Kabupaten Nias Tertinggal, Penrad Siagian: Nias Butuh Langkah Revolusioner
Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias pada Jumat, 11 April 2025. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Kabupaten Nias – Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias pada Jumat, 11 April 2025. Kehadirannya disambut langsung oleh Bupati Nias, Yaatulo Gulo dan jajaran Pemerintah Kabupaten Nias.
Dalam kunjungannya, Penrad menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Nias, termasuk ketimpangan pembangunan dan keterbatasan anggaran.
Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan daerah tertinggal di tingkat nasional.
“Saya mempunyai ruang gerak yang terbatas, tapi saya ingin maksimal untuk berbuat bagi Pulau Nias. Dengan semua kewenangan yang kami miliki di DPD RI, saya akan terus menggali informasi dan memperjuangkan isu-isu strategis dari Kabupaten Nias,” tegas Penrad.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk menyatukan visi dan bersinergi dalam menetapkan target pembangunan.
Oleh sebab itu, Senator asal Sumatra Utara (Sumut) ini berharap, koordinasi yang kuat dapat melahirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Tentunya, persoalan-persoalan ini menjadi beban moral bagi kami. Saya harap aspirasi dan usulan dari daerah dapat disampaikan untuk dibawa ke pembahasan tingkat nasional. Ini bukan sekadar tugas politik, tapi panggilan moral,” ujarnya.
“Bapak/ibu semua, saya meminta, apa yang bisa saya lakukan ke depan sehingga gerak progresif revolusioner ini bisa berjalan. Mungkin sudah ditangkap apa yang menjadi keprihatinan kami seperti apa yang disampaikan, dan kita harus bersama-sama berjalan,” sambung Penrad.
Di tempat itu, Bupati Nias Yaatulo Gulo menyambut baik kehadiran Penrad dan menyebut DPD sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memastikan daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) tidak terpinggirkan dalam kebijakan pusat.
“Sinergi dengan DPD akan mempercepat pemerataan pembangunan. Kami berharap DPD dapat menjadi jembatan yang memperjuangkan keadilan fiskal dan tidak membiarkan pemotongan anggaran bersifat diskriminatif terhadap daerah tertinggal. Kami ini sudah tertinggal, malah dihukum,” ujar Yaatulo.
Ia memaparkan bahwa visi pembangunan Kabupaten Nias periode 2025–2030 berfokus terhadap pembangunan, seperti penguatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lewat UMKM.
Meski demikian, Bupati mengakui keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama.
Ia berharap DPD RI dapat mendorong reformulasi kebijakan anggaran pusat agar tetap memprioritaskan kebutuhan mendesak daerah seperti Nias.
“Kunjungan ini sebagai tanda bahwa kami siap berjalan bersama, menyatukan kekuatan, demi masa depan Nias menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Penrad.(R-04)
