BEM UI Marah Besar, Bikin Animasi Puan Maharani Bertubuh Tikus: Kami Tak Butuh Dewan Perampok Rakyat!
Meme animasi kritik BEM UI terkait pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR. Foto: Screenshot Instagram @bemui-official
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Aksi protes keras digencarkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) melalui kampanye di media sosial. Protes dilayangkan atas sikap DPR yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja.
Ketua DPR Puan Maharani pun menjadi sasaran kemarahan BEM UI. Lewat akun resmi Instagramnya, BEM UI mengunggah sebuah video singkat yang menggambarkan rusaknya DPR.
Ditilik SabangMerauke News, Kamis (23/3/2023) pagi ini, video tersebut diawali dengan terbelahnya atap gedung DPR menjadi dua. Sesaat kemudian muncul ekor tikus dari reruntuhan bangunan lalu disusul dengan kemunculan foto kepala Puan Maharani yang tersenyum menoleh ke atas. Hanya saja, pada bagian tubuh Puan, ditempel menyerupai badan tikus.
Video ini sudah dikomentari sebanyak 4.992 warganet dan mendapat tanda like (disukai) sebanyak 86 ribu lebih.
Dalam video kampanye tersebut, BEM UI juga mengeritik DPR dan mengubah singkatannya menjadi Dewan Perampok Rakyat. BEM mengampanyekan slogan 'Kami Tidak Butuh Dewan Perampok Rakyat' dan menyerukan hastag #LawanPerpuCiptaKerja.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut kampanye medsos sebagai bentuk kemarahan BEM UI atas sikap DPR.
"Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini," kata Melki.
Melki menilai sikap DPR yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, berseberangan dengan kehadiran DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Dia menilai sikap DPR lewat pengesahan UU tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat.
"Kami rasa DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih pantas diganti namanya menjadi Dewan Perampok, Penindas, ataupun Pengkhianat Rakyat. Sebab produk hukum inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin jelas merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat," katanya.
"DPR harusnya menuruti putusan MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan partisipasi bermakna, bukannya malah turut mengamini tindakan inkonstitusional Presiden Jokowi dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang menyalahi konstitusi," tambahnya.
Lebih lanjut Melki mengatakan lewat unggahan tersebut, BEM UI memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak lagi berharap atas kinerja DPR. Dia menilai DPR telah menghianati kepercayaan masyarakat.
"Melalui publikasi tersebut kami ingin sampaikan pada masyarakat untuk jangan berharap dan percaya banyak pada DPR saat ini karena bagi kami DPR tak lebih dari perampas hak masyarakat dan pelanggar konstitusi," pungkas Melki.
Tuding BEM Keluar Dari Etika Akademik
Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno menanggapi kritik dalam unggahan di media sosial BEM UI itu. Dia merasa khawatir BEM UI dimanfaatkan kelompok tertentu untuk berkegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik
"Saya khawatir ada yang memanfaatkan BEM-UI untuk melakukan ekspresi kegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik. Mahasiswa seharusnya menekankan krida-krida yang analitik-solutif. Menantang diskusi dan debat yang rasional-argumentatif. Bukan mengumbar umpatan dan narasi yang mendegradasi esensi tugas pokoknya," kata Hendrawan kepada wartawan.
Hendrawan menyebut DPR melalui Badan Legislasi DPR mengadakan rangkaian acara untuk menyerap aspirasi para pihak yang relevan. Menurutnya, sejumlah guru besar dilibatkan untuk melakukan asesmen akhir, termasuk guru besar dari UI.
"Untuk mengantisipasi ekses yang tak diinginkan (unwanted effects) dari UU Ciptaker, kita harus membangun ekosistem dunia usaha yang lebih berkeadilan di masa depan. Di FPDI-P sedang dipikirkan dan diperdebatkan kemungkinan menggulirkan RUU Cipta Keadilan dengan metode Omnibus," imbuhnya. (*)
