Menkeu Sri Mulyani Berikan Pesan Ini Pada Penggantinya Nanti
Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Indonesia akan memiliki presiden baru pada bulan Oktober 2024 dan tentunya, Presiden terpilih kelak akan memilih Menteri Keuangan (Menkeu) yang akan mendampingi. Setidaknya ada beberapa isu yang akan dihadapi Menkeu baru ini.
Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan bagi calon menteri keuangan dalam pemerintahan baru nanti. Ia mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemerintah soal kesejahteraan di Indonesia.
Menurutnya, pekerjaan rumah itu salah satunya bisa diselesaikan melalui keuangan negara. "Kita harus sadar bahwa masih banyak bagian dari rakyat kita yang membutuhkan keuangan negara hadir dan menyelesaikan masalah," kata Sri Mulyani dalam pidato di Wisuda STAN 2023, dikutip Sabtu (2/3/2024).
Menurutnya, keuangan negara merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan itu, kata dia, pekerjaan rumah pertama yang harus diselesaikan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
Sri Mulyani pun sering mengingatkan mengenai keuangan negara. Dalam kesempatan berbeda, Sri Mulyani menegaskan uang negara adalah uang seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan secara transparan.
"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," katanya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, dikutip Sabtu (2/3/2024).
Dia pun mengatakan, uang negara juga digunakan sebagai sumber dana bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintah. Dengan demikian, dia ingin rakyat dari semua kalangan tahu dan paham mengenai hal ini.
"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," ujarnya. (*)
