Mensos Risma Buka-bukaan Jarang Turun Bagikan Bansos, Beda dengan Jokowi dan Menteri Lain
Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Dia menyebut, akan turun langsung jika terjadi permasalahan di lapangan.
"Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi," kata Risma dalam sidang sengketa pemilu di MK, Jakarta, Jumat, (5/4/2024).
"Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, yang mungkin bapak (tanya) itu. itu memang orangnya harus saya tolong," sambung dia.
Lebih lanjut, dia pun menekankan, jika permasalahan yang ditemukan di lapangan sangat krusial baru dirinya akan meninjau langsung.
"Misalkan kemarin saya temukan ada anak yatim enggak ada orang tuanya. rumahnya di jurang, itu saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu itu enggak ada orang tuanya, saya harus rayu dia. maukah kamu ikut di tempat kami? jadi, saya datang untuk itu," papar dia.
Sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengajukan pertanyaan ke menteri-menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dia bertanya apakah Presiden boleh terlibat membagi bansos.
Daniel menyoroti Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut membagikan bantuan sosial. Sementera, peran Mensos Risma justru tidak mencolok dalam pembagian bansos tersebut.
"Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi perlinsos entah yang mana saya tidak terlalu ingat, yang kedua Pak Menko Perekonomian itu juga beberapa kali ini fakta persidangan itu terungkap di sini," katanya.
"Sedangkan Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih," imbuh Daniel.
Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk
Sebelumnya, Arief menyatakan, Pilpres 2024 merupakan Pilpres yang paling hiruk pikuk dan penuh pelanggaran etik.
"Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti beberapa hal yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019. Ada pelangaran etik yang dilakukan di MK, di KPU dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu," kata Arief dalam sidang PHPU di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Dia menyebut, hal yang paling menjadi perhatian publik adalah soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024.
"Yang terutama mendapat perhatian sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya kepala negara," jelas Arief. (*)
