Mahfud MD Sebut Pemilihan Secara Demokrasi Melahirkan Banyak Politisi Koruptor
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa korupsi lahir dari banyak politisi yang dipilih lewat proses demokratis.
Menurutnya, hal ini mengindikasikan bahwa demokrasi tak melulu mendukung lahirnya tata kelola yang baik. Ungkapan itu Mahfud sampaikan saat memberikan sambutannya secara virtual pada acara Dies Natalies ke-25 Universitas Paramadina.
“Korupsi itu lahir dari banyak politisi yang dipilih secara demokratis. Dan jalan untuk membuat korupsi terkadang diperoleh secara demokratis. Kaget? Ya enggak apa-apa kaget,” ujar Mahfud, Selasa (10/1/2023).
Menurut Mahfud, kondisi seperti inilah yang harus dicarikan solusinya. Bahwa, kata dia, demokrasi dan tata kelola pemerintahan sekarang ini hubungannya sedang tidak baik-baik saja.
“Dalam arti tidak selalu demokrasi itu mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” jelasnya.
Menurutnya saat ini Indonesia tampaknya sedang dan sering terjebak pada konfigurasi politik yang dibangun secara demokratis.
Konfigurasi politik yang lahir secara demokratis di Tanah Air tidak selalu kondusif untuk pembangunan. Bahkan dalam hal-hal tertentu menghambat transformasi pemerintahan yang baik.
Mula-mula, kata Mahfud, demokrasi disepakati sebagai sistem pemerintahan saat NKRI berdiri pada 1945. Bahkan bukan hanya sistem, demokrasi juga digunakan untuk memilih dasar sistem, dan mekanisme demokrasi sebagai pedoman tata kelola bernegara, serta sebagai pedoman berpemerintahan.
Oleh sebab itu, jelas Mahfud, ketika pemerintahan bermasalah, politik bermasalah, pilihannya selalu demokrasi.
“Pada 1945 tiba-tiba lahir demokrasi parlementer, demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Pada 1959, karena demokrasi liberal bermasalah, lahir demokrasi terpimpin, pada 1966 lahir demokrasi Pancasila,” ungkap Mahfud.
Kemudian, Reformasi 1998 juga melahirkan demokrasi untuk tata kelola pemerintahan. Demokrasi digunakan untuk menghindar korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Merujuk dari sejarah panjang itulah bangsa Indonesia selalu memilih demokrasi sebagai jalan keluar jika ada persoalan dalam pemerintahan.
“Sehingga apa? Sehingga kita jangan berpikir sistem lain lah, demokrasi ini tetap yang terbaik. Nah, kekurangan-kekurangan, jebakan-jebakan konfigurasi tadi, kita perbaiki pelan-pelan,” tegasnya. (CR-02)
