Permasalahan Sampah Memanas, Kepala Dinas Perkimtan-LH Kepulauan Meranti Diduga Kirim Ancaman Verbal
Tumpukan sampah di Kota Selatpanjang yang belum teratasi pasca Idul Fitri, kini menyeret nama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkimtan-LH) Kabupaten Kepulauan Meranti, Saiful Bahri. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Masalah penumpukan sampah di Kota Selatpanjang yang belum teratasi pasca Idul Fitri, kini menyeret nama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkimtan-LH) Kabupaten Kepulauan Meranti, Saiful Bahri. Bukan hanya karena lambannya penanganan, namun juga sikap arogannya dalam menanggapi kritik publik dan pemberitaan yang beredar.
Alih-alih memberikan klarifikasi atau menjawab keresahan masyarakat melalui media, Saiful Bahri justru menunjukkan sikap tidak profesional sebagai pejabat publik. Ia diduga mengirimkan beberapa anggotanya untuk memberikan ancaman secara verbal kepada wartawan yang mempublikasikan berita soal persoalan sampah tersebut.
Hal tersebut terjadi tak berselang lama setelah pemberitaan mengenai polemik penumpukan sampah dan dugaan ketidaktegasan Dinas Perkimtan-LH Kepulauan Meranti terbit di media, sejumlah ancaman verbal mulai menghampiri pihak redaksi.
Ancaman pertama datang dari seseorang yang mengaku sebagai staf dari Kepala Dinas Perkimtan-LH, Saiful Bahri. Melalui pesan di aplikasi perpesanan, ia tidak hanya mempertanyakan maksud pemberitaan tersebut, namun juga menyampaikan tantangan untuk berkelahi.
Tak berhenti di situ, intimidasi lanjutan datang dari pria lain yang mengaku sebagai saudara kandung Saiful. Sama seperti sebelumnya, ia juga melayangkan nada tinggi hingga menantang duel fisik. Bahkan, seorang lainnya yang menyebut diri sebagai teman dekat sang kepala dinas turut menyampaikan hal serupa.
Tiga ancaman dalam waktu berdekatan, semuanya disampaikan lewat Messenger dan WhatsApp, memperkuat dugaan bahwa aksi intimidasi ini bukan kebetulan. Meskipun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa Saiful Bahri memerintahkan langsung, namun eskalasi yang muncul hanya beberapa jam setelah berita tersebut tayang membuat dugaan keterlibatan itu tak bisa diabaikan begitu saja.
Upaya konfirmasi telah dilakukan awak media dengan menghubungi Saiful melalui telepon dan pesan WhatsApp. Sayangnya, tak satu pun panggilan dijawab, dan pesan yang dikirim hanya dibaca tanpa adanya balasan. Sikap diam dan tertutup ini memperkuat kesan bahwa Saiful tengah menghindari tanggung jawab sebagai pejabat publik.
Perilaku seperti ini tentu mencederai prinsip transparansi dan keterbukaan yang seharusnya dipegang teguh oleh pejabat negara. Ketika kritik disampaikan, seharusnya dijawab dengan klarifikasi, bukan intimidasi. Sebab, kerja jurnalistik adalah bagian dari kontrol sosial yang dijamin undang-undang, bukan untuk dimusuhi—apalagi diteror.
Tindakan ini juga dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi dan kebebasan pers, terutama di tengah kondisi lingkungan kota yang tengah menjadi sorotan akibat banyaknya sampah yang menumpuk dan tidak terkelola dengan baik. Bukannya menjawab substansi kritik, Dinas Perkimtan-LH justru dinilai membangun tembok pertahanan dengan cara intimidatif.
Sikap seperti ini tentu jauh dari etika seorang pejabat publik yang seharusnya melayani masyarakat, bukan membungkam suara kritis. Banyak kalangan kini mempertanyakan integritas dan kelayakan Saiful Bahri untuk terus memimpin dinas strategis tersebut.
Masyarakat pun berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti dapat mengambil langkah tegas terhadap tindakan seperti ini, agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan yang semestinya menjunjung tinggi transparansi, profesionalisme, dan pelayanan publik yang humanis.
"Harusnya dengan pemberitaan yang terbit terkait pengelolaan sampah yang belum beres, harusnya menjadi cambuk bagi OPD terkait untuk bekerja lebih baik lagi. Bukan malah frontal menanggapinya. Sudah seharusnya kepala daerah melakukan evaluasi terhadap pejabat seperti ini," tutur salah seorang warga.
Persoalan berawal dari pemberitaan tentang
tumpukan sampah yang terlihat di berbagai titik jalan di Kota Selatpanjang selama perayaan Idul Fitri 1446 H/2025 M. Tidak hanya menumpuk, sampah yang dibiarkan berhari-hari tanpa diangkut ini juga menimbulkan bau busuk.
Tumpukan sampah yang menggunung di tepi jalan tak hanya mengganggu keindahan, tapi juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Aroma tak sedap menyelimuti udara pagi, sementara petugas kebersihan dari dinas terkait tak kunjung tampak.
Situasi ini membuat Camat Tebing Tinggi, Husni Mubarak, tak tinggal diam. Menyadari bahwa diam sama dengan membiarkan masalah terus membesar, ia mengambil langkah cepat.
Tanpa menunggu aba-aba dari dinas teknis, ia langsung menghubungi Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin, guna melaporkan kondisi lapangan sekaligus meminta izin untuk melakukan pembersihan menggunakan tim kecamatan.
“Saya tidak bisa membiarkan sampah terus menumpuk, ini sudah menyangkut kenyamanan dan kesehatan masyarakat,” ujar Husni.
Namun, niat baik itu justru tak mendapat sambutan yang seharusnya dari Kepala Dinas Perkimtan-LH, Saiful Bahri. Husni mengaku respons yang diterimanya saat berkoordinasi dengan Saiful sangat mengecewakan. Bukannya mendapatkan dukungan, ia justru merasa seperti disudutkan dan dianggap melangkahi kewenangan.
Ironisnya, masalah komunikasi juga menjadi benang kusut lainnya. Koordinasi antara kecamatan dan dinas teknis tak berjalan mulus, membuat penanganan sampah di Kota Selatpanjang terus berulang sebagai masalah tahunan. Masyarakat pun semakin bingung, siapa sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap urusan sampah ini.
“Mestinya ini menjadi tanggung jawab teknis dari dinas. Tapi kenyataannya, ketika persoalan muncul, saya seperti harus turun sendiri,” ujar Husni, dengan nada bingung.
Setelah mendapat lampu hijau dari Wakil Bupati, Husni langsung mengerahkan pasukan pembersih parit dan petugas mobil ambrol. Aksi dilakukan di luar jam kerja dan tanpa anggaran, namun semangat mereka tak surut.
Bahkan, awalnya Husni sempat berinisiatif membayar upah mereka dari kantong pribadinya. Tapi Wakil Bupati Muzamil mencegah itu, dan menyatakan seluruh biaya operasional akan ditanggung oleh dirinya sendiri sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan kota.
Aksi gotong royong itu membuahkan hasil. Beberapa titik pembuangan sampah liar berhasil dibersihkan dalam waktu singkat. Selatpanjang pun bisa sedikit bernafas lega, berkat sinergi antara kecamatan dan pemkab, meski tanpa dukungan penuh dari OPD teknis.
“Ini bukan soal pencitraan. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai camat. Kalau saya hanya duduk di belakang meja sementara warga mengeluh karena sampah, lalu apa gunanya saya ada di sini?” tegas Husni.
Langkah yang diambil Husni Mubarak menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan semata soal jabatan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Di saat ada yang buang badan, justru dia yang memilih turun tangan. Bagi masyarakat Selatpanjang, langkah cepat ini tak hanya membersihkan sampah, tapi juga mengangkat harapan bahwa masih ada pemimpin yang benar-benar peduli.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menyebutkan jika ia sudah memerintahkan keduanya baik Camat Tebingtinggi, maupun Dinas Perkimtan-LH.
"Saya sudah memerintahkan keduanya untuk mengurus persoalan sampah di Kota Selatpanjang. Keduanya sama-sama berwenang untuk hal tersebut. Hanya saja jika terjadi miskomunikasi itu hal biasa, tinggal dikoordinasikan saja lagi di lapangan," tutur Muzamil. (R-01)
