Tok! Gugatan Sugianto Kandas di MK, Afni Jadi Bupati Siak
Afni dan Syamsurizal. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Siak yang diajukan oleh calon Wakil Bupati, Sugianto kandas di Mahkamah Konstitusi (MK). MK dalam amar putusan dismissal menyatakan, gugatan Sugianto tidak dapat diterima.
Sidang pembacaan dismissal dipimpin langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo pada Senin (5/5/2025) pagi tadi.
"Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Suhartoyo saat membacakan putusan.
Dengan putusan dismissal ini, maka berakhir sudah segala upaya untuk membatalkan hasil Pilkada Siak 2024. Sebelumya, dalam Pilkada Siak sempat terjadi pemungutan suara ulang (PSU) pada 3 tempat pemungutan suara (TPS). Hasilnya pasangan Afni-Syamsurizal unggul. Putusan MK yang terbaru ini semakin memperkuat kemenangan Afni sebagai bupati baru Kabupaten Siak.
Isi Gugatan Sugianto
Dalam sidang yang berlangsung di gedung MKRI 2, Jakarta Pusat pada Jumat (25/4/2025) lalu, kuasa hukum Sugianto selaku pemohon membacakan petitum atau tuntutan resmi yang diajukan kepada Majelis Hakim.
Kuasa hukum Sugianto, Vitalis Jenarus, meminta MK mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, termasuk mendiskualifikasi calon bupati petahana Alfedri dari kontestasi Pilkada Siak 2024.
“Permohonan kami didasarkan pada keyakinan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil pemilihan,” ujar Vitalis dalam pembacaan petitum.
Berdasarkan seluruh uraian, pemohon memohon kepada MK untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Dalam Putusan Sela:
Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pemohon.
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan diskualifikasi Alfedri sebagai Calon Bupati Kabupaten Siak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Maret 2025 pukul 16.48 WIB
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 Pukul 01.19 WIB
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024
6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Siak Tahun 2024 tanggal 23 September 2024
7. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Alfedri, yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Husni Merza, sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
8. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung/pendukung Calon Bupati atau nama Alfedri, yang didiskualifikasi untuk mencantumkan penggantinya sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Husni Merza, sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
9. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Alfedri, sebagai Calon Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak 2024, dengan mendasarkan pada DPT, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan Pemungutan Suara pada 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 180 sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini
11. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini
12. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resort Siak untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Dalam persidangan tersebut, KPU Kabupaten Siak selaku termohon dihadiri ketuanya langsung, Said Dharma Setiawan, bersama tim kuasa hukumnya.
Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2 Afni Z, yang sebelumnya ditetapkan sebagai pemenang, diwakili oleh kuasa hukum sebagai pihak terkait.
Menariknya, calon bupati nomor urut 1, Irving Kahar Arifin, turut hadir secara langsung dalam persidangan bersama kuasa hukumnya, Anton H. Ia menegaskan, kehadirannya bukan sebagai pemohon, melainkan sebagai pihak terkait yang berkepentingan terhadap keabsahan hasil Pilkada. (R-03)
