Tak Miliki SLHS dan Nilai IKL Rendah, Dapur MBG Pertama di Kepulauan Meranti Dihentikan Operasionalnya
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin saat meninjau SPPG Selatpanjang Timur. Foto: SM News
SABNAGMERAUKE NEWS, Riau - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejatinya menjadi harapan besar bagi jutaan anak sekolah di pelosok negeri. Program ini dirancang bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi, sehat, higienis, dan layak konsumsi.
Namun, idealisme di atas kertas tak selalu berjalan seindah rencana di lapangan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, daerah yang dikenal sebagai teras terdepan NKRI, semangat program unggulan presiden itu seolah tersendat di tengah jalan.
Dimana salah satu dapur umum penyedia MBG—Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Selatpanjang Timur 1 di bawah pengelolaan Yayasan Tuah Karya Mandiri seperti dijalankan setengah hati hanya karena persoalan yang tidak semestinya terjadi dan harus disiapkan sejak awal.
Kini dapur umum MBG Selatpanjang Timur 1 yang berlokasi di Jalan Karya Utama, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebingtinggi itu dihentikan operasionalnya.
Alasannya, dapur tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebuah syarat wajib sebagaimana tertuang dalam surat edaran Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana mungkin makanan bergizi untuk anak-anak bisa terjamin kualitasnya jika dapur penyedianya belum memenuhi standar higienitas dan sanitasi? Tanpa jaminan tersebut, makanan yang seharusnya menjadi asupan sehat justru berpotensi menjadi sumber penyakit.
Masalah tak berhenti di situ. Berdasarkan hasil penilaian Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, dapur umum tersebut juga memperoleh skor rendah pada Indeks Kelayakan Lingkungan (IKL). Artinya, kondisi tempat pengolahan makanan dinilai belum memenuhi standar kebersihan yang semestinya.
Ironisnya, persoalan ini bukan hal baru. Dapur tersebut bahkan sempat beberapa kali terhenti beroperasi karena kendala teknis dan administrasi. Padahal, program MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang seharusnya dijalankan secara terukur dan berkesinambungan.
Di tengah semangat pemerintah pusat memastikan anak bangsa tumbuh sehat dan cerdas melalui gizi yang layak, pelaksanaan di daerah justru memperlihatkan bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Suasana pagi di sejumlah sekolah di Kecamatan Tebingtinggi kembali berubah. Anak-anak yang biasanya menanti kedatangan paket makan bergizi kini kembali membawa bekal dari rumah masing-masing. Program MBG di beberapa sekolah yang selama ini memberi warna baru di waktu istirahat sekolah, terpaksa berhenti sementara.
Dapur umum yang memproduksi makanan MBG di bawah pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Selatpanjang Timur 1, resmi dihentikan operasionalnya. Penghentian ini berlangsung cukup lama, yakni mulai 3 November hingga 31 Desember 2025 mendatang.
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah melakukan langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh dapur MBG di Kepulauan Meranti memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Langkah ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dapur dan proses produksi makanan guna mencegah kejadian yang tak diinginkan bersama kembali terulang. Dimana waktu itu ada insiden lauk ayam yang ditemukan dalam kondisi busuk, beruntung saja lauknya cepat diganti.
Informasi yang diterima menyebutkan, penghentian sementara operasional dapur juga dilakukan untuk mendukung proses perbaikan dan renovasi fasilitas agar sesuai dengan standar kelayakan yang ditetapkan.
Namun, di balik langkah pembenahan itu, dampaknya cukup terasa. Ribuan siswa penerima manfaat program MBG di Kabupaten Kepulauan Meranti kini harus kembali membawa bekal sendiri dari rumah. Bagi sebagian orang tua, hal ini mungkin terasa biasa. Tapi bagi banyak keluarga, terutama yang ekonominya terbatas, program MBG sebelumnya telah menjadi penolong yang nyata.
Kini, harapan mereka bertumpu pada janji perbaikan yang tengah dilakukan. Sebab, bagi anak-anak sekolah di pulau-pulau terluar seperti Kepulauan Meranti, sepiring nasi dan lauk bergizi dari program MBG bukan sekadar makanan—tapi simbol kehadiran negara di meja makan mereka.
Dapur umum MBG Selatpanjang Timur 1 yang berlokasi di Jalan Karya Utama, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebingtinggi, memiliki sejarah tersendiri dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dapur ini menjadi yang pertama kali beroperasi di daerah berjuluk “Negeri Sagu” itu sejak awal peluncuran program nasional MBG. Dari tempat inilah ribuan porsi makanan sehat dan bergizi mulai disalurkan ke sekolah-sekolah dasar di wilayah perkotaan Selatpanjang.
Awalnya, dapur tersebut mendistribusikan makanan ke delapan sekolah dengan total 1.745 siswa penerima manfaat. Peluncuran perdananya bahkan berlangsung cukup meriah di halaman SDN 20 Jalan Pramuka, Kelurahan Selatpanjang Timur, menjadi penanda dimulainya komitmen pemerintah dalam menyehatkan generasi muda melalui asupan gizi yang layak.
Seiring berjalannya waktu, cakupan layanan dapur ini terus bertambah. Kini, sebanyak 2.970 peserta didik dari 11 sekolah di Kecamatan Tebingtinggi menjadi penerima manfaat program MBG dari dapur yang dikelola Yayasan Tuah Karya Mandiri tersebut. Artinya, sudah 257 hari atau sekitar delapan bulan 17 hari dapur ini beroperasi dan berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kepulauan Meranti.
Namun, di balik perjalanan yang cukup panjang itu, terselip satu catatan penting. Berdasarkan surat edaran resmi dari BGN, bahwa setiap dapur MBG yang sudah beroperasi diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) paling lambat hingga akhir Oktober 2025. Ironisnya, dapur Selatpanjang Timur 1 justru belum mengantongi sertifikat tersebut, sementara beberapa dapur lain yang baru berdiri justru sudah memilikinya.
Kondisi ini menjadi paradoks tersendiri — dapur pertama yang menjadi pionir pelaksanaan MBG di Meranti, kini justru tertinggal dalam hal pemenuhan standar higienitas. Sebuah ironi yang memperlihatkan bahwa semangat awal untuk berbuat baik terkadang bisa terhambat oleh kelalaian terhadap hal-hal administratif yang sangat penting bagi keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat.
Koordinator Wilayah Program MBG Kepulauan Meranti, Suryani, S.Kom., M.Han, saat dikonfirmasi membenarkan penghentian operasional tersebut. Ia menjelaskan bahwa dapur MBG Selatpanjang Timur 1 dihentikan sementara karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi syarat wajib sesuai surat edaran dari BGN.
“Mereka belum punya sertifikat SLHS sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh SPPG sesuai surat edaran dari MBG. Batas akhir pengurusan sertifikat ini sebenarnya hingga akhir Oktober 2025,” ujar Suryani.
Suryani menambahkan, dari hasil evaluasi Indeks Kelayakan Lingkungan (IKL) oleh Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, dapur tersebut juga memperoleh nilai rendah, sehingga diwajibkan melakukan renovasi atau pindah gedung.
“Karena penilaian IKL dari Dinkes Meranti rendah, maka pihak pengelola harus merenovasi dapur atau pindah lokasi. Mereka akhirnya memutuskan untuk pindah gedung dan waktu dua bulan ini digunakan untuk proses pemindahan dan penyesuaian peralatan,” jelasnya.
Penghentian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan program pemenuhan gizi anak sekolah yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai, persoalan administratif seperti ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal agar pelaksanaan program berjalan konsisten tanpa mengganggu peserta didik.
Koordinator Wilayah Program MBG Kabupaten Kepulauan Meranti itu menjelaskan bahwa hingga awal November 2025, pelaksanaan program tersebut telah berjalan di lima kecamatan.
Rinciannya, di Kecamatan Tebingtinggi terdapat 8.084 penerima manfaat, Rangsang Barat sebanyak 1.432 penerima, Merbau sebanyak 1.390 penerima, Pulau Merbau sebanyak 479 penerima, dan di Kecamatan Rangsang sebanyak 2.603 penerima manfaat.
Dengan demikian, total 13.988 porsi makanan bergizi telah dibagikan setiap harinya kepada anak-anak sekolah dari total target 43.000 siswa di seluruh Kepulauan Meranti.
Sementara itu, suara kritis datang dari gedung wakil rakyat. Menyikapi penghentian operasional dapur umum MBG Selatpanjang Timur 1, anggota DPRD Kepulauan Meranti, Mulyono, menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur agar insiden serupa tidak terulang.
Mulyono menilai, pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu sejatinya harus menjadi representasi komitmen pemerintah dalam menghadirkan pangan yang sehat dan aman bagi generasi penerus bangsa. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan kesiapan teknis, terutama dalam aspek higienis dan sanitasi dapur.
“Kami mendesak agar setiap dapur MBG mendapatkan pelatihan dan sertifikasi higienis sanitasi. Fasilitas dapur harus diurus sesuai prosedur, karena ini menyangkut keselamatan anak-anak kita,” tegasnya.
Menurut mantan Ketua YLPK Kepulauan Meranti itu, sistem pelaksanaan MBG harus dibenahi secara menyeluruh — dari hulu hingga hilir (safe from farm to table) — agar kualitas bahan pangan hingga menu siap saji tetap terjamin. Ia juga mendorong dilakukan audit menyeluruh terhadap standar dapur dan standar makanan MBG, guna memastikan tidak ada celah yang membahayakan penerima manfaat.
“Kalau tidak dievaluasi dengan serius, program ini bisa menjadi bom waktu. Kita tentu tidak ingin mendengar ada anak-anak yang menjadi korban hanya karena kelalaian prosedur,” ujarnya dengan nada prihatin.
Bagi Mulyono, setiap kebijakan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, apalagi menyangkut gizi dan keselamatan anak sekolah, wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan, pemerintah harus hadir memastikan keamanan pangan benar-benar terpenuhi di setiap dapur MBG di seluruh Kepulauan Meranti.
“Konsumen, dalam hal ini penerima manfaat MBG, berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Ini kampung kita, dan kita harus bertindak dini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutupnya.
Suara tegas Mulyono bukan sekadar kritik, melainkan peringatan agar semangat besar di balik program nasional ini tidak tercoreng oleh lemahnya pelaksanaan di lapangan. Sebab, pada akhirnya, setiap piring nasi yang tersaji di hadapan anak-anak sekolah bukan hanya soal menu bergizi, tapi juga cermin tanggung jawab moral seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. (R-01)
