Risnandar Mahiwa Resmi Duduki Kursi Pj Wali Kota Pekanbaru, Azwendi DPRD: Berikan Karya dan Warisan Terbaik!
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri saat bercengkerama dengan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa usai acara pelantikan, Rabu (22/5/2024). Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Risnandar Mahiwa menjadi orang ke 19 yang dipercaya memimpin Kota Pekanbaru, usai resmi dilantik sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru oleh Pj Gubernur Riau SF Hariyanto di Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Rabu (22/5/2024) malam ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru berharap Risnandar mampu menunjukkan karya terbaik dan meninggalkan legacy berharga bagi masyarakat Kota Pekanbaru.
"Keputusan sudah diambil oleh Mendagri dengan mengangkat Risnandar Mahiwa sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru. Segala dinamika yang terjadi merupakan warna-warni yang menghiasi terjadinya transisi kepemimpinan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri yang hadir langsung dalam acara pelantikan Pj Wali Kota Pekanbaru di Balai Serindit, Rabu malam.
Azwendi menyatakan, dinamika maupun pro kontra pengangkatan Pj Wali Kota Pekanbaru merupakan energi positif sekaligus tantangan bagi Risnandar untuk melakukan hal terbaik selama memangku jabatan Pj Wali Kota Pekanbaru.
"Tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar di bandara, saya menyampaikan bahwa dinamika itu memiliki makna positif untuk memacu semangat kerja Pak Pj Wali Kota. Sekarang saatnya Pak Risnandar bekerja dengan penuh semangat untuk mewujudkan harapan masyarakat Kota Pekanbaru," kata Azwendi yang ikut menyambut kedatangan Risnandar di Bandara SSK II, petang kemarin.
Ketua DPC Partai Demokrat Pekanbaru ini menegaskan, DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah akan memberikan dukungan dan masukan kepada Risnandar dalam menjalani tugas Pj Wali Kota. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi Pemko Pekanbaru dengan DPRD harus berjalan dengan baik.
"Dukungan diberikan DPRD dalam fungsi dan tugasnya sebagai check and balances pemerintahan di daerah. Kebijakan Pemko akan didukung oleh DPRD, sepanjang menyangkut upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membenahi kota kita," tegas Azwendi.
Meski demikian, Azwendi mengingatkan agar Risnandar tak ragu dalam mengoreksi kebijakan-kebijakan pejabat sebelumnya yang dinilai tidak bermanfaat dan belum menunjukkan hasil yang konkret. Termasuk melakukan evaluasi terhadap jajaran pejabat eselon di Pemko Pekanbaru yang kinerjanya buruk dan gagal berkomunikasi dengan DPRD. Koreksi atas kegiatan-kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran namun sarat akan kepentingan elektabilitas serta popularitas juga harus segera dilakukan.
"Koreksi itu bisa dilakukan. Karena Pj Wali Kota memiliki kewenangan melakukan hal tersebut berdasarkan SK Pengangkatan yang diteken oleh Pak Mendagri. Jangan ragu karena DPRD akan memberikan dukungan," kata Azwendi.
"Kan gak mungkin membiarkan atau melanjutkan kebijakan dan program yang tak berhasil guna," tegas Azwendi.
Ia mengakui, masa tugas Risnandar di Pekanbaru cukup singkat. Namun, kepercayaan yang diberikan Mendagri untuk memimpin Pekanbaru diharapkan menghasilkan sesuatu yang konkret dalam pembenahan kota.
Menurutnya, Risnandar mesti memberikan fokus kerja pada bidang tertentu yang menjadi skala prioritas.
"Fokus pada prioritas utama yang terjadi di Pekanbaru, terutama menyangkut apa yang dikeluhkan masyarakat. Seperti masalah jalan, banjir, sampah, penataan parkir. Ini yang sampai sekarang masih terus dikeluhkan warga kota kita," kata Azwendi.
Ia juga meminta Risnandar meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Riau untuk membantu percepatan penyelesaian masalah krusial di Kota Pekanbaru.
"Tadi Pak Pj Gubernur SF Hariyanto dalam arahannya tegas menyatakan siap memberikan dukungan. Karena Pak SF Hariyanto sangat mengerti kalau Kota Pekanbaru ini merupakan etalase perwajahan atau sampul depan Provinsi Riau. Pak SF Hariyanto tadi merasa terusik kalau Kota Pekanbaru ini jelek, banyak jalan berlubang. Tentu di dalamnya ada komitmen untuk mendukung Pemko Pekanbaru," kata Azwendi.
Menyangkut agenda Pilkada 2024, Azwendi berharap agar Risnandar berkomitmen menciptakan pemilu tanpa intervensi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran perangkat pemerintahan. Netralitas ASN dan perangkat pemerintahan daerah akan membuat Pilkada berlangsung fair dan sejuk.
