Aliansi Mahasiswa Soroti Sejumlah Masalah di Rohil: Penundaan Pemilihan Penghulu, Dugaan Pungli Rekrutmen Satpol PP Sampai Gaji Honorer Telat Dibayar
DPRD Rohil gelar RDP dengan Mahasiswa SEMMI di Ruang Pansus DPRD Rokan Hilir di Bagansiapiapi, Senin (3/4/2023). Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Rokan Hilir - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (DPRD Rohil) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Rohil, Senin (3/4/2023) kemarin.
RDP dengan mahasiswa membahas berbagai persoalan termasuk pemilihan penghulu (Pilpeng), gaji honorer yang belum dibayar hingga persoalan dugaan pungli dalam penerimaan tenaga honorer Satpol PP.
Dalam RDP itu, mahasiswa dan DPRD sepakat agar aparat penegak hukum melakukan penegakan supremasi hukum.
"Kami tadi sepakat dengan DPRD bahwa ini semua bukan domainnya kami sebagai mahasiswa dan DPRD, melainkan aparat penegak hukum dalam tindakannya," kata Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Ketum SEMMI) Cabang Rokan Hilir, Ramdani Darma kepada awak media, Selasa (4/4/2023).
Ramdani memaparkan bahwa Aliansi Mahasiswa, DPRD, dan Pemkab Rokan Hilir dalam waktu dekat akan mengagendakan ulang publik hearing, dengan terlebih dahulu melakukan kajian-kajian seputar isu yang sedang bergulir bersama aliansi mahasiswa lainnya.
"Ini nanti akan kita kaji dulu dengan matang bersama rekan-rekan mahasiswa yang lainnya baru kemudian akan kita layangkan surat kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan publik hearing lanjutan," katanya.
Terkait pelaksanaan Pilpeng, menurut Ramdani demokrasi di tingkat bawah masyarakat harus segera dilaksanakan dan tak bisa ditundam Apalagi, agenda politik strategis nasional yakni pemilihan imum (Pemilu) 2024 juga akan digelar tahun depan.
Menurut Ramdani, harus digelar rapat jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Rokan Hilir guna memastikan jadwal pelaksanaan Pilpeng.
"Harus ditetapkan. Baik itu ditunda ataupun dilaksanakan. Kalau tunda, jelas konsekuensinya agar roda pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir tidak institusional," tegas Ramdani.
Mahasiswa memberikan apresiasi kepada DPRD Rokan Hilir atas rapat dengar pendapat dan respon yang mencerdaskan dari para wakil rakyat tersebut.
"Hari ini kami dan rekan-rekan mahasiswa lainnya mendapat respons pencerdasan dari DPRD Rokan Hilir dengan memberikan tiga buah salinan peraturan daerah sesuai dengan masalah yang kita bicarakan tadi," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Hamzah menyampaikan pihaknya telah menyikapi apa yang telah disampaikan mahasiswa melalui rapat dengar pendapat bersama dengan komisi-komisi di DPRD.
Hamzah menyampaikan bahwa regulasi pelaksanaan Pilpeng dari pihak DPRD sudah tidak ada masalah.
"Semuanya sudah jelas melalui peraturan daerah. Untuk pelaksanaan Pilpeng sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemda," tegasnyam
Terkait dengan gaji honor yang belum dibayarkan oleh Pemkab Rokan Hilir, DPRD pun telah memanggil OPD terkait untuk segera membayarkan hak para honorer tersebut.
Terkait masalah dugaan pungli penerimaan Satpol PP, DPRD juga telah menanggapinya. Dewan memanggil Kepala Satpol PP untuk menjelaskan persoalan tersebut.
Politisi Partai Hanura tersebut sepakat perlu digelarnya public publik lanjutan dengan memanggil Pemkab Rohil.
"Kita dari pihak DPRD Rokan Hilir meminta kepada Pemkab Rokan Hilir melalui BPKAD untuk segera membayarkan tunggakan gaji honorer agar ini tidak berlarut-larut," imbuh Hamzah.
Respon Bupati Rohil
Sementara itu, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menyebut gaji honorer untuk bulan Januari 2023 sudah dibayarkan. Sementara, gaji tenaga honorer bulan Februari dan Maret Pemkab Rohil akan segera membayarkannya pada pekan ini.
"Gaji satu bulan sudah kita bayarkan. Dua bulan lagi akan segera kita bayarkan pekan ini (Rabu), termasuk gaji PPPK juga sama," kata Afrizal Sintong. (R-02)
