Bidang Perburuhan BPPH Pemuda Pancasila Riau Tancap Gas Usai Sepekan Dilantik: Gerak Cepat Sikapi Masalah Ketenagakerjaan dan Advokasi Buruh
Pengurus Bidang Perburuhan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Riau bergerak cepat usai pekan lalu resmi dilantik. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pengurus Bidang Perburuhan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Riau bergerak cepat usai pekan lalu resmi dilantik. Untuk menyusun agenda kerja dan percepatan konsolidasi internal, sebuah pertemuan telah digelar pada Kamis (7/9/2025) kemarin.
Rapat internal dihadiri langsung Ketua Bidang Perburuhan BPPH Pemuda Pancasila Riau, Armaini SH didampingi Sekretaris BPPH, Dr (C) Pandapotan Marpaung, SH, MH dan Bendahara BPPH PP Riau, Iwan Chow. Pertemuan dilaksanakan atas arahan Ketua BPPH Pemuda Pancasila Riau, Dr Marnalom Hutahaean, SH, MH.
Komposisi kepengurusan Bidang Perburuhan BPPH Pemuda Pancasila Riau yang baru ini cukup spesial. Bidang ini diisi oleh para aktivis dan pengurus sejumlah organisasi buruh yang sudah berpengalaman.
Ketua Bidang Perburuhan Armaini, SH merupakan eks Ketua Federasi Pertambangan dan Energi (FPE-KSBSI) Riau pada tahun 2005-2014. Sementara, Koordinator Bidang Perburuhan yakni Swandi Hutasoit, SH saat ini masih aktif sebagai Ketua FPE KSBSI Kabupaten Siak.
Di posisi Sekretaris Bidang Perburuhan diplot Hendri Malau, SH yang merupakan Ketua Kamiparho KSBSI Kota Pekanbaru. Keanggotaan Bidang Perburuan diisi oleh Boby Febrianto, SH yang menjabat Ketua DPP Serikat Garda Nusantara (SGN). Kemudian Anggiat Hutabarat, SH yang merupakan Ketua FKUI-KSBSI. Dua anggota Bidang Perburuhan lainnya yakni Joko Prasetyo, SH dan Unggul Daru Abadi, SH masing-masing merupakan pengurus Sarbumusi.
"Dengan komposisi kepengurusan Bidang Perburuhan BPPH PP Riau yang diisi oleh para aktivis dan pengurus serikat buruh, maka diharapkan bisa menjadi energi baru organisasi. Tim tinggal mengatur ritme kerja dan harmonisasi internal saja," kata Ketua Bidang Perburuhan BPPH Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Armaini, SH.
Armaini menegaskan, pihaknya telah mendeteksi ragam persoalan perburuhan di Riau. Mulai dari isu perlindungan sosial ketenagakerjaan, jaminan kontrak kerja, tingginya kasus kecelakaan kerja yang mengorbankan buruh, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan layanan sertifikasi buruh sebagai 'lisensi' kerja yang menjadi beban buruh.
Menurutnya, industri di Riau secara spesifik bergerak dalam tiga sektor besar, selain pada bidang jasa lainnya, yakni industri minyak bumi dan gas (migas), sektor perkebunan dan kehutanan.
"Pada sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja tersebut, kita perlu lakukan pengawasan ekstra ketat. Termasuk mengingatkan otoritas terkait agar melakukan pengawasan dan berani mengambil tindakan konkret bila terjadi penyimpangan," kata Armaini.
Menurutnya, BPPH Pemuda Pancasila Provinsi Riau, khususnya Bidang Perburuhan siap menjadi mitra dan sparing partner bagi seluruh stakeholder ketenagakerjaan di Riau, termasuk pemerintah daerah.
"Kita akan meletakkannya pada hubungan kemitraan kritis yang sejajar dan bermartabat yang berujung pada kesejahteraan buruh di Riau," kata Armaini.
Pada sisi lain, Bidang Perburuhan BPPH Riau juga siap untuk memberikan layanan pendampingan dan pembelaan hukum bagi buruh di Riau yang merasa hak-haknya dirugikan oleh pemberi kerja.
"BPPH Riau senantiasa membuka diri untuk memberikan layanan litigasi dan nonlitigasi untuk seluruh buruh atau pekerja di Riau," tegasnya. (R-03)
