Riau Siaga Karhutla, Jabatan Kapolda Hingga Pangdam Jadi Taruhan
Kapolda Riau, M Iqbal dan Pangdam I BB, Achmad Daniel Chardin. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Provinsi Riau telah menetapkan status Siaga Kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui rapat, Gubernur Riau Syamsuar mengumpulkan seluruh pejabat TNI-Polri, Kejaksaan, dan kepala daerah seperti bupati dan wali kota seluruh Riau pada Rabu (15/2/2023).
Syamsuar membahas tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penetapan siaganya. Syamsuar menegaskan, Status siaga karhutla ini merupakan arahan langsung dari Presiden.
"Atas arahan Presiden dan Menko Polhukam, kami telah menetapkan status siaga darurat Karhutla Riau terhitung mulai 13 Februari sampai 30 November 2023," kata Syamsuar (15/2/2023)
Kebakaran hutan dan lahan ini menjadi atensi khusus bagi pemerintah pusat. Bahkan, Presiden Jokowi memberi ancaman serius terutama bagi pejabat TNI dan Polri yang wilayah terjadi karhutla akan dicopot.
Jokowi sendiri telah memberikan peringatan sejumlah wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti di Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan. Dia menuturkan bahwa pemanasan suhu di wilayah tersebut mulai terjadi pada akhir Februari sampai Maret.
"Karhutla ini kan El Nino. Hati-hati, saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan, hati-hati karena di akhir Februari atau Maret itu panasnya sudah naik," kata Jokowi.
Hal ini tentunya menjadi perhatian serius bagi Kapolda Riau, Irjen Mohammad Iqbal, Danrem Wirabima Brigjen Parlindungan Hutagalung, hingga Pangdam I Bukit Barisan, Achmad Daniel Chardin jika tak ingin dicopot dari jawatannya.
Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan perjanjian yang telah disepakati dengan TNI-Polri tujuh tahun lalu. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa jika terjadi kebakaran besar di setiap tingkatan wilayah, baik itu provinsi hingga kabupaten, petinggi TNI-Polri akan dicopot.
"Tadi saya ulangi mengenai perjanjian 7 tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab pangdam, kapolda, danrem," ujar Jokowi. (CR-02)
