Massa Kecam Pembiaran Kecelakaan Kerja Tewaskan 11 Buruh Migas di Blok Rokan Saat Dikelola PHR: DPRD Riau Bobrok atau Ingin Diajak Ngopi?
Massa aksi membentangkan spanduk memuat foto Dirut PT PHR, Jaffee Arizon Suardin dalam unjuk rasa di DPRD Riau, Kamis (16/3/2023). Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Riau menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Riau, Kamis (16/3/2023). Massa mengecam sikap cuek elit Pemprov Riau terhadap rentetan kecelakaan kerja yang sudah menewaskan 11 pekerja di blok migas Rokan sejak dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Meski sempat tertahan di pintu gerbang, sejumlah perwakilan massa aksi akhirnya dapat bertemu dengan anggota DPRD Riau. Di antaranya Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti, Wakil Ketua Komisi V Karmila Sari dan Sekretaris Komisi V, Syamsurizal. Massa aksi mendesak DPRD untuk mengambil sikap atas kematian pekerja di Blok Rokan.
"Sebanyak 11 jiwa melayang di Blok Rokan. Kami aksi besar-besaran, tidak ada yang ribut. Tidak ada bergeming. Statemen dari tokoh, gubernur dan DPRD, tapi kok gak ada solusinya," kata seorang juru bicara aksi dalam pertemuan di ruang rapat Komisi V.
Sang juru bicara menyebut Direktur Utama PT PHR Jaffee Arizon Suardin sudah berulang kali dipanggil DPRD Riau. Namun, Jaffee tak pernah mengindahkan panggilan Dewan seakan menunjukkan sikap arogansi terhadap DPRD.
"Jangan sampai statement kita jadi kentut, Jaffee (Dirut PHR) cuek saja. Yang datang hanya humas," tambahnya.
Ia mengatakan, jika DPRD tak bisa menunjukkan ketegasannya atas kasus kecelakaan kerja di Blok Rokan, maka akan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Stigma di masyarakat akan terbangun kalau DPRD Riau ternyata tidak memiliki kuasa atau justru bekerjasama di bawah tangan dengan PHR.
"Kami takut DPRD Riau dipecundangi. Tiga kali (Dirut PHR) dipanggil tapi tidak hadir, harusnya ada hak memanggil paksa. Ini DPRD yang bobrok atau sekadar mengeluarkan statement untuk diajak ngopi?" tegasnya.
Sementara itu Ketua DPD GMNI Riau, Teguh Azmi menegaskan, manajemen Pertamina tidak pernah mengambil langkah koreksi meski PHR sudah didemo berkali-kali. Ia menyontohkan tidak adanya tindak lanjut desakan terhadap pencopotan Jaffee dari aksi yang digencarkan pada 2 Maret 2023 lalu.
Menurutnya, rentetan kecelakaan kerja yang menewaskan 11 pekerja di Blok Rokan harusnya menjadi tanggung jawab manajemen PHR, khususnya Dirut Jaffee.
"Tidak cukup uang santunan. Tidak cukup permintaan maaf, harus ada yang bertanggung
jawab. Jaffee harus bertanggungjawab," tegasnya.
Ia menilai Dirut PHR Jaffee telah menunjukkan sikap arogan kepada masyarakat Riau. Tindakan itu diduga karena PHR merupakan BUMN yang menjadi representasi bisnis negara.
Massa aksi menuntut agar DPRD Riau segera membentuk panitia khusus terkait kasus kecelakaan kerja di Blok Rokan. Massa juga mendesak agar Jaffee dicopot.
"Segera bentuk pansus, ini tidak bisa ditawar. Kami menuntut implementasi kuasa anggota Dewan untuk hal-hal kemanusian yang prinsipil ini," tegasnya. (*)
