Sri Mulyani Pastikan Pemerintah Dukung Fasilitas dan Intensif Pelaku Usaha Antisipasi Krisis 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha diperlukan untuk bisa menghadapi tantangan ekonomi di 2023. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat melakukan kunjungan kerja ke Cikarang pada Jumat (27/1/2022).
Kepada para pelaku usaha di wilayah Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta, serta meninjau Cikarang Dry Port (CDP), pihaknya mengungkapkan pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk dunia usaha guna menjaga momentum pemulihan.
Indonesia, kata Kemenkeu, telah pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Sehingga kinerja perekonomian tetap terjaga positif. Sepanjang tiga kuartal di 2022, pertumbuhan ekonomi Tanah Air terjaga di kisaran 5 persen dan diyakini berlanjut ke kuartal IV-2023.
Meski demikian, diakui Sri Mulyani, tantangan ekonomi akan tetap berlanjut tahun ini. Jika sebelumnya tersebab risiko kesehatan akibat pandemi, kini bergeser menjadi risiko finansial dan geopolitik. Pasalnya, dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi.
“2023 memang merupakan tahun yang akan muncul ketidakpastian, downside risk-nya masih sangat besar, tapi kita tidak boleh putus harapan,” ujar Sri Mulyani.
Menurutnya, untuk mampu melewati ancaman krisis global ini, pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta mampu menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat.
Dari sisi pemerintah, melalui Bea Cukai akan terus mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
Hal itu sejalan dengan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance, khususnya dalam optimalisasi utilisasi fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri. Upaya pemberian fasilitas bagi pelaku usaha setidaknya tercermin dari survei evaluatif Bea Cukai yang menunjukkan kondisi perusahaan KB dan KITE pada 2021 yang menunjukkan hasil positif.
Kondisi diharapkan dapat membantu perusahaan penerima fasilitas dalam menghadapi ancaman krisis di tahun 2023. (RE-02)
