Politisi PKS Ungkap Camat-Kades di Kampar Cawe-cawe Politik, Ancam dan Arahkan Warga ke Paslon Tertentu
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kampar Hendri Domo menerima banyak laporan dari masyarakat terkait adanya ancaman dari oknum camat dan kepala desa yang diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon dalam helatan Pilkada Kampar dan Pilkada Gubernur Riau. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kampar Hendri Domo menerima banyak laporan dari masyarakat terkait adanya ancaman dari oknum camat dan kepala desa yang diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon dalam helatan Pilkada Kampar dan Pilkada Gubernur Riau.
"Saya meminta kepada oknum camat, oknum kades, jangan terlibat politik praktis dalam pilkada Bupati-Wakil Bupati Kampar, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Kita menerima laporan dari masyarakat ada yang ditakut-takuti jika tidak memilih si A atau si B maka masyarakat tidak dapat bantuan. Ini cara-cara tidak baik dalam demokrasi," tegas Hendri dalam sambungan seluler kepada media di Pekanbaru, Senin.
Hendri menegaskan Camat sebagai ASN dan Kepala desa sebagai pejabat publik harus menjunjung tinggi netralitas dalam momen Pilkada sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tindakan camat dan kades yang menggunakan kewenangan kekuasaannya untuk berbuat curang dalam demokrasi akan ditindak tegas.
"Camat adalah ASN, aturannya sudah ada. Begitu juga kades mereka pejabat publik. Jadi kalau ada laporan, kita minta masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu, agar oknum yang merusak pesta demokrasi ini ditindak tegas," tegas Politisi PKS ini.
Tak hanya itu, Hendri mengatakan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di Komisi I DPRD Kampar untuk menelusuri penyelewengan dan kecurangan Pilkada Kampar.
"Saya juga merupakan komisi I yang menangani pemilu. Kita tidak main-main memberantas kecurangan pemilu. Kita akan bentuk pansus untuk pilkada ini di Kabupaten Kampar. Kalau Pj Bupati tidak tegas mendisiplinkan camat dan kades yang menyalahi aturan, karena bagaimanapun tolak ukur keberhasilan Pilkada Kampar berada di tangan pemimpin Kampar saat ini," ujar Hendri.
Hendri meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada oknum pejabat pemerintah yang terbukti menyalahi aturan pilkada agar bisa ditindak tegas. Masyarakat diminta untuk tidak gentar dengan ancaman tersebut dan tetap memilih sesuai hati nurani dan visi misi calon yang dapat memajukan Kabupaten Kampar. (R-04)
