Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK, Ini Komentar Ketua MPR Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani
Gubernur Riau Abdul Wahid saat menaiki tangga lantai dua gedung KPK pada Selasa (4/11/2025). Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR Ahmad Muzani ikut merespon terjeratnya Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (3/11/2025) kemarin. Muzani dan Puan merasa ikut prihatin.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, kepala daerah harus mawas diri dengan kejadian tersebut.
"Seluruh eksekutif, kepala daerah, dan siapa pun untuk lebih bisa mawas diri," kata Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (4/11/2025).
Puan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Ia berharap kejadian seperti itu tak terulang kembali.
"Harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu," ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sementara, Ketua MPR Ahmad Muzani berharap kasus hukum yang dialami Abdul Wahid bisa segera selesai. Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, kasus yang menimpa Abdul Wahid menjadi pembelajaran bagi siapapun.
"Kita ikut prihatin," kata Muzani.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memboyong Gubernur Riau Abdul Wahid dan 9 orang lainnya ke Jakarta menggunakan penerbangan pertama pesawat Citilink pada pukul 06.05 pagi tadi dari Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Saat ini, penyidik KPK tengah melakukan pemeriksaan intensif di gedung merah putih KPK.
Sejauh ini, KPK belum menjelaskan secara rinci identitas mereka yang terjaring dalam serangkaian OTT tersebut. Namun beredar informasi, selain memboyong Gubernur Riau Abdul Wahid ke Jakarta, KPK turut mengamankan Kepala Dinas PUPR Riau, Arief Setiawan.
Nama Sekretaris Dinas PUPR Riau, Ferry Yunanda juga masuk dalam daftar yang diamankan bersama Kepala UPT Dinas PUPR Riau, Khairil Anwar. Satu nama lain yang diduga ikut dijaring KPK yakni Tata Maulana, politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
KPK belum membuka konstruksi perkara rasuah ini. KPK memerlukan waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum terhadap sejumlah orang yang telah diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi tadi. KPK akan merilis hasil OTT dalam konferensi pers pada Selasa sore nanti.
Kadis PUPR Arief Setiawan Menjabat Lebih 3 Tahun
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, Arief Setiawan turut diboyong tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta, Selasa (4/11/2025). Saat tiba di pelataran parkir gedung merah putih KPK, Arief turun dari mobil yang sama dengan yang ditumpangi Gubernur Riau Abdul Wahid.
Sama dengan bosnya Gubernur Abdul Wahid, Arief Setiawan juga menutup wajahnya dengan masker putih. Mengenakan sweater bercorak kuning tua, Arief mengeret sebuah koper roda.
Arief tampak diam saat memasuki gedung KPK. Ia hanya berjalan di belakang mengikuti Gubernur Abdul Wahid.
Sosok Arief Setiawan merupakan salah satu pejabat yang cukup lama menempati posisi Kadis PUPR Riau. Dia dilantik pada awal Maret 2022 lalu saat Gubernur Riau masih dijabat oleh Syamsuar.
Hingga saat dirinya terjaring dalam OTT KPK pada Senin (3/11/2025) kemarin, Arief sudah menjabat sekitar 3 tahun 7 bulan lamanya. Dalam beberapa kali mutasi jabatan, Arief tak pernah ikut dipindah-tugaskan ke satker lain.
Arief merupakan salah satu pejabat yang dipertahankan oleh Gubernur Abdul Wahid. Dalam gerbong mutasi jilid pertama pada 19 September 2025 lalu, posisi Arief tetap dipertahankan oleh Abdul Wahid.
Sebelum didapuk sebagai Kadis PUPR Riau, Arief pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau.
Sementara itu, KPK juga telah melakukan penyegelan sejumlah ruangan kerja di Dinas PUPR Provinsi Riau, termasuk ruangan Arief Setiawan.
PKB Hormati Proses Hukum
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) buka suara usai ramai pemberitaan Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring dalam tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (3/11/2025) kemarin. PKB mengklaim menghormati proses hukum, namun harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
"DPP PKB menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan," kata Ketua Harian DPP PKB Ais Shafiyah Asfar kepada media, Senin malam.
Abdul Wahid merupakan Ketua DPW PKB Provinsi Riau. Ia sudah menjabat lebih dari dua periode. Sebelum menjadi Gubernur Riau, ia pernah duduk sebagai anggota DPR RI.
Tim penyidik KPK ikut mengamankan Abdul Wahid dalam operasi senyap Senin sore kemarin, bersama dengan 9 orang lainnya. Hingga Selasa (4/11/2025) pagi ini, KPK belum menetapkan status tersangka dan konstruksi perkaranya.
Ais Shafiyah Asfar mengatakan, prinsip PKB sangat jelas dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia juga meyakini KPK akan bekerja secara profesional. Dia berharap peristiwa ini bisa menjadi refleksi penting bagi para pejabat publik.
"Saya percaya KPK bekerja secara profesional dan transparan, sekaligus berharap supaya semua pejabat publik dapat menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah rakyat," ujarnya.
Ustaz Abdul Somad Sebut Abdul Wahid Bukan Kena OTT
Sementara itu, ustaz kondang Abdul Somad ikut berkomentar pasca beredarnya pemberitaan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pekanbaru, Riau pada Senin (3/11/2025). Pendakwah yang populer dengan sebutan UAS ini mengklaim kalau Gubernur Riau Abdul Wahid tidak terkena OTT.
"Berita yang betul itu Kadis PUPR dan Ka UPT OTT," ucap Abdul Somad lewat video yang beredar, Senin sore kemarin.
"Gubernur Riau dimintai keterangan, itu yang betul," lanjut UAS dalam video berdurasi 14 detik tersebut.
Diketahui, UAS merupakan pendukung keras pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto dalam Pilgub Riau pada 27 November 2024 lalu. Ia bahkan aktif berkeliling dalam agenda kampanye yang dibalut dengan acara tabligh akbar.
Pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto akhirnya memenangkan laga Pilkada Riau 2024, menyisihkan dua pasangan calon lainnya, termasuk petahana Syamsuar-Mawardi Saleh. Satu paslon lain yang kalah yakni Nasir-Wardan.
Andil UAS disebut-sebut cukup besar dalam kemenangan Abdul Wahid-SF Hariyanto. Ia mengikat semacam 'kontrak politik' dengan Abdul Wahid-SF Hariyanto dalam beberapa butir program kerja pembangunan sektor keagamaan di Riau. Pasangan ini berhasil meraih sebanyak 1.224.193 suara.
Presiden Prabowo Subianto melantik Abdul Wahid-SF Hariyanto bersama dengan 481 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025 lalu.
Amankan Sejumlah Uang
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap adanya sejumlah uang yang ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Namun ia tak menyebut berapa besar uang yang berhasil disita sebagai barang bukti oleh penyidik KPK.
"Ada (uang diamankan sebagai barang bukti)," jelas Budi.
Sejauh ini, KPK belum menjelaskan secara rinci identitas 10 orang yang terjaring dalam serangkaian OTT di Riau pada Senin tadi. KPK juga belum membuka konstruksi perkara rasuah ini.
Pada Senin siang kemarin, penyidik KPK juga mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau di Jalan SM Amin. Disebut-sebut, kedatangan penyidik KPK untuk melakukan penggeledahan terkait kasus OTT tersebut. (R-03)
