Erick Thohir Copot Direksi Pertamina Buntut Terbakarnya Depo Plumpang, Bagaimana dengan PHR?
Kementerian BUMN mencopot seorang direksi PT Pertamina pascaterbakarnya depo Plumpang. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Kasus kebakaran depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) lalu memakan korban jabatan. Dilaporkan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memberhentikan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Dedi Sunardi.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury menyatakan untuk sementara posisi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina akan ditugaskan kepada Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Erry Widiastono.
"Benar. Sementara ditugaskan kepada Pak Erry Widiastono," ungkapnya dilansir CNBC Indonesia, Rabu (08/03/2023).
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir beberapa hari lalu menyebut peluang dilakukan pencopotan direksi Pertamina.
"Kalau saya selalu bilang kan saya sudah pernah copot Direksi Pertamina. Kalau saya mesti copot lagi, ya saya copot lagi. Tetapi penyelesaiannya itu kan tidak hanya saling menyalahkan," kata Erick saat menjenguk korban kebakaran yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2023) lalu.
Ia menyinggung pencopotan itu saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kebakaran terminal BBM Pertamina kali ini yang merupakan insiden berulang.
Menurutnya, perusahaan BUMN seperti Pertamina, MIND ID, dan PLN harus membentuk tim risiko bisnis. Tim tersebut tidak hanya di bagian keuangan tetapi juga di bagian operasional secara menyeluruh.
"Saya sudah pernah copot direksi. Kalau perlu mencopot, saya lakukan lagi. Tetapi konteksnya justru perbaikan. Tadi yang dipertanyakan sistem bisnis resiko. Percuma kita copot-copot orang tapi tidak memberikan solusi secara menyeluruh," terang Erick Thohir.
Kebakaran yang melanda Depo Pertamina di Plumpang memakan korban jiwa. Belasan orang dilaporkan meninggal dunia serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke permukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi.
Kejadian kebakaran depo Pertamina Plumpang ini terjadi beriringan dengan gejolak kecelakaan kerja di Blok Rokan sejak dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Sejumlah kasus kecelakaan kerja sejak Juli 2022 hingga Februari 2023 telah menewaskan 10 pekerja di Blok Rokan.
Gelombang aksi demonstrasi elemen pemuda dan mahasiswa di Riau pun pecah sejak beberapa pekan terakhir. Mereka mendesak perombakan besar-besaran terjadi di PHR.
Pada Selasa (7/3/2023) kemarin, sejumlah mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) mendesak Kementerian BUMN mencopot Direktur Utama PT PHR Jaffee Arizon Suardin. Tuntutan tersebut disuarakan sebagai bentuk koreksi manajerial atas serangkaian tragedi kecelakaan kerja di Blok Rokan.
Adapun tuntutan para mahasiswa yakni:
1. PT PHR harus transparan dalam penilaian layak atau tidaknya suatu perusahaan menjadi sub kontraktor di PT PHR. Dalam hal ini harus memperhatikan operasional K3 perusahaan.
2. PT PHR harus respons cepat terkait kejadian kecelakaan kerja seperti penyampaian kepada publik seperti konferensi pers melalui media massa dan lain sebagainya.
3. Melakukan pengawasan penerapan SOP yang tepat sesuai ketentuan yang berlaku dan segera mungkin melaksanakan pemberian santunan hak para pekerja yang mengalami kecelakan kerja dalam waktu secepatnya. Dan memperketat pengawasan pada sistem K3 migas dan menerapkan zero accident.
4. PT PHR tindak tegas seluruh subkontraktor PHR yang telah lalai menerapkan sistem K3 migas dan tidak sesuai SOP dengan pemutusan kontrak dan memblacklist kerjasama di PHR
5. Menuntut Dewan Komisaris PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Direksi PT PHR Jaffee A Suardin dan juga EVP Upstream Business PT PHR Edwil Suzadi.
6. Meminta Menteri BUMN mengevaluasi Jaffee A Suardin dan juga Edwil Suzandi dan segera menonjob-kan jaffe A Suardin dan melakukan evaluasi besar besaran di tubuh PHR.
Penggembosan Aksi Mahasiswa
Sementara itu, di tengah berjalannya aksi mahasiswa muncul selebaran gelap dalam bentuk poster. Isinya soal tudingan dugaan adanya penggembosan kekuatan mahasiswa yang akan berdemo.
Dalam poster yang belum jelas siapa yang menerbitkan, disebutkan kalau salah satu pentolan kelembagaan mahasiswa Unilak menerima sesuatu dari Humas PHR. Namun, sebaliknya pihak Humas PHR justru mempertanyakan dan kaget dengan isi poster tersebut.
Seyogianya, peserta aksi unjuk rasa akan diikuti sebanyak 100 orang. Hal ini diketahui dari surat pemberitahuan aksi yang dikirim mahasiswa ke Polresta Pekanbaru. Namun, dalam kenyataannya, massa aksi yang hadir tak lebih dari 30 orang. (*)
