DPRD Riau Kembali Panggil PT PHR Pekan Depan Terkait Kasus Kecelakaan Kerja Tewaskan 11 Buruh di Blok Rokan
DPRD Riau menerima massa aksi kecam PHR. Foto: sabangmerauke/ Sigit
SABANGMERAUKE NEWS - Wakil Ketua Komisi V, Karmila Sari mengatakan DPRD Riau akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi terkait kejadian insiden berulang yang mengakibatkan 11 nyawa melayang di PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR).
Ia mengatakan DPRD akan memanggil PHR Senin (20/3/2023) mendatang untuk meminta keterangan lengkap soal Health and Safety Environment (HSE) di PT PHR.
"Kita akan mengundang lagi PHR, karena 11 nyawa cukup tinggi dan signifikan. Sampai sekarang belum ada kejelasan PHR terkait HSE," ujar Karmila, Kamis (16/3/2023).
Ia menyebut, tak hanya PHR, kualitas sub kontraktor atau vendor-vendor yang diperkerjakan PHR pun turut dipertanyakan.
"Kemarin sempat ada pertolongan manual, ini menjadi pertanyaan apakah ini vendor profesional atau tidak, ini menjadi sorotan kita soal kelayakan pekerja di PHR," ujar Karmila.
Terkait dengan Direktur Utama, Jafee Suardin yang berulang kali tidak hadir saat dipanggil disebut Karmila tidak punya kepedulian atas 11 nyawa yang melayang.
"Paling tidak kita harus tahu perkembangan. Kalau dia tidak hadir, maka kepeduliannya, perhatiannya itu kurang," ungkap Karmila.
Ia mengatakan meski ada direktur operasional, sepatutnya Jafee sebagai Direktur Utama harus bisa melihat secara keseluruhan permasalahan yang terjadi. Terlebih lagi kondisi ini kontras dibanding saat dikelola PR Chevron Pacific Indonesia
Kepada massa aksi AMPR Karmila menegaskan, jika Jafee kembali tidak datang, DPRD akan langsung membentuk pansus sesuai tuntunan massa aksi.
