Tragedi Kecelakaan Kerja Renggut 11 Nyawa Pekerja di Blok Rokan, DPRD Riau Justru Melempem: Kepada Siapa Lagi Berharap?
wakil ketua komisi v dprd riau, karmila sari. Foto: sabangmerauke/ Sigit
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Komisi V DPRD Riau tak meneruskan aspirasi Aliansi Mahasiswa Peduli Riau (AMPR) yang meminta dibentuknya panitia khusus (Pansus) untuk menginvestigasi rentetan kecelakaan kerja yang menewaskan 11 pekerja di Blok Rokan pasca dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) 9 Agustus 2021 lalu. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (20/3/2023) lalu terkesan hambar karena hanya menghasilkan rekomendasi dan harapan semata.
Ketegasan DPRD Riau tampak menguap pada RDP tersebut, padahal sebelumnya DPRD Riau membatalkan tiga pertemuan dengan PT PHR karena Direktur Utama Jaffee Suardin tak pernah hadir.
Namun pada pertemuan itu, DPRD tampaknya ikhlas menerima ketidakhadiran Jaffee yang sudah genap empat kali tak memenuhi undangan mereka. PHR dan hanya mengutus perwakilan manajemen di antaranya EVP Upstream Business, Edwil Suzandi, EVP Business Support, Irfan Zaenuri, serta VP Corporate Affairs, Rudi Affirianto.
Tak hanya itu, DPRD pun terkesan melempem dalam rapat Senin lalu. DPRD terkesan menerima alasan PHR yang menyebut mirroring contract sebagai alasan banyaknya kecelakaan kerja di Blok Rokan sejak mereka garap.
Padahal, di masa PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) yang mengelola Blok Rokan, justru minim didengar kecelakaan kerja terjadi.
Wakil Ketua Komisi V, Karmila Sari mengatakan tak perlu mengkhawatirkan adanya pansus kepada PHR.
"Tidak perlu khawatir akan ada pansus atau apapun, sampaikan saja. Sampaikan apa adanya, termasuk solusi yang sudah dilakukan sampai saat ini," kata Karmila
Pernyataan Karmila ini beda 180 derajat saat ini dengan lantangnya menyebut akan mendorong pembentukan pansus kecelakaan kerja PHR saat menerima demonstrasi mahasiswa pada pekan lalu. Saat itu, ia mengatakan Komisi V akan membentuk pansus jika Dirut PHR Jaffee Arizon Suardin kembali mangkir.
Karmila kini menyebut kalau DPRD membutuhkan penilaian di lapangan, namun di satu sisi enggan melakukan konfrontasi dengan pihak PHR.
Alih-alih memposisikan diri mewakili masyarakat menuntut PHR menjelaskan kecelakaan kerja yang terus terjadi, Karmila malah mengatakan Komisi V akan menjadi jembatan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terutama mahasiswa.
"Kami butuh penilaian exactly di lapangan itu bagaimana. Jadi kami jembatan terutama untuk mahasiswa yang getol sekali mencari informasinya. Kalau kita saling menyerang tidak dapat solusinya. Tidak perlu khawatir apa ujung cerita ini, karena kita di sini bersinergi," ujar Karmila.
Tak hanya Karmila, Sekretaris Komisi V, Syamsurizal malah terkesan menyalahkan Disnakertrans atas kecelakaan kerja yang terjadi. Ia menyebut Disnakertrans dan PHR tak bersinergi.
"Kita dari dulu punya Dinas Tenaga Kerja. Tapi sepertinya dinas ini dan perusahaan tidak berjalan bersama. Sekarang kalau kita buka malah jadi masalah, antara Disnakertrans dan PHR tidak bekerjasama," katanya. (CR-01)
