BUMD Dituding Penyedot APBD, Pemprov Riau Klaim Terima Deviden Melebihi Dana Penyertaan Modal
Pemprov Riau klaim deviden BUMD telah melampaui penyertaan modal. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemerintah Provinsi Riau merespon soal pemberitaan media ini terkait keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyedot APBD. Hingga tahun 2022 lalu, total penyertaan modal dari APBD untuk sebanyak sembilan BUMD Riau telah mencapai Rp 1,02 triliun lebih.
Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau, Jhon Armedi Pinem dalam klarifikasinya menyatakan, penyertaan modal sebesar Rp 1,02 triliun tersebut merupakan akumulasi modal yang diberikan Pemprov Riau sejak tahun 1990 hingga 2022.
Jhon menyebut keberadaan BUMD tersebut telah memberikan deviden yang signifikan kepada Pemprov Riau. Bahkan, ia mengklaim total deviden yang diberikan BUMD sudah melebihi dari investasi Pemprov Riau itu sendiri yakni sebesar Rp 2,06 triliun lebih. Jumlah tersebut merupakan akumulasi deviden BUMD sejak tahun 1990 hingga 2022.
"Kalau Rp 98,91 miliar itu deviden tahun 2022 saja. Kalau penyertaan modal dihitung sejak tahun 1990 sampai 2022, tentu juga deviden yang dihitung harus sejak tahun 1990 sampai 2022," terang Jhon Armedi lewat klarifikasi tertulis yang dikirimkan Kepala Dinas Kominfotiks Riau, Erisman Yahya, Jumat (25/3/2023) petang.
Pemprov Riau dalam keterangan tertulisnya memberikan klarifikasi atas pemberitaan berjudul: BUMD Sedot Lebih Rp 1 Triiliun APBD Riau Tapi Hasilnya Cekak, Kepala Biro Perekonomian Jhon Armedi Pinem Bungkam! yang terbit, Jumat (25/3/2023) sore tadi.
SabangMerauke News telah mengonfirmasi Jhon Armedi Pinem sebelum berita tersebut disiarkan. Namun ia tak membalasnya.
Jhon Armedi dalam penjelasan tertulisnya mengakui pada tahun 2019, masih ada BUMD yang merugi. Namun, menurutnya sejak tiga tahun terakhir kondisi BUMD tersebut sudah lebih baik.
"BUMD kita sekarang sudah mengalami perbaikan. Saat ini sudah ada aplikasi Si Budi Baik atau Sistem informasi BUMD Riau, dimana melalui aplikasi itu masyarakat bisa melihat atau memantau kinerja dan keuangan BUMD," terang Jhon Armedi.
Sebelumnya diwartakan, gelontoran APBD Provinsi Riau untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai tak memberikan imbal balik yang signifikan dalam bentuk deviden ke pemerintah daerah. Terhitung hingga tahun 2022, guyuran uang APBD sudah mencapai Rp 1,02 triliun didistribusikan ke sebanyak 9 BUMD Riau.
Dari sembilan BUMD tersebut, Pemprov Riau menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali pada 8 BUMD, kecuali PT Bumi Siak Pusako (BSP).
Berdasarkan dokomen Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2023 yang diperoleh SabangMerauke News, dengan penyertaan modal mencapai lebih Rp 1 triliun, pada tahun 2022 penerimaan yang diperoleh Pemprov Riau hanya sebesar Rp 98,91 miliar. Jumlah tersebut tidak sampai 10 persen dari total penyertaan modal atau hanya sekitar 8 persen.
Adapun suntikan modal terbesar diberikan kepada Bank Riau Kepri (BRK) yang sejak akhir tahun lalu sudah konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Total penyertaan modal yang diberikan ke BRK Syariah sejak tahun 2000 hingga 2011 mencapai Rp 419,16 miliar lebih.
Namun, pada tahun 2022 lalu, BRK Syariah kembali disuntik sebesar Rp 100 miliar, hingga total penyertaan modal Pemprov menjadi Rp 519,16 miliar lebih. Dengan total penyertaan modal lebih setengah triliun itu, BRK Syariah memberikan hasil penyertaan modal sebesar Rp 86,98 miliar pada Juni 2022.
BUMD Riau lain yang mendapat suntikan dana terbesar pada urutan kedua adalah PT Riau Airlines (RAL). Namun, kondisi RAL kini tak jelas lagi pasca berhenti operasional pada tahun 2013 lalu. Kabar terakhir pesawat RAL telah menjadi bangkai besi tua di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta.
BUMD yang awalnya digadang-gadang sebagai simbol lepas landasnya Riau, telah menyedot dana APBD sebesar Rp 149,7 miliar. Ironisnya, sejak berdiri pada tahun 2021 lalu, Riau Airlines sama sekali tidak memberikan hasil penyertaan modal (dividen) ke Pemprov Riau sebagai pemegang saham mayoritas. Bahkan, dikabarkan RAL menderita utang jumbo yang saat ini tak jelas penyelesaiannya.
Sementara itu, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) merupakan BUMD yang menerima penyertaan modal terbesar urutan ketiga dengan total Rp 124,99 miliar. Adapun hasil yang diberikan dalam bentuk deviden pada Juni 2022 hanya sebesar Rp 2,56 miliar.
BUMD PT Sarana Penjaminan Daerah (Jamkrida) Riau telah mendapat suntikan modal sebesar Rp 25,46 miliar lebih. Pada tahun 2022, Jamkrida dalam rangka pengembangan bisnis yang lebih kompetitif mendapat suntikan penyertaan modal sebesar Rp 25 miliar. Total modal yang disuntik telah mencapai Rp 50,46 miliar. Dengan modal tersebut, pada Juni 2022, Jamkrida telah menyumbangkan hasil optimal sebesar Rp 4,1 miliar lebih.
Sementara itu, PT Bumi Siak Pusako (BSP) telah mendapat suntikan modal sebesar Rp 45 miliar dengan kontribusi pengembalian investasi pada tahun 2022 sebesar Rp 4,96 miliar.
Ada satu BUMD yang masih tercatat dan dilaporkan dalam Buku APBD Tahun 2022 yakni PT Askrida dengan total penyertaan modal sebesar Rp 1,25 miliar. BUMD ini tertera telah memberikan kontribusi sebesar Rp 200 juta lebih.
Sementara itu, selain PT Riau Airlines, terdapat 3 BUMD lainnya yang dilaporkan tidak memberikan kontribusi hasil penyertaan modal sebagai penerimaan asli daerah (PAD) pada Juni 2022.
Ketiga BUMD tersebut yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang telah mendapat total suntikan penyertaan modal sebesar Rp 49 miliar lebih. Juga PT Riau Petroleum menerima total kucuran modal sebesar Rp 7,25 miliar.
Terakhir, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan total suntikan modal sebesar Rp 80 miliar lebih, namun pada Juni 2022 dilaporkan tidak memberikan deviden. (CR-01)
