Tawaran Siluman Jadi Mitra Program MBG di Kepulauan Meranti, Koordinator Wilayah Ingatkan Waspada Operasional Ilegal
Koordinator Wilayah MBG Kepulauan Meranti, Suryani, S.Kom., M.Han bersama Wakil Bupati, Muzamil Baharuddin saat membagikan makanan gratis di salah satu sekolah. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Di tengah ketatnya prosedur untuk menjadi pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul sebuah kasus yang memunculkan tanda tanya besar di Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu pelaku UMKM katering di Selatpanjang mendapat tawaran langsung dari sebuah yayasan yang mengaku memiliki kedekatan dengan pengurus Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.
Tawaran itu datang dengan janji manis yakni cukup bergabung di bawah naungan yayasan, maka jalan menjadi suplier MBG akan terbuka lebar. Tak seperti dapur mitra resmi lain yang harus melewati proses verifikasi ketat bersama Koordinator Wilayah dan pendampingan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) — yang secara resmi menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) — dapur ini dikabarkan langsung melesat ke tahap akhir persiapan operasional.
Hasil penelusuran menunjukkan, pelaku UMKM tersebut telah membangun dapur baru lengkap dengan fasilitas modern. Investasinya disebut mencapai lebih dari Rp600 juta dan kini tinggal menunggu beroperasi. Selama proses itu, pengurus yayasan beberapa kali datang langsung ke Selatpanjang untuk memantau perkembangan.
Yang janggal, seluruh proses berlangsung tanpa melibatkan pengurus BGN Kabupaten Kepulauan Meranti. Padahal, mekanisme resmi mensyaratkan keterlibatan langsung pihak daerah untuk memastikan standar gizi, kebersihan, dan kapasitas dapur sesuai regulasi nasional.
Ketika dimintai penjelasan, Sudarto, salah satu pengurus UMKM yang disebut sebagai penanggung jawab dapur tersebut, mengaku seluruh urusan administratif diurus langsung oleh pemilik yayasan.
“Kami diurus oleh pemilik yayasan yang dekat dengan orang-orang di BGN, segala sesuatunya nanti akan langsung ditangani dan sudah melakukan kerja sama,” ujarnya.
Pemilik yayasan itu disebut berdomisili di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kedekatan dengan pihak BGN pusat menjadi alasan mereka merasa tidak perlu mengikuti jalur prosedural yang diterapkan di daerah.
Koordinator Wilayah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, S.Kom., M.Han., menilai praktik penggunaan “jalur pintas” dalam rekrutmen dapur pemasok MBG berpotensi mengganggu transparansi program. Menurutnya, langkah ini tidak hanya rawan memunculkan ketimpangan antar pelaku UMKM, tetapi juga dapat membuka peluang bagi pemasok yang tidak memenuhi standar kelayakan dapur dan gizi.
Menanggapi isu adanya yayasan yang mengklaim akan beroperasi tanpa melalui prosedur resmi, Suryani menegaskan bahwa tidak ada jalur pendaftaran lain selain melalui situs resmi mitra Badan Gizi Nasional (BGN).
“Data calon dapur yang sudah tahap renovasi sudah kami pegang. Kami pastikan tidak ada pendaftaran jalur lain, dan kami imbau semua pihak untuk taat aturan serta tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan BGN,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap pihak yang membuka lowongan relawan dapur secara tidak resmi.
Ia juga mengimbau masyarakat agar waspada aksi penipuan yang mengatasnamakan program MBG. Suryani menyebut, MBG berada langsung di bawah koordinasi pemerintah pusat lewat BGN dan tidak melibatkan daerah apalagi sebuah yayasan.
“Semua ada SOP dan prosedur mitra. BGN bukan lembaga sembarangan, dan bila ditemukan tindakan ilegal, kami tidak segan mengambil langkah hukum,” tambahnya.
Suryani menjelaskan, dapur yang telah dinyatakan layak pun belum otomatis dapat beroperasi. Operasional baru bisa dilakukan setelah memperoleh surat Berita Acara Verifikasi dan Validasi (BA Verrval) dari BGN sebagai dasar hukum. Selain itu, setiap dapur wajib memiliki satu Kepala SPPG yang ditunjuk BGN berdasarkan surat tugas resmi.
Berdasarkan koordinasi dengan Korwil BGN Provinsi Riau, Suryani mengungkapkan dapur yang dimaksud baru mengajukan titik lokasi di sistem, yaitu di wilayah Alah Air — berbeda dengan dapur yang telah berdiri di Dorak, Selatpanjang Timur. Ia menilai peluang persetujuannya sangat kecil, bahkan nyaris nol, karena kuota sudah penuh.
Ia menambahkan, meskipun pendaftaran tidak harus melalui dirinya, yang menjadi kekhawatiran adalah tahapan verifikasi. Menurutnya, pihak yang bersangkutan menganggap tahap verifikasi sudah cukup untuk memulai operasional, padahal statusnya masih sekadar pengajuan titik dan belum tentu disetujui. Saat pengecekan, pejabat BGN yang disebut akan mengurus persiapan dapur itu pun diketahui tidak ada.
Suryani mengungkapkan bahwa sebelumnya pihaknya telah mencoba melakukan mediasi dengan berkomunikasi langsung kepada pihak yang melanggar aturan resmi. Namun, imbauan tersebut diabaikan dan mereka tetap bersikeras akan beroperasi. Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pelaksanaan MBG ilegal di Kepulauan Meranti, pihaknya telah menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Dengan penegasan ini, Suryani berharap seluruh pihak mematuhi prosedur resmi demi menjaga kelancaran dan integritas program MBG di Kepulauan Meranti.
BGN melalui Koordinator Wilayah Kepulauan Meranti mengumumkan hingga saat ini terdapat 14 titik dapur yang telah lulus verifikasi dan tersebar di delapan kecamatan.
Rinciannya, 5 titik di Kecamatan Tebing Tinggi, 2 titik di Rangsang Barat, 1 titik di Rangsang Pesisir, 2 titik di Rangsang, 1 titik di Merbau, 2 titik di Pulau Merbau, dan 1 titik di Tasik Putri Puyu.
Dari total tersebut, 1 titik di Tebing Tinggi dan 1 titik di Rangsang Barat telah memasuki tahap survei. Kelima titik yang berada dalam tahap ini belum termasuk satu titik dapur yang sudah beroperasi, sehingga kuota untuk Kecamatan Tebing Tinggi mencapai enam titik.
Sementara itu, Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Tebing Tinggi Timur tercatat belum memiliki pelamar titik dapur.
Lebih lanjut Koordinator Wilayah MBG Kepulauan Meranti, Suryani, S.Kom., M.Han., menjelaskan bahwa titik dapur yang telah lulus verifikasi akan diarahkan untuk renovasi dengan pendampingan SPPI yang ditugaskan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan surat tugas resmi.
“Target kami, tambahan dapur baru dapat beroperasi pada akhir Agustus dan September mendatang,” ujar Suryani. (R-01)
