PHR Didemo Ratusan Warga Bangko Pusako Rohil, Dituntut Tanggung Jawab Kerusakan Lingkungan
SABANGMERAUKE NEWS, Rokan Hilir - Sekitar 150 warga Bangko Bakti KM 12 Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir menggelar aksi demo di lokasi objek vital PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Kamis (12/1/2023).
Warga menuntut PHR untuk memperhatikan masyarakat tempatan, mengangkat tenaga kerja lokal, dan soal kerusakan lingkungan yang terjadi, serta tanggung jawab sosial lingkungan pada masyarakat dan wilayah terdampak.
Aksi demo yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.25 WIB ini dikawal ketat oleh puluhan aparat keamanan dari Polres Rokan Hilir dan TNI dari Koramil 05 RM.
Para pendemo membentangkan spanduk berisikan tuntutan dan berorasi. Aksi damai ini sempat memancing emosi petugas aparat keamanan dari Polres Rokan Hilir, karena di antara pendemo ada yang melakukan penyetopan mobil operasional mitra PHR di lapangan.
Koordinator umum lapangan aksi demom Yusuf dalam orasinya menuntut PHR bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dampak dari aktivitasnya.
"Meminta PHR melakukan pemulihan fungsi lingkungan dan menjamin akan melakukan perlindungan dan pengolaan lingkungan kedepannya sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2009," jelas Yusuf.
Kemudian juga menuntut PHR dan mitranya dapat memberikan hak masyarakat dalam urusan tenaga kerja lokal sesuai dengan aturan yang ada yakni mengacu dengan Perda Rohil Nomor 8 Tahun 2014.
Warga juga memberikan kesempatan kepada pihak PHR selambat-lambatnya selama 30 hari untuk merealisasikan tuntutannya, kalau tidak mereka akan tetap melakukan aksi yang serupa dengan gelombang masa yang lebih besar lagi. Dalam kesempatan tersebut warga juga meminta tanda-tangan pihak PHR atas tuntutan warga tersebut.
Namun pihak PHR yang diwakili oleh Safrun tidak bersedia untuk menandatanganinya, dia berjanji akan menyampaikan kepada pihak terkait atas tuntutan warga tersebut.
Aksi tersebut berakhir dengan penuh kekecewaan, Yusuf menyebutkan bahwa tampak sudah lingkaran oligarki tersebut.
Ia menyebut PHR tak pantas beroperasi di daerahnya. Sebab tak ada sedikitpun itikad baik terhadap masayrakat dan wilayah terdampak.
"Padahal itu kan memang tanggung jawab dan kewajiban mereka, kok bisa seberani itu mereka terang-terangan menyatakan sikap nya? Pemerintah kita mana? Pada masuk angin semua," kata Yusuf.
"Hari ini perjuangan kita tidak sampai di sini saja. Mereka sudah tampak berani menginjak-nginjak marwah kita di sini selaku masyarakat tempatan. Di samping itu, karena pemerintah kita sedang masuk angin, mau tidak mau kita harus turun menyelesaikannya Kita pasang tagar #usir dan tutup PHR," lanjutanya.
Dalam waktu dekat pihaknya memastikan akan turun kembali dengan gelombang massa yang lebih besar lagi. (R-02)