kembali pupus karena sang bupati lagi-lagi tidak menampakkan batang hidungnya.
Kondisi ini membuat para dokter merasa hak mereka sama sekali tidak dihargai oleh pemegang kebijakan tertinggi di daerah. "Kemarin audiensi tidak ada tanggapan, maka mulai 17 Maret kami menutup pelayanan," ujar salah satu dokter spesialis yang minta namanya dirahasiakan.
Investigasi di lapangan menunjukkan ketimpangan kebijakan yang bikin dahi berkerut dan hati panas. Para dokter mempertanyakan logika efisiensi anggaran yang digembar-gemborkan pemerintah daerah selama ini.
Jika memang duit daerah sedang cekak, mengapa RSUD Tualang justru nekat merekrut dokter kontrak baru dalam waktu dekat? Pertanyaan retoris ini semakin membakar semangat para ASN dokter spesialis untuk tetap bertahan pada aksi mogok mereka.
Pemkab Siak Ngaku Sedang Bokek
Pemerintah Kabupaten Siak akhirnya angkat bicara menanggapi lumpuhnya layanan rumah sakit pelat merah tersebut. Wakil Bupati Siak Syamsurizal menyebut aksi para dokter spesialis ini sebagai tindakan sepihak yang sangat memprihatinkan.
Syamsurizal menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah memang sedang mengalami tekanan berat alias defisit luar biasa. Transfer dana dari pusat di tahun 2026 bahkan terjun bebas hingga setengah triliun rupiah banyaknya.
Kekurangan anggaran ini memaksa pemerintah melakukan penyesuaian TPP bagi seluruh ASN di wilayah Kabupaten Siak. Syamsurizal mengklaim bahwa pemangkasan atau keterlambatan ini bukan hanya menimpa kaum jas putih saja.
"Kondisi keuangan daerah tertekan utang dan defisit, ini dirasakan semua ASN se-Kabupaten Siak," ungkap Syamsurizal dengan nada prihatin. Namun alasan ini nampaknya sulit diterima para dokter yang merasa sudah menunaikan kewajiban sesuai kontrak kerja awal.
Pemerintah mengklaim sudah berusaha adil dengan tetap membayarkan THR 100 persen bagi seluruh pegawai negeri. Ruang dialog diklaim sudah dibuka lebar-lebar lewat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjelaskan kondisi kas daerah.
Namun para dokter spesialis nampaknya sudah telanjur kecewa dan tetap ngotot menutup pendaftaran pasien rawat jalan. Kondisi ini memaksa Pemkab Siak menyiapkan laporan tertulis ke Kemendagri hingga Kementerian Kesehatan di Jakarta.
Secara aturan main dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, aksi mogok ini memang sangat berisiko. Tenaga medis punya kewajiban hukum untuk tetap memberikan pelayanan sesuai etika profesi dan kebutuhan pasien.
Penghentian layanan secara sepihak yang mengorbankan rakyat kecil sebenarnya tidak dibenarkan dalam regulasi kesehatan terbaru. Namun bagi para dokter, bekerja tanpa kepastian hak merupakan bentuk diskriminasi profesi yang tidak bisa lagi ditoleransi.
Dampak dari aksi mogok ini sangat terasa bagi warga pelosok Siak yang sudah datang jauh-jauh untuk berobat. Kabar penutupan layanan ini tersebar liar lewat status WhatsApp dan grup media sosial warga sejak Senin malam.
Pasien poli penyakit dalam, poli jiwa, hingga poli mata terpaksa pulang dengan tangan hampa tanpa obat. Krisis kepercayaan antara tenaga medis dan pemerintah kini menjadi pertaruhan besar bagi masa depan layanan kesehatan di Negeri Istana.
Hingga berita ini diturunkan belum ada titik temu yang manis antara kedua belah pihak yang sedang bersitegang. Pintu poliklinik RSUD Tengku Rafian masih tertutup rapat bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis rawat jalan.
Nasib ribuan pasien kini bergantung pada ego siapa yang akan luruh lebih dulu di meja perundingan. Semoga solusi segera ditemukan agar tidak ada lagi nyawa rakyat yang menjadi taruhan dalam konflik kepentingan anggaran ini. R-02
