Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Bergerak Jemput Dana Pusat Demi Percepatan Infrastruktur Jalan
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti pada Senin (26/1/2026). Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Selatpanjang - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Upaya tersebut difokuskan pada sektor jalan yang hingga kini masih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di berbagai wilayah kepulauan.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti pada Senin (26/1/2026). Dalam pertemuan itu, para wakil rakyat dan jajaran teknis pemerintah daerah merumuskan berbagai strategi agar usulan pembangunan dari daerah dapat masuk dan mendapatkan dukungan dalam skema pendanaan nasional.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Syaifi. Ia didampingi Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu serta seluruh anggota komisi yang terdiri dari Sopandi, Al Amin, Lianita, H. Atan, dan Suji Hartono.
Kehadiran lengkap para anggota komisi dari berbagai latar belakang fraksi mencerminkan keseriusan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi prioritas pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama lembaga legislatif.
Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi, menegaskan bahwa DPRD tidak ingin keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi penghambat pembangunan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong langkah proaktif untuk menjemput dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, strategi komunikasi politik yang kuat harus dibarengi dengan kesiapan dokumen teknis yang matang. Dengan demikian, usulan pembangunan yang diajukan daerah memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah pusat.
“Kita menyadari kemampuan APBD sangat terbatas untuk menjawab seluruh kebutuhan infrastruktur yang mendesak. Karena itu, DPRD berkomitmen memperjuangkan dukungan dari pemerintah pusat. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal keadilan pembangunan bagi masyarakat Meranti,” ujar Syaifi.
Ia juga menambahkan bahwa sejumlah ruas jalan yang hingga kini masih membutuhkan peningkatan harus menjadi prioritas utama dalam usulan pembangunan. Infrastruktur jalan dinilai sangat vital karena menjadi jalur utama mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
Dengan kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri dari wilayah kepulauan, konektivitas antarwilayah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas jalan dinilai akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan itu, anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Sopandi, menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan teknis dan strategi politik dalam memperjuangkan dana pusat. Ia menyebutkan bahwa setiap usulan daerah harus disusun secara argumentatif dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
“Kolaborasi ini penting agar usulan daerah disampaikan secara terstruktur dan diperjuangkan langsung melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Kita ingin setiap program yang diusulkan memiliki dasar kajian yang kuat sehingga peluang untuk disetujui semakin besar,” ujar Sopandi.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses tersebut secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mendorong penjadwalan hearing atau pertemuan langsung dengan fraksi-fraksi di DPR RI agar komunikasi dan koordinasi tetap berjalan efektif.
Menurutnya, momentum dalam siklus perencanaan nasional harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan kesiapan data dan dokumen yang lengkap, daerah memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, ST, yang hadir bersama jajaran teknis memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan infrastruktur yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Program tersebut meliputi pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan strategis serta infrastruktur penunjang lainnya.
Rahmat memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dokumen perencanaan secara komprehensif berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat bagi masyarakat. Dengan dukungan DPRD dalam memperjuangkan usulan tersebut di tingkat pusat, pihaknya optimistis berbagai program pembangunan dapat memperoleh perhatian serius dari pemerintah.
Rapat tersebut akhirnya menyepakati langkah lanjutan berupa menunggu penjadwalan resmi dari Pemerintah Daerah untuk melakukan hearing dengan fraksi-fraksi di DPR RI. Momentum tersebut dinilai sangat penting agar perjuangan memperoleh dukungan anggaran pusat dapat dilakukan secara tepat waktu.
Melalui sinergi yang semakin solid antara Komisi II DPRD dan Dinas PUPR, harapan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti semakin terbuka. DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap proses perjuangan anggaran demi meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Adv)
