Blok Rokan Sudah Makan Korban 10 Nyawa Buruh, Kok Dirut PHR Jaffee Arizon Suardin Tak Mau Datang Dipanggil DPRD Riau?
Dirut PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jaffee Arizon Suardin dan Komut PHR Rosa Vivien Ratnawati. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Kematian tenaga kerja di Blok Rokan pasca dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak 9 Agustus 2021 lalu sangat tinggi. Sedikitnya 10 nyawa pekerja telah meregang dalam rentetan kecelakaan kerja yang terus terjadi.
Peristiwa paling mutahir terjadi pada Jumat (24/2/2023) lalu di CMTF Balam Selatan. Tiga pekerja PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) tewas akibat masuk ke dalam tangki limbah berisi zat beracun tanpa menggunakan masker dan alat pelindung diri (APD). Perusahaan mitra (rekanan) PHR yang mayoritas sahamnya dimiliki korporasi Jepang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik PPNS Disnaker Riau.
Rentetan kecelakaan kerja yang terjadi di Blok Rokan menjadi perhatian institusi DPRD Riau. Namun, kalangan anggota dan pimpinan Dewan kecewa lantaran Dirut PHR Jaffee Arizon Suardin tak pernah nongol saat dipanggil oleh Dewan.
BERITA TERKAIT: Murahnya Harga Nyawa Pekerja di Blok Rokan, Quo Vadis PHR?
Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyatakan, PHR belum menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan buruh di wilayah operasionalnya. Ia miris lantas Dirut PT PHR, Jaffee A Suardin juga tidak menunjukkan itikad baik memberi kejelasan kepada DPRD Riau yang sudah berulang kali memanggilnya.
"Seharusnya PHR menunjukkan etika yang baik. Sebagai BUMN yang punya hajat hadir dong. Tunjukkan political will, kita tidak menyerang PHR, tapi mencari benang merah yang terjadi," ujar Hardianto, Rabu (1/3/2023) lalu.
Ia mengatakan dalam panggilan yang dilayangkan DPRD Riau, PHR memang mengirimkan utusan. Tapi perwakilan manejemen dinilai tak memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengambil kebijakan yang konkret.
"Ketika yang hadir adalah orang yang tidak bisa membuat keputusan, percuma rapat itu dilaksanakan. Nanti jawabnya kami sampaikan ke atasan. Kapan ada solusi?" kesal Hardianto.
Ia mengatakan, Jaffee yang berulang kali diundang ke DPRD tak pernah datang. Kondisi ini kontras sekali saat PHR akan mendapat peralihan hak kelola Blok Rokan dari Chevron pada Agustus 2021 lalu.
"Kawan-kawan di Komisi V komplain, sampai sekarang dia (Jaffee) tak pernah datang," ujarnya.
Hardianto menegaskan, kasus kecelakaan kerja yang telah menewaskan sedikitnya 10 buruh di Blok Rokan mengindikasikan PHR tak membenahi diri terkait keselamatan kerja. Padahal PT PHR sempat mengajukan diri menjadi tuan rumah bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
"PHR belum berbenah. Apa yang dulu dikerjakan Chevron, SOP, mekanisme kerja, manajemen itu belum kita adopsi," papar politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, tewasnya pekerja Blok Rokan merupakan duka yang mendalam. Nestapa telah dialami para buruh, khususnya para keluarga yang ditinggalkan.
"Kejadian terakhir ini tiga nyawa melayang. Duka nestapa itu dialami banyak orang. Anak, istri, dan banyak lainnya," tutup Hardianto. (CR-01)
