Cuma Dua Kekuatan Ini yang Bisa Cegah Pemilu 2024 Ditunda: Media dan Rakyat!
Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta Hendri Satrio. Foto: Net
SabangMerauke News, Jakarta - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta Hendri Satrio menilai kekuatan rakyat dan media massa dapat mencegah terealisasinya wacana penundaan Pemilu 2024 yang bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi di Indonesia.
“Yang bisa mencegah terjadinya penundaan pemilu adalah kekuatan rakyat dan media massa. Saya berharap media massa masih memiliki idealisme untuk menjaga (demokrasi) Indonesia,” ujar Hendri saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bertajuk “Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi” dipantau dari Jakarta, Selasa.
Hendri berharap seluruh media massa di Indonesia sebagai pilar keempat demokrasi tidak menyetujui wacana penundaan pemilu.
Di samping itu, Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi ini menilai isu penundaan Pemilu 2024 dapat diakhiri melalui tanggapan Presiden Joko Widodo yang disampaikan secara tegas kepada publik.
Hendri berharap Presiden Joko Widodo dapat memberikan respons perihal wacana penundaan Pemilu 2024 dengan menegaskan penolakannya terhadap isu tersebut.
Menurutnya, sejauh ini sebenarnya Presiden Joko Widodo senantiasa menegaskan penolakan terhadap penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatannya. Dengan demikian, ujar Hendri, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo diharapkan dapat kembali memberikan tanggapan serupa.
“Presiden Jokowi sudah berulang kali mengatakan beliau tidak setuju dengan wacana itu. Mudah-mudahan sampai hari ini beliau masih bersikap seperti itu. Jadi, sebentar lagi, mudah-mudahan Pak Jokowi kembali tidak menyetujui penundaan pemilu apa pun itu alasannya,” katanya.
Ia mengatakan penundaan pemilu justru mencerminkan tindakan yang meremehkan intelegensi atau kecerdasan masyarakat Indonesia dalam memahami sistem pemilu Tanah Air.
Di samping itu, tambah dia, wacana penundaan pemilu kemungkinan menjadi bentuk keraguan sekaligus tindakan meremehkan dari sejumlah pihak terhadap adanya calon pemimpin selanjutnya yang mampu memimpin Indonesia dengan baik. (*)
