DPRD Pekanbaru Ancam Panggil Paksa Manajemen Sanel Tour Usai 2 Kali Mangkir
Perusahaan Sanel Tour and Travel. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemilik perusahaan Sanel Tour and Travel, Santi, kembali tidak menghadiri panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru untuk rapat dengar pendapat terkait dugaan penahanan ijazah mantan karyawan pada Jumat (9/5/2025).
Komisi III DPRD Pekanbaru menggelar rapat untuk membahas kasus dugaan penahanan ijazah yang melibatkan perusahaan Sanel. Namun, Santi tidak hadir untuk kedua kalinya.
"Ini yang kedua kalinya kita undang, pihak perusahaan tidak datang. Undangan resmi sudah kami sampaikan Senin kemarin," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin.
Tekad menambahkan, tidak ada konfirmasi mengenai ketidakhadiran dari pihak perusahaan.
"Tidak hadir tanpa kabar," tegasnya. Ia merasa tindakan ini menunjukkan kurangnya penghargaan perusahaan terhadap DPRD Pekanbaru.
"Kita kan ingin mendengar penjelasan langsung dari dia (Santi) soal kasus ijazah mantan karyawan yang ditahan ini. Tapi malah tidak pernah mau datang. Ini betul-betul tidak menghargai DPRD Pekanbaru," lanjut Tekad.
DPRD Pekanbaru berencana untuk mengirimkan surat panggilan ketiga. Jika pihak perusahaan tetap tidak hadir, DPRD akan melakukan pemanggilan paksa.
"Kalau yang ketiga tak datang juga, kita panggil paksa," terang Tekad.
Selain itu, Tekad juga menyatakan akan mengecek izin dan pajak perusahaan Sanel Tour and Travel. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Santi belum memberikan respons terkait ketidakhadirannya.
Perlu diketahui, Sanel Tour and Travel di Pekanbaru, Riau, diduga menahan ijazah 12 mantan karyawan.
Kasus ini telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau. Bahkan, Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan pernah melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan tersebut.
Setelah kasus ini mencuat, semakin banyak mantan karyawan Sanel yang melaporkan bahwa ijazah mereka ditahan.
Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima DPRD Pekanbaru, total ada 44 orang korban. (R-03)
