Kades Ancam Tutup Kantor Desa Gara-gara Gaji 3 Bulan Belum Dibayar, Pemkab Kepulauan Meranti Buka Suara: Tahap Awal 1 Bulan Gaji!
Kepala desa di Kepulauan Meranti ancam tutup kantor karena 3 bulan belum terima gaji. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Ancaman kepala desa (kades) di Kepulauan Meranti untuk menutup kantor pemerintahan desa karena alokasi dana desa (ADD) tak kunjung cair belum juga berakhir. Alih-alih ada solusi konkret, Pemkab Kepulauan Meranti justru meminta para kades memahami kondisi keuangan daerah saat ini.
"Kita harapkan para kades dapat mengerti dengan kondisi keuangan di Meranti saat ini. Kita juga sudah berikan pemahaman kepada kades-kades agar jangan sampai dilakukan penutupan kantor," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Kepulauan Meranti, Sukirno, Rabu (29/3/2023).
Sukirno mengklaim saat ini proses pencairan ADD sudah berjalan. Adapun gaji yang akan dibayar yakni satu bulan dan tiga bulan untuk biaya operasional kantor.
Ia menyebut pembayaran gaji untuk 1 bulan dan 3 bulan biaya operasional sudah disepakati oleh kades di Kepulauan Meranti. Ia berharap tidak terjadi saling tuding dan menyalahkan.
"Yang jelas intinya kita minta jangan sampai kades menutup kantor desanya karena itu untuk pelayanan masyarakat. Dan saya rasa kades di Meranti ini bijak dan profesional dalam menyikapi masalah ini," ucap Sukirno didampingi stafnya bernama Gunawan.
Menurutnya, setelah pencairan awal, pihaknya akan berusaha memperjuangkan kembali pembayaran gaji lanjutan melalui ADD.
"Idul Fitri kita usulkan lagi untuk gaji, namun itu hanya gaji tidak lagi untuk operasional," jelas Sukirno.
Terkait pembayaran gaji satu bulan dan biaya operasional 3 bulan, kata Sukirno, sudah disampaikan oleh seluruh kades di Kepulauan Meranti dan akan ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal.
"Tergantung desa memasukan proposal. Kalau desa itu cepat memasukan proposal, cepat juga gajinya beserta operasionalnya cair," jelas Sukirno.
Menurutnya, kebutuhan ADD untuk gaji seluruh kades selama satu bulan mencapai Rp 5 miliar dan operasional selama 3 bulan sebesar Rp 900 juta.
"Jadi ada sekitar Rp 5,9 miliar yang kita ajukan tahap awal ini," jelasnya.
Sukirno berharap surat imbauan kepada seluruh kades se-Kepulauan Meranti agar tidak menutup kantor desanya agar dipatuhi.
Sebelumnya, sejumlah kades di Kepulauan Meranti mengancam segera menutup kantor desa. Ancaman ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah karena belum menyalurkan ADD. Gaji para kades dan perangkat desa juga belum dibayarkan selama 3 bulan.
Ancaman penutupan kantor salah satunya disuarakan oleh Kades Gogok Darussalam, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Sugianto. Melalui akun media sosial facebook miliknya, Sugianto berencana akan menutup kantor desa yang dipimpinnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. (R-01)
