Pekanbaru Cetak Rekor PAD di 2025, Bukti Kejelian Manajerial Wali Kota Berlatar Sarjana Ekonomi
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang berlatar belakang sarjana ekonomi, membeberkan strategi jitu dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dalam rilis akhir tahun 2025 di Komplek Perkantoran Tenayan Agung, ia menekankan pentingnya kreativitas manajerial agar program kerja pemerintah tetap berjalan optimal meski kondisi keuangan pusat sedang menantang.
Tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2025 adalah adanya pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp 433 miliar.
Kendati demikian, Agung menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tersebut tidak menjadi penghalang bagi jajarannya untuk tetap produktif dan memastikan roda pembangunan di Ibu Kota Provinsi Riau ini tidak terhenti.
"Keberhasilan strategi ini terlihat dari lonjakan capaian PAD yang sangat signifikan, yakni meningkat dari Rp 800 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp 1,170 triliun pada akhir tahun 2025," kata Agung Rabu (31/12/2025).
Prestasi finansial ini bahkan memungkinkan Pemkot Pekanbaru tetap membayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) serta gaji ke-14 bagi seluruh pegawai secara penuh, di saat daerah lain terpaksa melakukan pemotongan.
Salah satu langkah berani yang diambil adalah penertiban reklame liar dengan memotong ratusan tiang baliho yang tidak memiliki izin. Kebijakan tegas ini rupanya memberikan dampak psikologis positif terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana para pengusaha justru datang beramai-ramai untuk mengurus izin dan membayar pajak reklame yang menjadi sumber pendapatan penting bagi PAD.
Selain itu, Agung mengambil kebijakan populer dengan menurunkan besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang di zaman wali kota sebelumnya sempat melonjak hingga 300 persen.
Dengan mengembalikan tarif ke kebijakan awal, tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak justru meningkat drastis karena warga merasa beban mereka lebih ringan dan manfaat pajaknya mulai dirasakan langsung dalam pembangunan kota.
"Tahun ini kita turunkan lagi PBB kembali seperti sebelumnya, ini juga akhirnya masyarakat mau bayar. Lalu pembangunan tercapai, PAD meningkat. Alasannya karena selama ini masyarakat belum terasa uangnya untuk apa, hari ini partisipasi masyarakat meningkat dan PAD meningkat," jelas Agung.
Dampak dari kenaikan PAD ini langsung dialokasikan pada sektor infrastruktur, di mana perbaikan jalan sepanjang 42 kilometer berhasil dituntaskan, melampaui target awal yang hanya 20 kilometer.
"Tahun ini 42 KM lebih jalan mulus, tahun depan target kita 60 KM. Ada juga drainase kita anggarkan Rp 100 miliar untuk drainase se Pekanbaru," kata Agung.
Untuk tahun mendatang, Pemkot Pekanbaru menargetkan pengerjaan 60 kilometer jalan tambahan dan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar khusus untuk pembenahan sistem drainase di seluruh wilayah kota.
Efisiensi anggaran juga diperketat melalui pengawasan langsung terhadap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi seluruh jajaran pegawai, mulai dari eselon hingga staf.
Wali Kota mewajibkan setiap izin perjalanan luar kota harus mendapatkan persetujuan langsung darinya, sehingga anggaran yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan fasilitas yang lebih mendesak bagi warga.
"Cara lain apa, caranya seluruh pegawai izin SPPD (surat perintah perjalanan dinas) baik eselon II, III, IV dan staf harus izin Wali Kota. Jadi agak berkurang yang berangkat, maka anggaran dapat digunakan untuk pelayanan ke masyarakat, bangun jalan, drainase," kata Agung.
Agung mengapresiasi komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar yang telah bekerja sama dalam menata Pekanbaru menjadi lebih baik. Ia juga memastikan bahwa hampir seluruh kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga telah dilunasi, guna menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan para mitra kerja pemerintah daerah.(R-03)
