Kontroversi Larangan Menggunakan Jilbab Bagi Pramugari, Begini Tanggapan Wapres Ma'ruf Amin
Ilustrasi pramugari menggunakan hijab. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Kabar larangan menggunakan jilbab bagi pramugari maskapai penerbangan menjadi perhatian khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menurut Ma'ruf, aturan seperti ini aneh karena di TNI-Polri atau perguruan tinggi lainnya tidak ada pelarangan memakai jilbab.
"Jadi kalau ada larangan berjilbab, agak aneh, barangkali. Saya gak cek, perlu diteliti itu," kata Ma'ruf dalam keterangannya, seperti dikutip dari YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Senin (6/2/2023).
"Sampai sekarang ini gak ada larangan berjilbab, itu gak ada. Bukan lagi di polisi, di tentara, juga sudah orang berjilbab dan di mana-mana, perguruan tinggi, di mana-mana," lanjutnya.
Dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi pramugari diungkapkan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade. Ia mengungkapkan ada larangan penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda.
"Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam. Kita lihat di berbagai maskapai yang ada, sudah banyak pramugari yang berjilbab. Bahkan di Citilink sudah ada yang berjilbab. Tapi di Garuda masih ada aturan yang melarang pramugari-pramugarinya untuk menggunakan busana muslim berjilbab untuk menutup aurat," kata Andre.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat ini mengaku resah, karena maskapai diduga membatasi pramugarinya memakai jilbab. Dia mengungkapkan, pada kehidupan sehari-hari saat tidak bertugas sebagai awak kabin, para pramugari tersebut menutup auratnya dengan berjilbab.
"Saya mengusulkan kepada Garuda, meski Gerindra bukan partai Islam tapi Gerindra memahami aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kami ingin memperjuangkan, meminta Pak Dirut beserta jajaran untuk melakukan evaluasi aturan, bagaimana tata cara berpakaian busana muslim bagi awak kabin atau pramugari Garuda yang ingin melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam, dengan menutup aurat, dengan memakai jilbab," kata Andre.
"Citilink bisa, kenapa Garuda tidak? Maskapai swasta yang lain juga bisa, kenapa Garuda tidak. Tinggal kebijakan Pak Dirut dan jajarannya. Itu aspirasi dari umat Islam yang ada di Garuda," katanya. (RE-01)
