Menjabat Kurang Dari Setahun, Ini Sederet PR Laksamana Yudo Margono Sebagai Panglima TNI
Laksamana Yudo Margono saat dilantik sebagai Panglima TNI oleh presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (19/12/2022). Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Laksamana Yudo Margono telah resmi menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Serah terima jabatan digelar pada Selasa (20/12/2022) kemarin di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Yudo akan menjadi Panglima TNI dengan masa jabatan tersingkat setelah Andika yang mengemban tugas itu selama 13 bulan.
Ia akan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2023. Artinya, ia hanya akan menjabat sebagai Panglima TNI kurang dari satu tahun.
Dengan waktu efektif bekerja hanya sekitar 10 bulan, Yudo dibebani sederet tugas untuk membenahi TNI. Mulai dari disiplin dan kesejahteraan prajurit, kekuatan pokok minimum TNI, hingga keamanan laut, terutama di China Selatan yang situasinya terus memanas.
Pengamat militer dari Marapi Consulting and Advisory, Beni Sukadis, menilai tugas Yudo cukup berat, terutama dalam membangun profesionalisme TNI di tengah keterbatasan anggaran.
Kemudian, dari postur pertahanan, perubahan struktur belum cukup untuk menjawab ancaman di wilayah maritim. TNI masih masih memiliki tantangan berat, misalnya untuk menjaga wilayah perairan Natuna Utara dari ancaman militer besar China.
Menurut Beni, wilayah maritim yang luas belum bisa sepenuhnya dijaga oleh TNI, sehingga aksi pencurian ikan, penyelundupan, dan pelanggaran batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) masih terus terjadi.
"Dari postur pertahanan tentu saja, perubahan struktur belum cukup untuk menjawab tantangan atau ancaman saat ini dan ke depan terutama yang berasal dari wilayah maritim," kata Beni.
Selain itu, lanjut Beni, TNI dihadapkan pada tantangan untuk mengubah doktrin militer dalam menghadapi ancaman perang siber dan ancaman asimetris lain, seperti pencurian sumber daya alam hingga penerjunan pasukan dalam konflik.
Beni juga menyinggung soal pola pembinaan TNI. Menurutnya, pola pembinaan personel TNI harus terbuka dengan ide dari luar. Ia menuturkan TNI harus lebih adaptif dengan perkembangan dunia.
Ia pun mengatakan Yudo harus melanjutkan kebijakan Panglima TNI sebelumnya, terutama peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan latihan bersama lewat kerja sama pendidikan bilateral dan multilateral.
Sementara soal Papua, Beni mendukung usulan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi jumlah pasukan di wilayah tersebut. Menurutnya, TNI sebetulnya tak memiliki wewenang operasi militer di Papua karena wilayah tersebut bukan darurat sipil dan militer.
Karena itu, kata Beni, Presiden sebetulnya tinggal mengeluarkan perintah lisan jika memang ingin mengurangi pasukan di Papua. Namun, penarikan pasukan harus dengan evaluasi menyeluruh.
"Penarikan itu tidak bisa juga dilakukan secara mendadak tanpa evaluasi pendekatan keamanan secara menyeluruh di Papua selama ini," ucapnya.
Ia menilai operasi teritorial TNI dan Polri selama ini belum efektif di Papua. Menurutnya, pendekatan politik, sosial, dan ekonomi oleh Jokowi di Papua selama delapan tahun terakhir tak membawa perubahan apapun.
Yudo diminta tentukan prioritas
Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tubagus (TB) Hasanuddin berpendapat Yudo tak perlu ngoyo menjalankan sederet tugas berat TNI. Hasan berharap Yudo bisa menentukan prioritas selama masa singkat kepemimpinannya.
Menurutnya, Yudo tak memiliki waktu banyak untuk menyelesaikan semua tugas di TNI.
"Kalau program yang berat dan dalam durasi yang panjang sepertinya waktu efektif yang dimiliki Panglima TNI yang cuma delapan bulan rasanya sulit," kata Hasanuddin.
Hasanuddin mengatakan disiplin prajurit mestinya bisa menjadi salah satu prioritas Yudo. Menurutnya, selain beban tugas itu, Yudo cukup melanjutkan program Andika.
Terlebih, mantan KSAL itu juga tak terlibat dalam penyusunan anggaran TNI untuk 2023.
"Tingkat disiplin prajurit. Panglima ini juga tidak ikut terlibat dalam membuat anggaran tahun 2023, APBN 2023 sudah dibuat oleh panglima lama, jadi ya tinggal melanjutkan saja," ujarnya.
Sementara, anggota Komisi I dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menyarankan Yudo melanjutkan program pembinaan netralitas personel TNI yang telah dibentuk Andika.
Dia juga menyoroti soal program kesejahteraan prajurit yang dinilai menjadi PR penting Panglima TNI. Menurut Farhan, Panglima harus memastikan bahwa setiap kepala staf angkatan bisa menjamin kesejahteraan prajurit agar siap menjalankan tugas.
"Pertanyaannya, apakah mampu meyakinkan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara menaikkan anggarannya?" kata Farhan. (RE-01)
