Dengar Aspirasi Warga, Pelindo Tunda Kenaikan Tarif Pass Masuk Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang
Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Selatpanjang -Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, kembali menjadi perbincangan hangat. Rencana PT Pelindo Cabang Tanjung Balai Karimun untuk menaikkan tarif pass pelabuhan per 1 September 2025 ternyata ditunda.
Keputusan itu diumumkan langsung oleh General Manager (GM) PT Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjung Balai Karimun, Joni Hutama pada Kamis (28/8/2025) malam lalu. Menurutnya, suara masyarakat perlu lebih dulu didengar sebelum penyesuaian diberlakukan.
“Kita akan tunda kenaikan pass pelabuhan. Tidak jadi 1 September. Penyesuaian akan kita lakukan setelah mendengar masukan dan penyampaian aspirasi dari berbagai unsur di daerah,” tegas sang GM.
Suasana malam itu terasa seperti titik jeda di tengah kegelisahan publik. Sebab, kabar rencana kenaikan tarif pass sebelumnya menimbulkan reaksi beragam, terutama dari masyarakat pengguna pelabuhan yang sehari-hari bergantung pada transportasi laut.
Bagi sebagian warga, Pelabuhan Tanjung Harapan bukan sekadar pintu keluar masuk orang dan barang, melainkan nadi ekonomi dan pergerakan kehidupan di Kepulauan Meranti. Karena itu, wajar jika rencana kenaikan pass memicu pro dan kontra.
Banyak pihak menilai hal merupakan langkah yang tidak tepat di tengah keadaan ekonomi masyarakat yang tidak baik-baik saja. Keluh kesah seperti ini menjadi suara umum di tengah masyarakat, yang menilai kebijakan tersebut terasa berat di masa sulit.
Namun di balik gelombang kritik, dukungan justru datang dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bupati menilai, penyesuaian tarif bukan sekadar angka, melainkan langkah menuju perbaikan layanan. Dukungan serupa juga muncul dari Komisi II DPRD, yang berharap kenaikan ini sebanding dengan peningkatan fasilitas dan kenyamanan bagi masyarakat.
Pelindo menyadari hal tersebut. Itulah mengapa, menurut pihaknya, masukan dan aspirasi dari masyarakat, tokoh daerah, hingga unsur pemerintahan akan ditampung terlebih dahulu.
“Penyesuaian tarif tetap akan dilakukan pada awal September, tetapi waktunya menyesuaikan setelah kita rampungkan dialog dengan masyarakat,” jelasnya.
Langkah menunda ini setidaknya memberi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangan, sekaligus memberi kesempatan bagi Pelindo memperbaiki pelayanan dan membangun kepercayaan. Sebab, pembangunan pelabuhan tidak hanya soal angka, melainkan juga soal rasa memiliki dari mereka yang menggunakannya.
Dalam konferensi pers bersama sejumlah wartawan di Kepulauan Meranti, pihak PT Pelindo Regional 1 Cabang Tanjung Balai Karimun akhirnya menjelaskan alasan di balik rencana tersebut. Menurut General Manager, Jony Utama, tarif lama sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan pelayanan saat ini. Terakhir kali penyesuaian dilakukan, tercatat delapan tahun lalu, pada 2017.
“Kalau kita bandingkan, tarif pass penumpang di Selatpanjang masih yang paling rendah di wilayah Riau dan Kepri,” ujar Jony.
Namun, Jony menegaskan, ini bukan semata-mata soal angka. Penyesuaian tarif disebut sebagai kebutuhan untuk mendukung pembangunan, meningkatkan mutu pelayanan, serta menutupi biaya operasional. “Pelabuhan ini harus memenuhi standar pelayanan minimum. Kita juga punya kewajiban mengembalikan investasi yang sudah ditanamkan,” tambahnya.
Tak berlebihan jika Pelindo bicara soal investasi. Pada 2024, terminal Pelabuhan Selatpanjang telah direnovasi dengan dana Rp6,7 miliar. Dan bukan hanya itu, masterplan pengembangan pelabuhan hingga 2030 sudah disusun—mulai dari penataan terminal, perbaikan fasilitas, hingga pembangunan sarana baru.
Meski begitu, di balik gemerlap rencana pembangunan, Pelindo sesungguhnya sedang berjibaku dengan catatan merah. Dari pemasukan Rp7,1 miliar pada 2024, setelah dipotong biaya operasional, penyusutan, hingga kerja sama dengan mitra, pendapatan bersih hanya tinggal Rp3,6 miliar. Jika ditambah beban investasi, Pelindo justru merugi.
“Dalam sisi bisnis, pengelolaan pelabuhan penumpang ini tidak profit oriented. Belum menguntungkan secara finansial, tapi kita tetap harus memberikan pelayanan karena ini berhadapan langsung dengan masyarakat. Beda dengan pelabuhan barang yang memang berhubungan dengan pengusaha,” jelas Jony.
Ia pun memahami keresahan masyarakat. Suara-suara keberatan sudah terdengar sejak wacana kenaikan diumumkan. Tapi Pelindo berupaya menenangkan. “Penyesuaian tarif ini bukan keputusan sepihak. Kami mendengar masukan, dan kami terbuka untuk dialog,” katanya dengan nada tenang.
Bahkan, pihaknya membuka peluang adanya keringanan tarif untuk kelompok tertentu.
“Mahasiswa atau masyarakat kurang mampu bisa saja mendapatkan keringanan. Syaratnya jelas, misalnya menunjukkan kartu pelajar atau kartu miskin. Tapi tentu semua harus dibicarakan dengan DPRD agar sesuai aturan,” tutupnya.
Kini, publik di Kepulauan Meranti masih menunggu: apakah penyesuaian tarif benar-benar akan membawa perbaikan pelayanan, atau justru menjadi beban baru bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada denyut nadi pelabuhan Selatpanjang. (R-04)
