DPRD Soroti Keras 3 BUMD Riau Potensial Tapi Tak Berikan Deviden: Copot Direksi dan Komisaris Tak Cakap!
Tiga BUMD Riau mendapat sorotan keras dari DPRD. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - DPRD Riau melalui Panitia Khusus Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur-Wakil Gubernur 2022 menyoroti secara keras kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Setidaknya, ada 3 BUMD yang diharapkan bisa menyumbang deviden untuk PAD, namun realisasinya pada tahun 2022 ternyata nol.
Juru bicara Pansus LKPJ, Almainis menyatakan, direksi dan komisaris BUMD yang gagal meningkatkan PAD harusnya dicopot.
"Perlu sanksi yang lebih tegas, tidak hanya teguran tetapi juga pemberhentian apabila tidak tidak memiliki kapasitas sebagai direksi atau komisaris BUMD," ujar Almainis, Senin (17/4/2023) lalu.
Meski demikian, Pansus LKPJ menyebut agar BUMD yang performanya meningkat diberikan penghargaan.
Pansus menyoroti secara khusus PT Riau Petroleum yang hingga kini belum memberikan tambahan PAD ke Riau. Dibebani target tinggi, Riau Petroleum yang mendapat jatah Partisipating Interest (PI) dari Blok Rokan belum menunjukkan kinerja yang meningkat.
Belum adanya tambahan PAD yang berjumlah luar biasa dari pengelolaan Blok Rokan berpotensi mengganggu proyeksi pendapatan dan belanja daerah.
"BUMD Riau Petroleum ditargetkan berkontribusi Rp 417 miliar, tapi realisasinya tahun 2022 nol. Target senilai Rp 800 miliar tahun 2023 perlu ditinjau kembali karena potensi tidak terpenuhi di APBD," kata Almainis.
Sementara itu, performa BUMD Riau berdasarkan jumlah dividen yang dihasillkan pada tahun 2022 pun tak sepenuhnya naik. Berdasarkan data lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2023 per Juni 2022, hasil penerimaan yang diperoleh Pemprov Riau pada tahun 2022 dari penyertaan modal tersebut hanya sebesar Rp 98,91 miliar.
Hasil terbanyak diberikan Bank Riau Kepri Syariah yang memberikan hasil penyertaan modal sebesar Rp 86,98 miliar pada Juni 2022.
Selain itu, PAD minor juga diberikan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) yang memberikan hasil investasi sebesar Rp 2,56 miliar, PT Sarana Penjaminan Daerah (Jamkrida) Riau yang menyumbangkan hasil optimal sebesar Rp 4,1 miliar lebih serta PT Bumi Siak Pusako (BSP) memberikan kontribusi pengembalian investasi sebesar Rp 4,96 miliar pada Juni 2022.
Sementara itu, tiga BUMD Riau lainnya justru tidak memberikan dampak finansial dan seharusnya masuk daftar evaluasi. Yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang telah mendapat total suntikan penyertaan modal sebesar Rp 49 miliar lebih. Juga PT Riau Petroleum menerima total kucuran modal sebesar Rp 7,25 miliar.
Terakhir, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan total suntikan modal sebesar Rp 80 miliar lebih, namun pada 2022 dilaporkan tidak memberikan deviden (hasil) dari penyertaan modal bersumber dari APBD Riau.
Tak hanya itu, BUMD lain justru hingga kini tak diketahui penyelesaiannya yakni PT Riau Airlines (RAL). Kondisi RAL kini tak jelas lagi pasca berhenti operasional pada tahun 2013 lalu. Kabar terakhir pesawat RAL telah menjadi bangkai besi tua di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta.
BUMD yang awalnya digadang-gadang sebagai simbol lepas landasnya Riau ini telah menyedot dana APBD sebesar Rp 149,7 miliar. Ironisnya, sejak berdiri pada tahun 2021 lalu, Riau Airlines sama sekali tidak memberikan hasil penyertaan modal (dividen) ke Pemprov Riau sebagai pemegang saham mayoritas. Bahkan, dikabarkan RAL menderita utang jumbo yang saat ini tak jelas penyelesaiannya.
BUMD lain yang masih tercatat dan dilaporkan dalam Buku APBD Tahun 2022 yakni PT Askrida dengan total penyertaan modal sebesar Rp 1,25 miliar. BUMD ini tertera telah memberikan kontribusi sebesar Rp 200 juta lebih. (CR-01)
