Dinilai Publik Hamburkan Uang Rakyat, Syamsuar Serahkan Mobil Listrik Mewah Sedot APBD Rp 10,4 Miliar ke Forkopimda Riau
Penyerahan kunci mobil listrik mewah ke Forkopimda Riau. Foto: Sigit
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Di tengah sorotan publik atas kritik pemborosan anggaran, Gubernur Riau Syamsuar menyerahkan 8 unit mobil listrik mewah kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau, Senin (3/4/2023).
Adapun biaya pembelian mobil mewah itu per unitnya seharga Rp 1,3 miliar. Dengan demikian, total APBD Riau yang tersedot untuk pengadaan 8 unit mobil listrik untuk elit pejabat di Riau mencapai Rp 10,4 miliar.
Jajaran anggota Forkompinda Riau yang mendapatkannya yakni Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Sekdaprov Riau, Ketua DPRD Riau, Kejati Riau, Kapolda Riau, Danlanud serta untuk Kepala Badan Penghubung Riau.
BERITA TERKAIT: Begini Kemewahan dan Fasilitas di Mobil Listrik Toyota bZ4x untuk Pejabat Forkopimda Riau, Sedot APBD Rp 10,4 Miliar
Gubernur Syamsuar mengklaim penggunaan mobil listrik sebagai instruksi pemerintah pusat untuk mulai menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Dalam kenyataannya, anak Presiden Jokowi yang menjabat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menolak pengadaan mobil listrik dengan alasan efisiensi APBD.
"Pemerintah sudah menginstruksikan untuk berangsur-angsur menggunakan mobil listrik. Ini bukan hanya program Riau Hijau, tetapi mengurangi emisi dan hemat energi," kata Syamsuar pagi tadi.
Namun demikian, ternyata mobil listrik ini tak langsung bisa digunakan oleh Forkompinda sebab belum mengusai kendaraan listrik tersebut. Soalnya, pengendara (sopir) mobil listrik tersebut masih sedang diupayakan.
"Belum lagi supir kita menguasai," ujar Syamsuar.
Syamsuar menyebut jajaran Kepala Organisasi Penyelenggaraan Daerah (OPD) Pemprov pun akan berangsur beralih ke mobil listrik. Namun hal ini urung dilakukan sebab ketersediaannya terbatas.
Saat ini hanya OPD Badan Penghubung yang diberikan mobil ini sebab sejumlah tempat seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mengharuskan penggunaan mobil listrik.
Selain itu mobil listrik pun diketahui tidak harus mengikuti aturan ganjil genap sehingga lebih fleksibel.
"Ini mau beli pun inden. Susah nih, tak bisa beli banyak-banyak. Untuk saat ini baru Forkopimda, belum sampai Kepala OPD," pungkas Syamsuar.
Sebelumnya, pengadaan mobil listrik mewah untuk 8 orang anggota Forkopimda dan pejabat Riau menuai sorotan keras dari elemen masyarakat. Pembelian mobil dinilai mubazir karena hanya menghabiskan uang APBD.
Pada satu sisi Pemprov Riau mengeluh soal minimnya keuangan daerah pasca pandemi Covid-19, tapi faktanya pengadaan barang-barang yang dapat ditunda justru digencarkan. Mobil mewah itu dinilai tak bermanfaat untuk kepentingan rakyat, namun dinilai sekadar gengsi pejabat. (CR-01)
