Jokowi Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN Bukan Gagasannya
Presiden RI, Jokowi. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara pembukaan Muktamar XVIII PP Pemuda Muhammadiyah Tahun 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari ini Rabu (22/2/2023). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi sempat berbicara mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Jokowi mengungkapkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ini bukan semata-mata gagasan dan keinginannya saja. Melainkan keinginan untuk memindahkan Ibu Kota Negara sudah direncanakan sejak Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno.
"Perlu saya ingatkan, bahwa kita pindah ke Ibu Kota Nusantara ini, juga ini bukan gagasan Saya, ndak. Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota Jakarta itu ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," kata Jokowi, dalam sambutannya di acara pembukaan Muktamar XVIII PP Pemuda Muhammadiyah, Rabu (22/2/2023).
Setelah dilakukan kajian, ternyata lokasi yang dianggap tepat untuk memindahkan Ibu Kota Negara yaitu di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan, Indonesia adalah negara besar dan sebagaimana negara besar lainnya, sudah hal yang wajar mempunyai dua kota besar untuk Pemerintahan dan juga sebagai pusat bisnis.
"Saya cerita sedikit Indonesia ini negara besar, negara besar. Jadi kalau Amerika memiliki New York dan Washington DC, Australia memiliki Melbourne dan Sydney, Kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusantara," kata Jokowi.
Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa alasan utamanya bukan itu. Pemindahan Ibu Kota dilakukan agar pembangunan di tanah air dapat dilakukan secara merata.
"Tetapi alasan pokoknya adalah pemerataan. Bapak Ibu bisa bayangkan, negara kita ini memiliki 17.000 pulau. Tetapi satu pulau yang namanya Pulau Jawa, itu memiliki PDB ekonomi 58% ada di Jawa," kata Jokowi.
Kepadatan penduduk juga telah terjadi di Jawa di mana dari jumlah pendudul yang ada di Indonesia, sebesar 56 persen penduduk ada di Pulau Jawa.
"Betapa sangat padatnya Pulau Jawa. Sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan, tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris," kata Jokowi. (RE-01)
