Bawaslu Tuding Kebohongan Publik Soal Penghargaan e-Coklit untuk KPU Pekanbaru, Begini Respon KPU Riau
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Indra Khalid Nasution menilai telah terjadi pembohongan publik dengan diumumkannya proses coklit (pencocokan dan penelitian) persiapan Pemilu 2024 tuntas 100 persen. Tudingan tersebut lantaran di lapangan masih ada Pantarlih yang belum melaksanakan coklit ke rumah warga. Anehnya, KPU Pekanbaru justru mendapat penghargaan terbaik dari KPU Riau.
"Di lapangan kami menemukan presentasi coklit yang cenderung dipaksakan untuk selesai 100 persen di akhir batas coklit. Padahal masih ada Pantarlih belum melaksanakan coklit ke rumah warga," kata Indra di Pekanbaru, Kamis (6/4/2023) kemarin.
Dengan klaim pelaksanaan coklit yang tuntas, KPU Riau lantas memberi penghargaan kepada KPU Pekanbaru serta KPU kabupaten/ kota lainnya. Indra Khalid Nasution mengatakan laporan 100 persen e-Coklit oleh KPU Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya benar. Soalnya masih ditemukan beberapa warga yang belum ter-coklit serta ditemukan banyaknya data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).
Bagaimana respon KPU Riau soal masalah ini?
Koordinator Divisi Perencanaan dan Data KPU Riau, Abdul Rahman mengklaim penghargaan e-Coklit diberikan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penghargaan menurut Abdul, diberikan sebagai bentuk apresiasi untuk menghargai kerja-kerja e-Coklit berdasarkan kecepatan KPU kabupaten/ kota dalam menginput semua data-data Coklit-nya ke dalam aplikasi e-Coklit.
"Syarat primer-nya adalah unggah ke e-Coklit harus mencapai 100 persen jumlah pemilih dalam DP4," kata Abdul, Jumat (7/4/2023).
Sebelumnya, KPU Provinsi Riau memberikan penghargaan percepatan penggunaan e-Coklit kepada 5 KPU kabupaten/ kota yang mampu menyelesaikan unggah 100 persen coklit DP4 ke e-Coklit. Yakni penghargaan terbaik 1 untuk Kota Dumai, terbaik 2 Kota Pekanbaru, terbaik 3
Kabupaten Kepulauan Meranti, terbaik 4 Kabupaten Kuantan Singing dan terbaik 5 untuk KPU Kabupaten Rokan Hilir.
Menurut Abdul, Kota Dumai mendapat penghargaan terbaik 1 karena data unggahnya sinkron 100 persen DP4. Sedangkan KPU Kota Pekanbaru dan KPU Kepulauan Meranti memiliki nilai yang sama di mana terdapat satu jenis data pemilih yang tidak sinkron, namun jumlah DP4 Kota Pekanbaru jauh lebih banyak dari Kepulauan Meranti sehingga dianggap kerjanya lebih berat dan sulit.
"Dengan pertimbangan ini KPU Pekanbaru mendapatkan posisi terbaik 2 dan Kepulauan Meranti terbaik 3," jelasnya lagi. (CR-01)