"Sebagai pejabat pusat apalagi berasal dari Kemendagri, tentu Pak Risnandar sangat memahami hal tersebut. Apalagi Pak Mendagri Tito Karnavian sudah menyampaikan soal pentingnya netralitas dalam Pilkada," pungkas Azwendi.
Harta Kekayaan Risnandar Mahiwa
Kini Risnandar berada dalam daftar ke 19 orang yang pernah memimpin Kota Bertuah Pekanbaru. Risnandar adalah orang ke 4 yang pernah menduduki kursi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, tanpa melalui proses pemilihan baik lewat DPRD ataupun Pilkada. Sebelumnya, tiga Pj Wali Kota Pekanbaru yang pernah ada yakni Syamsurizal, Edward Sanger dan Muflihun yang baru saja digantikan Risnandar.
Risnandar merupakan putra kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah yang berkarir di Kementerian Dalam Negeri. Ia mengawali karier birokratnya sebagai lurah dan kemudian hijrah ke ibukota menjadi pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Berdasarkan penelusuran SabangMerauke News, Risnandar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 18 Maret 2024 lalu untuk periode laporan 2023.
Data dari laman LHKPN bikinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Risnandar memiliki sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Pusat seharga Rp 830 juta.
Ia mengoleksi kendaraan mobil BMW tahun 2011 senilai Rp 160 juta. Ada juga koleksi motor Royal Enfield Bullet Classic tahun 2011 senilai Rp 70 juta.
Risnandar juga memiliki sepeda mewah Brompton tahun 2018 senilai Rp 25 juta. Total kekayaannya dalam bentuk kendaraan mencapai Rp 225 juta.
Ia tercatat melaporkan memiliki harta bergerak lain senilai Rp 5 juta. Sementara uang kas dan setara kas yang dilaporkan sebesar Rp 520 juta.
Kekayaan dalam bentuk harta lainnya mencapai 340 juta. Adapun total kekayaan Risnandar dilaporkan sebesar Rp 1,95 miliar.
Namun ia memiliki utang sebesar Rp 40,1 juta. Sehingga kekayaan bersih Risnandar tinggal sebesar Rp 1,9 miliar.
Anak Sulawesi Memimpin Pekanbaru
Risnandar Mahiwa resmi diangkat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menduduki kursi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru. Pria kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah ini menggantikan Muflihun yang sudah menjabat selama dua tahun.
Penetapan Risnandar dikukuhkan dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 Tahun 2024 yang diteken Menteri Tito pada 20 Mei lalu.
"Memberhentikan saudara Muflihun, Sekretaris DPRD Provinsi Riau sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," tulis SK Mendagri tersebut.
"Mengangkat saudara Risnandar Mahiwa, Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Provinsi Riau," tegas Mendagri Tito Karnavian dalam SK tersebut.
Risnandar Mahiwa akan menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru paling lama satu tahun sejak tanggal pelantikannya.
Larangan dan Hak Pj Wali Kota
SK Mendagri tersebut memuat sejumlah ketentuan tentang hak dan larangan bagi Risnandar saat memangku jabatan Pj Wali Kota Pekanbaru.
Risnandar akan mendapatkan hak keuangan dan protokoler setara dengan kepala daerah defenitif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) setara eselon dua.
Mendagri menyebut, Risnandar mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama dengan tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai pemerintahan daerah.
Sementara itu, Risnandar dilarang melakukan sejumlah tindakan pemerintahan. Yakni dilarang melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai.
Kemudian ia dilarang membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.
"Dilarang membuat kebijakan pemekaran daerah dan membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya," demikian isi SK Mendagri tersebut.
Meski demikian, empat larangan untuk Risnandar itu dapat dikecualikan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Sementara itu, Risnandar akan mendapat tugas khusus yakni memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pilkada Kota Pekanbaru 2024 dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling sedikit 3 bulan sekali," demikian isi SK Mendagri.
Pejabat Kemendagri, Aang Witarsah membenarkan SK Mendagri tentang pengangkatan Risnandar sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru menggantikan Muflihun.
"Ia, benar (SK tersebut)," balas Aang lewat pesan konfirmasi via WhatsApp, Rabu (22/5/2024) pagi ini.
Risnandar merupakan pejabat karir di lingkungan Kemendagri. Pria kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah ini mengawali karir sebagai PNS sebagai Lurah Soho, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada 2009 silam.
Kemudian ia hijrah menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesbang dan Politik Kemendagri.
Sejak 2018 lalu, ia menduduki kursi Kabag Umum Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kemendagri
Kemudian ia promosi menjadi Direktur Organisasi Kemasyarakatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sejak 2022 lalu. (R-03)
