Terungkap! Sebelum Auditor BPK Perwakilan Riau M Fahmi Ditangkap KPK, Pemkab Kepulauan Meranti 10 Kali Terima Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Penyerahan LKPD dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kepada Kepala BPK Perwakilan Riau, Indria Syzinia pada 28 Februari 2023 lalu. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Penangkapan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau, M Fahmi Aressa oleh KPK pada Kamis (6/4/2023) malam lalu membuka fakta-fakta lama yang cukup menarik. Diketahui, Fahmi Aressa sudah menjadi tersangka penerima suap dari Bupati Kepulaian Meranti, M Adil dan langsung ditahan KPK.
Auditor muda tersebut menerima uang sebesar Rp 1,1 miliar yang dikumpulkan oleh Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fitria Nengsih atas perintah Bupati Adil.
Fahmi Aressa ditangkap di daerah Pekanbaru, Riau bersamaan dengan rangkaian OTT Bupati Meranti Muhammad Adil.
"MA (Muhammad Adil) bersama-sama FN (Fitria Nengsih) yakni Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti memberikan uang sejumlah sekitar Rp1,1 miliar kepada Muhammad Fahmi Aressa (MFA) selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau," kata Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/4/2023).
Alexander Marwata menyebut pemberian uang kepada auditor BPK Fahmi untuk pengondisian hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti tahun 2022. Hasil yang diharapkan yakni dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Bagi Pemkab Kepulauan Meranti, sebenarnya opini WTP bukanlah barang baru. Sejak kabupaten termuda di Riau ini berdiri, Meranti sudah langganan opini WTP dari BPK. Bahkan, tercatat sudah 10 kali Pemkab Kepulauan Meranti diganjar WTP dari BPK.
Tahun 2023 ini, BPK perwakilan Riau akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemkab Meranti tahun 2022. Seyogianya, pemeriksaan akan mulai dilakukan pada Maret mendatang.
Jika saja nanti hasil pemeriksaan tahun ini Pemkab Meranti kembali meraih opini WTP, maka total WTP yang sudah dikoleksi Kabupaten Meranti sudah sebanyak 11 kali. Namun, belum lagi pemeriksaan dimulai, KPK kadung menangkap auditor Fahmi dalam operasi tangkap tangan Kamis, pekan lalu.
Dalam ketentuannya, ada empat kriteria penilaian dalam pemberian opini WTP. Yakni meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian internal, penerapan sistem pemerintahan dan pengungkapan yang memadai.
Sempat Dipuji BPK Perwakilan Riau
Sekitar 38 hari sebelum operasi tangkap tangan KPK di Selatpanjang, Kepulauan Meranti, sebuah peristiwa membahagiakan terjadi di gedung BPK Perwakilan Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Tepatnya pada Selasa, 28 Februari 2023 lalu, Pemkab Kepulauan Meranti mendapat pujian dari Kepala BPK Perwakilan Riau, Indria Syzinia.
Saat itu, Pemkab Kepulauan Meranti melakukan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited (belum dilakukan audit, red) Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penyerahan LKPD dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kepada Kepala BPK Perwakilan Riau, Indria Syzinia.
Indria memuji Pemkab Kepulauan Meranti sebagai daerah yang paling cepat (pertama) menyerahkan laporan keuangan untuk diperiksa oleh lembaganya.
"Kepulauan Meranti menjadi pemda pertama yang menyerahkan laporan keuangan secara tepat waktu sesuai amanat undang-undang," kata Indria kala itu.
Indria turut mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas dedikasi dan kerja keras Pemkab Meranti dalam menyiapkan laporan keuangan dan berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2021.
"Semoga predikat WTP itu bisa dipertahankan," harapnya.
Kepala BPK Riau itu juga sempat menjelaskan, bahwa pemberian opini oleh BPK merupakan pencerminan hasil penyajian atas LKPD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah. Serta untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan.
"Semoga laporan keuangan yang disusun Pemkab Kepulauan Meranti telah sesuai dengan aspek-aspek yang dimaksud," ujarnya.
Indria Syzinia menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Riau sejak Oktober 2022 lalu. Pada 6 Oktober 2022 dilaksanakan acara serah terima jabatan dari Kepala Perwakilan Provinsi Riau Widhi Widayat kepada Indria Syzinia. Acara ini disaksikan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V) Dori Santosa.
Pujian Indria itu pun dibalas positif oleh Bupati M Adil.
"Kami mengucapkan terima kasih atas pembinaan dan bimbingan kepada Pemkab Kepulauan Meranti. Kami berharap tentunya bimbingan dan kerja sama tersebut dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi," kata Bupati Adil.
Dua peristiwa yang berbeda suasana itu telah terjadi. Satu peristiwa bahagia dan yang kemudian adalah tragedi kelam.
Pihak BPK perwakilan Riau hingga kini belum memberikan pernyataan sejak tertangkapnya auditor Fahmi Aressa oleh KPK. (R-03)
