Sukses Kudeta Militer, Prajurit Berpangkat Letkol Jadi Presiden
Pemimpin militer Burkina Faso, Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba. Foto: Net
SabangMerauke News - Pemimpin militer Burkina Faso, Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba, dilantik sebagai presiden pada Rabu, 16 Februari 2022, beberapa minggu setelah memimpin kudeta.
Damiba berjanji untuk menangani ketidakamanan yang meningkat dan menyebabkan tergulingnya pendahulunya.
Damiba memimpin junta militer menggulingkan Presiden Roch Kabore pada 24 Januari. Kabore dianggap gagal menangani pemberontakan kelompok militan yang menewaskan ribuan orang dan memaksa lebih dari satu juta orang mengungsi di negara Afrika Barat itu.
Damiba, yang kurang dikenal publik sebelum dia muncul di televisi pemerintah bulan lalu untuk mengumumkan kudeta, membuka pidatonya pada upacara Rabu dengan mengheningkan cipta untuk warga sipil dan tentara yang tewas dalam perang melawan militan.
"Untuk menang atas musuh, perlu untuk bangkit dan meyakinkan diri kita sendiri bahwa sebagai bangsa kita memiliki lebih dari apa yang diperlukan untuk memenangkan perang ini," kata Damiba, yang mengenakan seragam militer dan baret merah.
Dia mengatakan akan mengatur ulang angkatan bersenjata untuk memperkuat hubungan antara dinas intelijen dan operasi lapangan, dan akan membuat dukungan logistik lebih fleksibel.
Dia juga berjanji untuk memerangi korupsi dan mendepolitisasi administrasi publik.
Damiba belum mengatakan berapa lama dia berencana untuk memegang kekuasaan, tetapi telah berjanji untuk bekerja dengan blok regional, Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), menuju kembalinya pemilihan demokratis.
Kudeta militer di Burkina Faso mengikuti pengambilalihan di Mali, Guinea dan Chad sejak 2020, meningkatkan kekhawatiran penularan kudeta di antara para pemimpin regional.
Di Mali, kerusuhan juga didorong oleh kegagalan pemerintah untuk menahan ancaman kelompok militan yang sejak 2015 telah menyebar ke Mali, Burkina Faso, dan Niger.
ECOWAS bulan lalu menskors Burkina Faso dari badan-badan pemerintahannya karena kudeta, tetapi tidak memberlakukan sanksi pada Mali dan Guinea. (*)
