Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan di Kawasan Hutan, Greenpeace Singgung Pola Kerja Satgas PKH: Jangan Dialihkan Jadi Lahan Bisnis Segelintir Pihak!
Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan di kawasan hutan imbas bencana Sumatera di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Langkah pemerintahan Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan di kawasan hutan pasca bencana Sumatera disoroti sejumlah kalangan. Beragam pertanyaan muncul terkait tindak lanjut pengelolaan lahan hutan yang izinnya dicabut.
Greenpeace mewanti-wanti agar pencabutan izin perusahaan tidak justru dialihkan ke pihak lain, termasuk BUMN. Mengalihkan penguasaan lahan dari korporasi swasta ke pemerintah (BUMN) dengan logika bisnis yang sama, justru menunjukkan tidak adanya komitmen kuat memulihkan ekosistem hutan yang rusak.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji mengatakan, pemerintah memang sudah seharusnya mengevaluasi izin-izin industri ekstraktif. Bencana Sumatera makin menyingkap betapa parahnya dampak krisis iklim dan kerusakan ekologi.
Kendati begitu, kata Sekar, keputusan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Pertama, penting bagi pemerintah mengedepankan transparansi dalam proses penertiban kawasan hutan. Jadi bagaimana investigasi dilakukan dan indikator pencabutan harus dijelaskan dalam surat keputusan yang bisa diakses publik. Tanpa kejelasan tersebut, penegakan ini sulit dimonitor oleh publik.
Kedua, lanjut Sekar, bagaimana pemerintah menjalankan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan hidup setelah kehancuran ekologi yang terjadi.
"Dan ketiga, bagaimana pemerintah memastikan pemenuhan hak atas tanah untuk Masyarakat Adat, karena ada perusahaan yang kehadirannya juga telah menggusur dan merampas ruang hidup masyarakat adat," kata Sekar dalam pernyataan Greenpeace dikutip Kamis (22/1/1/2026).
Menurutnya, publik harus terus mendesak pemerintah agar transparan dan serius membenahi kebijakan tata kelola hutan secara menyeluruh, demi pelindungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
Ia juga menyinggung kerja-kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mesti disorot. Berkaca dari lahan sitaan dari sawit ilegal di kawasan hutan yang justru diserahkan ke BUMN seperti PT Agrinas Palma Nusantara (APN).
"Pola ini hanya mengalihkan penguasaan lahan dari korporasi swasta ke pemerintah, tapi masih dengan logika bisnis tanpa adanya komitmen kuat memulihkan ekosistem yang rusak," tegas Sekar.
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengingatkan pemerintah jangan sampai hanya mencabut izin tapi kemudian mengalihkan penguasaan lahan ke pihak lain untuk kembali jadi ladang bisnis segelintir pihak. Pemerintah harus transparan tentang rencana selanjutnya setelah pencabutan izin, serta memastikan perusahaan-perusahaan itu bertanggung jawab atas kerusakan yang telah mereka timbulkan.
"Sudah ada ribuan nyawa yang hilang akibat bencana, pemerintah mesti menempatkan keselamatan rakyat di atas keuntungan ekonomi semata," kata Arie Rompas.
Yayasan Menara Desak Pemerintah Segera Lakukan Reboisasi
Sebelumnya diwartakan, Yayasan Menata Nusa Raya (Menara) menilai langkah Presiden Prabowo yang mencabut izin sebanyak 22 perusahaan kehutanan seluas 1 juta hektare lebih di Sumut, Aceh dan Sumbar, bukanlah merupakan solusi konkret. Pencabutan izin tanpa ditindaklanjuti dengan langkah reboisasi, justru akan menimbulkan masalah baru yang lebih berat.
"Pencabutan izin 22 perusahaan kehutanan itu harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan reboisasi. Jadi, tidak sekadar hanya langkah administratif belaka," kata Ketua Umum Yayasan Menara, H. Surya Darma SAg, SH, MH kepada SabangMerauke News pada Rabu (21/1/2026).
Surya Darma menegaskan, komitmen pemerintah terhadap kelestarian hutan, tidak cukup ditunjukkan hanya dengan tindakan administratif. Namun, harus dikonkretkan lewat pemulihan hutan dalam bentuk penanaman pohon (reboisasi dan reforestasi).
Surya justru mengkhawatirkan, pencabutan izin akan menimbulkan status quo atas hak pengelolaan lahan. Dalam kondisi ini, rawan terjadi aksi penjarahan lahan hutan oleh oknum dan kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, pencabutan izin perusahaan masih memungkinkan terjadinya "pergantian pemain" baru.
"Political will pemerintahan Prabowo untuk bersungguh-sungguh menyelamatkan dan melestarikan hutan masih harus diuji. Apakah pencabutan izin 22 perusahaan kehutanan itu memang benar-benar untuk kepentingan lingkungan atau sebaliknya hanya drama politik," tegas Surya Darma.
Surya juga mempertanyakan tentang penggunaan dan pertanggungjawaban dana reboisasi (DR) yang selama ini diperoleh dari pungutan terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK). Diketahui, besaran DR mencapai 14 Dollar AS per meter kubik.
"Kemana dana reboisasi itu dipergunakan. Dan bagaimana pertanggungjawabannya selama ini. Dana reboisasi ini harus diusut dan diaudit secara kredibel," tegas Surya Darma yang merupakan advokat concern pada isu kehutanan dan lingkungan.
Menurut Surya Darma, pemerintahan Prabowo seharusnya bisa menggunakan dana reboisasi yang telah dipungut selama ini. Dana tersebut sebenarnya cukup untuk memulihkan hutan yang sudah rusak.
"Dana reboisasi semestinya diperuntukkan hanya untuk pemulihan dan rehabilitasi hutan yang telah digunduli oleh perusahaan yang mengantongi izin dari pemerintah. Penggunaan dana reboisasi harus tepat sasaran dan bisa dipertanggungjabkan secara hukum," tegasnya.
Yayasan Menara, kata Surya Darma, akan menyampaikan surat secara tertulis kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dilakukannya reboisasi pada areal 22 perusahaan kehutanan yang izinnya telah dicabut pada Selasa (20/1/2026) kemarin.
"Pekan depan surat akan kami kirimkan ke Presiden Prabowo. Kami mendesak segera dilakukannya reboisasi atas lahan-lahan yang telah dicabut izinnya. Bukan justru dibiarkan begitu saja," pungkas Surya Darma.
Daftar 22 Perusahaan Kehutanan yang Dicabut Izinnya
Sebelumnya diwartakan, Presiden Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan terkait bencana banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera.
"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Keputusan ini diambil saat Prabowo melakukan lawatan ke Inggris. Dari kota London, Prabowo sebelumnya memimpin rapat terbatas (Ratas) melalui konferensi video pada Senin (19/1/2026) waktu setempat. Ratas membahas perkembangan kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Prasetyo menyebut, sebanyak 28 perusahaan yang izinnya dicabut dengan rincian, 22 perusahaan kehutanan atau Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.
"28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, seluas 1.010.592 hektare, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK," ujarnya.
Dari 22 izin perusahaan kehutanan (PBPH) yang dicabut, dua di antaranya yakni PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) yang beroperasi di Sumatera Utara.
Sebelumnya, gelombang protes terhadap keberadaan PT TPL di kawasan Danau Toba terus berlanjut. Bahkan, gerakan moral menutup TPL tak henti-hentinya disuarakan oleh pucuk pimpinan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yakni Ephorus Pdt Dr Victor Tinambunan.
Berikut daftar 22 izin perusahaan Kehutanan (PBPH) yang dicabut:
Aceh (3 unit)
1. PT. Aceh Nusa Indrapuri: 97.905 ha
2. PT. Rimba Timur Sentosa: 6.250 ha
3. PT. Rimba Wawasan Permai: 6.120 ha
Sumatra Barat (6 Unit)
1. PT. Minas Pagai Lumber: 78.000 ha
2. PT. Biomass Andalan Energi: 19. 875 ha
3. PT. Bukit Raya Mudisa: 28.617 ha
4. PT. Dhara Silva Lestari: 15.357 ha
5. PT. Sukses Jaya Wood: 1.584 ha
6. PT. Salaki Summa Sejahtera: 47.605 ha
Sumatera Utara (13 Unit)
1. PT. Anugerah Rimba Makmur: 49.629 ha
2. PT. Barumun Raya Padang Langkat: 14.800 ha
3. PT. Gunung Raya Utama Timber: 106.930 ha
4. PT. Hutan Barumun Perkasa: 11.845 ha
5. PT. Multi Sibolga Timber: 28.670 ha
6. PT. Panei Lika Sejahtera: 12.264 ha
7. PT. Putra Lika Perkasa: 10.000 ha
8. PT. Sinar Belantara Indah: 5.197 ha
9. PT. Sumatera Riang Lestari: 173.971 ha
10. PT. Sumatera Sylva Lestari: 42.530 ha
11. PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun: 2.786 ha
12. PT. Teluk Nauli: 83.143 ha
13. PT. Toba Pulp Lestari Tbk: 167.912 ha
Berikut daftar 6 Badan Usaha Non Kehutanan yang dicabut:
Aceh (2 Unit)
1. PT. Ika Bina Agro Wisesa
2. CV. Rimba Jaya
Sumatera Utara (2 Unit)
1. PT. Agincourt Resources
2. PT. North Sumatra Hydro Energy
Sumatera Barat (2 Unit)
1. PT. Perkebunan Pelalu Raya
2. PT. Inang Sari. (R-03)
