Target 10 Persen, Sekda Bambang Pimpin Rakor Percepatan Penurunan Stunting di Kepulauan Meranti
Bambang Supriyanto memimpin Rapat Koordinasi Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Percepatan Penurunan Stunting. foto: R-01
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto memimpin Rapat Koordinasi Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus (Lokus) Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 dan Penyusunan Program/Kegiatan Intervensi.
Rapat tersebut berlangsung di Aula Rapat Bappedalitbang Kepulauan Meranti, pada Senin (19/2/2024) pagi.
Bambang dalam arahannya mengatakan, pada tahun 2024 ini, capaian percepatan penurunan stunting harus di angka 14%. Sedangkan saat ini masih di angka 16%.
“Oleh karena itu setiap OPD yang memiliki program berkaitan dengan stunting harus mempersiapkan diri,” kata Bambang.
Dia juga menambahkan, mapping yang sudah disepakati sebelumnya harus dijalankan karena sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri terkait strategi percepatan penurunan stunting.
“Sebab stunting ini menjadi bagian dari indikator pemberian insentif daerah, oleh karena itu hal ini harus menjadi catatan,” ujarnya.
Sekda menegaskan, OPD terkait di jajaran Pemkab Meranti harus fokus dan bekerja keras merealisasikan program-program penurunan stunting.
“Kita optimalkan dari 25 lokus ini. Prinsipnya Pemda akan segera untuk mengoptimalkan penurunan target stunting menjadi 10% di Meranti,” harap Bambang.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kepulauan Meranti Abu Hanifah melaporkan, agenda rapat tersebut merupakan tindak lanjut terkait 8 aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting.
“8 konvergensi tersebut meliputi penetapan lokus, perencanaan dan penganggaran, rembuk stunting, regulasi, dan pembinaan perilaku, sistem manajemen data stunting, serta analisis publikasi data stunting, dan review kinerja tahunan,” ucap Abu Hanifah.
Dia juga menjelaskan, 8 pelaksanaan aksi konvergensi tersebut sudah mulai dari Januari lalu dan semua OPD sudah melaporkan capaian pelaksanaan intervensi.
“Kemudian pada Rakor ini akan ditetapkan 25 desa kelurahan Lokus untuk diintervensi pada tahun 2025. 25 desa Lokus tersebut diintervensi karena belum mencapai target nasional untuk sejumlah indikator,” tutupnya.
Ikut serta dalam rakor tersebut para kepala OPD, kepala bagian, tim percepatan penurunan stunting, dan pejabat serta tamu undangan lainnya. (R-01)
