Retret di Magelang Disebut Investasi Politik Prabowo 2029: Kepala Daerah Bukan Menteri yang Bisa Diremote!
Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah terus menjadi polemik. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Retret kepala daerah selama sepekan di Akademi Militer (Akmil) Magelang masih menjadi sorotan. Selain karena penyelenggaraannya berlangsung di tengah kampanye gerakan berhemat (efisiensi), pembekalan bagi kepala daerah yang baru dilantik ini diwarnai aksi "boikot" oleh PDI Perjuangan.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tiga hari lalu, telah menerbitkan surat instruksi kepada kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda ikut retret. Perintah tegas Megawati ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku pada Kamis, 20 Februari 2025 lalu.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, memandang retret kepala daerah yang digagas Presiden Prabowo Subianto bukanlah sekedar ajang silahturahmi dan koordinasi teknis.
"Ini adalah strategi politik terselubung untuk membangun hierarki kekuasaan baru, di mana kepala daerah yang seharusnya otonom ditempatkan sebagai bawahan yang wajib berhadap-hadap dengan pusat," kata dia dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).
Menurut Virdika, dalam rezim pemilihan langsung, di mana kepala daerah memiliki mandat rakyat setara dengan presiden di mana hanya berbeda skala wilayah.
"Retret semacam ini tidak hanya tidak relevan, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi desentralisasi yang menjadi roh Reformasi 1998," ungkap dia.
Bukan hanya mengisyaratkan nostalgia Orde Baru, Virdika menjelaskan, Prabowo seolah ingin menempatkan kepala daerah yang dipilih langsung sebagai subordinat.
"Kepala daerah punya basis kekuatan dan jaringan patronasenya sendiri. Mereka bukanlah menteri yang bisa di-remote dari Jakarta. Dengan memaksa mereka hadir dalam forum tertutup, Prabowo mungkin ingin menguji sejauh mana kepala daerah bisa dikooptasi atau di-breakdown independensinya." tutur dia.
Diduga Kuat Ada Agenda Politik Terselubung
Virdika juga menduga ada maksud politik terselubung dalam retret kepala daerah tersebut, bahkan bisa ditarik untuk politik di 2029.
"Retret ini bukan untuk kepentingan atau kesejahteraan daerah, melainkan investasi politik jangka panjang Prabowo. Ada tiga agenda tersembunyi; mengindentifikasi loyalis dan penentang, membentuk mesin politik di tingkat tapak, dan meredam potensi oposisi daerah," ungkap dia.
Karena itu, Virdika melihat, jika retret ini semacam menjadi rutinitas, maka kemungkinan bisa terjadi melemahnya akuntabilitas kepala daerah, kematian inovasi daerah, dan bisa terjadi korupsi sistemik.
"Lebih parah lagi, sentralisasi ini akan memperlebar jurang ketimpangan. Daerah dengan sumber daya melimpah tapi dipimpin kepala daerah kritis akan dijegal, sementara daerah miskin yang penurut dihargai dengan bantuan seadanya," pungkasnya.
Mendagri: Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang Tingkatkan Kedisiplinan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) bukan belajar menjadi militeristik. Namun, kegiatan tersebut justru membentuk kepala agar belajar berbagai nilai, salah satunya soal kedisiplinan.
"Nah, kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tapi ada nilai-nilai penting yang juga berlaku di dalam dunia kehidupan swasta, soal disiplin, tepat waktu," jelas Mendagri di hadapan awak media setelah membuka Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akmil Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, pihaknya ingin membangun kedisiplinan kepala daerah melalui retret yang berlangsung mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 tersebut. Dengan pembekalan itu, kepala daerah diharapkan dapat disiplin selama menjalankan tugas dan kewajibannya.
"Supaya nanti waktu dia di tempat kerja masing-masing, ketika membuat rapat jam misalnya jam 9, ya, betul-betul jam 9," ujar Mendagri.
Selain itu, dalam kegiatan tersebut kepala daerah juga diajarkan bagaimana menjaga kebersihan. Misalnya, kepala daerah harus memastikan kebersihan tempat tidur sebelum meninggalkan tenda.
Menurutnya, kedisiplinan dan kebersihan menjadi bagian penting yang juga diajarkan dalam dunia swasta. Apalagi bagi birokrasi yang tugasnya melayani masyarakat. (R-04)
