Riau Terapkan WFA Jelang Lebaran, ASN Bisa Kerja dari Mana Saja
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi (ist)
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Pemprov Riau resmi membuka skema Work From Anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara di lingkungannya. Ini bukan bonus rebahan, bukan hadiah cuti tersembunyi, melainkan langkah cepat untuk membelah arus mudik sebelum jalanan berubah jadi simpul panjang yang melelahkan.
Kebijakan ini resmi berlaku menjelang dan sesudah Idulfitri 1447 Hijriah. Dasarnya mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 serta pengaturan teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah membaca satu hal dengan cukup jernih, arus mudik 2026 berpotensi padat, liar, dan menekan banyak titik dalam waktu hampir bersamaan.
Di Riau, skema WFA dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung pada Senin, 16 Maret 2026 dan Selasa, 17 Maret 2026 untuk fase arus mudik. Gelombang kedua berlaku pada Rabu, 25 Maret 2026, Kamis, 26 Maret 2026, dan Jumat, 27 Maret 2026 untuk fase arus balik.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan kebijakan ini tidak boleh dibaca sebagai libur tambahan. Pegawai tetap wajib bekerja dan tetap dituntut produktif. “Bukan libur tambahan,” tegasnya, Senin, 16 Maret 2026.
Memecah Ledakan Jalanan
Langkah ini lahir bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat memproyeksikan pergerakan Lebaran 2026 bisa menembus 143,9 juta perjalanan. Angka ini seperti menumpuk napas jutaan orang dalam satu waktu yang sama, lalu melepasnya serentak ke jalan tol, terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara.
Dari situlah WFA dipasang sebagai katup pembuka tekanan. Sebagian pegawai diberi ruang bergerak lebih awal. Sebagian lagi ditahan ritmenya agar tidak semua berangkat dan pulang pada hari yang sama.
Syahrial menjelaskan pembagian pegawai dilakukan bergantian di setiap OPD. Polanya dibuat silang agar kantor tidak mendadak kosong. “Yang sudah mengambil WFA saat arus mudik, wajib hadir fisik saat arus balik,” ujarnya.
Skema ini terdengar sederhana, tapi pesannya cukup tegas. Pemerintah ingin kelonggaran tanpa kehilangan kendali. Fleksibilitas dibuka, tapi meja pelayanan tetap harus bernyawa.
Pemprov Riau juga menjaga agar layanan publik tidak ikut goyah saat mobilitas masyarakat naik tajam. Rumah sakit, kantor pelayanan, hingga unit teknis tetap harus berjalan. “Pelayanan publik tetap berjalan maksimal,” kata Syahrial.
Fleksibel Bekerja, Ketat Mengawasi
Kalender libur dan cuti bersama Idulfitri 2026 sudah lebih dulu disusun. Masa libur panjang dimulai pada 18-19 Maret 2026, beririsan dengan cuti bersama dan Hari Suci Nyepi. Setelah itu, 21-22 Maret 2026 ditetapkan sebagai libur nasional Idulfitri, lalu disambung cuti bersama pada 20, 23, dan 24 Maret 2026.
Rangkaian tanggal itu membuat gelombang perjalanan sangat mungkin menumpuk dalam dua fase, saat mudik dan saat arus balik. Karena itu, WFA pada 25 sampai 27 Maret jadi bantalan penting. Pemerintah tampak tak ingin arus pulang datang seperti ombak besar yang memukul sekaligus.
Naskah pendamping memperlihatkan nada yang sama dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan WFA bukan hari libur tambahan. Menteri PANRB Rini Widyantini juga menegaskan layanan publik harus tetap optimal.
Untuk swasta, arah kebijakannya serupa. Perusahaan didorong menerapkan kerja fleksibel pada tanggal yang sama, menyesuaikan kebutuhan operasional masing-masing. Hak dasar pekerja seperti upah, tunjangan, dan cuti tahunan tetap harus aman.
Di titik ini, WFA terasa seperti eksperimen besar yang tidak main-main. Pemerintah sedang mencoba mengakali kemacetan sebelum kemacetan lebih dulu mengakali semua orang. Riau memilih masuk lebih cepat ke gelanggang, lalu menaruh WFA sebagai sekat awal agar ledakan perjalanan Lebaran 2026 tidak meledak di satu titik yang sama. R-02
BERITA TERKAIT :
-
Hari Bakti Rimbawan
Rahasia Kelam di Balik Rimba Indonesia! Rimbawan Ternyata Penjaga Nyawa?
