Resmi Dilantik Presiden Jokowi Sebagai Panglima TNI, Ini Visi Misi dan Sederet Tugas Menanti Laksamana Yudo Margono
Pelantikan Panglima TNI Yudo Margono di Istana Presiden, Senin (19/12/2022). Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Presiden Jokowi resmi melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (19/12/2022).
Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 91/TNI Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.
Pelantikan ini ditandai dengan terbitnya Keppres Nomor 91 TNI Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.
"Memutuskan menetapkan dan seterusnya kesatu. Memberhentikan dengan hormat Jend TNI Andika Perkasa, dari jabatannya sebagai Panglima TNI disertai ucapan terima kasih atas jasa jasanya selama memangku jabatan tersebut," kata Sesmil Presiden Laksda TNI Hersan membacakan Keppres, Senin (19/12/2022).
Dengan pelantikan ini, maka Laksamana Yudo Margono resmi menggantikan panglima TNI sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa purnatugas.
Sebagai pimpinan puncak militer baru, Yudo membawa sederet visi misi untuk mewujudkan kemajuan TNI. Sejumlah tugas besar juga menanti jenderal bintang empat itu ke depan.
Visi misi
Sebelumnya, Yudo menjanjikan bahwa jika terpilih sebagai Panglima TNI, dia bakal mewujudkan militer yang kuat. Cita-cita ini disampaikan Yudo saat menyampaikan visi dan misi dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Jumat (2/12/2022).
"Apabila nantinya saya diberikan kepercayaan dan menerima amanah untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Panglima TNI, maka saya akan meneruskan pembangunan TNI dengan visi untuk mewujudkan TNI yang kuat, sehingga menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bermartabat di mata dunia," kata Yudo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Yudo, visi tersebut dapat dicapai dengan menggabungkan kekuatan tiga matra TNI yakni darat, laut, dan udara, sebagai komponen utama pertahanan yang solid, kokoh, dan loyal kepada bangsa serta negara.
Yudo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu mengatakan, visi yang dia bawa bakal dijabarkan dalam empat program prioritas.
Pertama, percepatan pembangunan sumber daya manusia TNI yang unggul dalam setiap penugasan. Upaya ini dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa yang tangguh.
"Perlu kami laporkan bahwa di dalam visi saya sejak menjadi KSAL bahwa sumber daya manusia saya prioritaskan yang pertama karena ini merupakan modal dasar dalam pembangunan TNI," ujar Yudo.
Kedua, meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI, baik dari personel maupun alutsista (alat utama sistem pertahanan).
Dengan demikian, TNI memiliki kesiapsiagaan tinggi dan siap untuk digerakkan kapan pun sesuai dengan kebutuhan.
"Menjadi harapan kita bersama dengan segenap rakyat Indonesia, prajurit TNI yang profesional dilengkapi dengan alutsista yang modern akan menjadikan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara yang tangguh," kata Yudo.
Program ketiga, penguatan implementasi konsep gabungan yang kini telah diwujudkan melalui pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kopgabwilhan).
Yudo mengatakan, Kopgabwilhan nantinya akan menjadi pelaksana tugas Panglima TNI dalam menjalankan operasi maupun latihan sesuai dengan wilayah kerjanya.
Program keempat, lanjut Yudo, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakkan kedaulatan NKRI.
Yudo juga berjanji bakal menindak tegas prajurit yang bersikap arogan ke masyarakat. Dia tidak ingin ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal tidak terpuji serta bersikap arogan.
Menurutnya, prajurit TNI harus memegang teguh Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup, sehingga selalu dekat dan menjadi pencari solusi untuk berbagai persoalan masyarakat.
"TNI harus selalu menyatu dan hadir di tengah rakyat sebagai problem solver atau selalu bersikap humanis," ujar Yudo.
Yudo juga menekankan bahwa seluruh prajurit TNI harus menjadi contoh semua pihak untuk hidup sederhana.
"Sebagai tentara rakyat, maka karakter TNI yang dimiliki adalah prajurit yang tegas namun tetap humanis dan disegani, tapi bukan ditakuti," kata dia.
Selain itu, perihal penegakan hak asasi manusia (HAM) dan hukum di Papua, operasi di wilayah rawan, serta perwujudan netralitas Pemilu 2024 juga akan menjadi program prioritas Yudo.
Tugas besar
Banyak pihak berharap, Yudo bakal membawa kemajuan besar di TNI. Ketua DPR RI Puan Maharani misalnya, ingin supaya kinerja TNI meningkat di bawah kepemimpinan Yudo.
"Tentu saja DPR berharap kinerja dari TNI akan semakin baik, menjalankan tugasnya secara amanah dan memperkuat, memperbesar, dan menyatukan NKRI dengan sebaik-baiknya," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Menurut Puan, sebagai pimpinan tertinggi militer, Yudo punya tugas besar dan berat. Bukan hanya meneruskan apa yang sudah ada, tetapi Yudo juga harus memperbaiki dan memperkuat banyak hal untuk kemajuan bangsa dan negara.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu pun berharap, Yudo mampu mengayomi serta mewujudkan negara dan rakyat Indonesia yang semakin baik ke depannya.
"Bukan hanya masa depan TNI, tapi juga masa depan seluruh rakyat Indonesia," kata dia.
Sejalan dengan itu, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang menanti Yudo, misalnya terkait penanganan konflik di Papua.
Menurut Anton, konflik di Papua bakal menjadi batu ujian Yudo untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan isu tersebut.
"Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas, dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima mendatang," kata Anton dalam keterangan tertulis, Senin (28/11/2022).
Menurut Anton, penting untuk melakukan langkah besar terkait kebijakan penanganan konflik di Papua. Sebab, belum ada perubahan signifikan terkait masalah ini. Apalagi, kata Anton, situasi di Papua masih menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.
"Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca DOB (daerah otonom baru) di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih," katanya.
Wacana reorientasi kebijakan penanganan konflik Papua ini sebetulnya sudah pernah diungkapkan Jenderal Andika Perkasa pada awal dia menjabat sebagai Panglima TNI. Perihal ini juga sempat disinggung Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
Oleh karenanya, diharapkan ke depan wacana tersebut diimplementasi secara nyata. Selain persoalan dalam negeri, kata Anton, PR besar Yudo adalah mengantisipasi meluasnya dinamika di Laut China Selatan dan kawasan Asia Timur.
Untuk merespons dinamika geopolitik tersebut, Yudo disarankan memaksimalkan keberadaan komando utama operasi (kotamaops) TNI, yakni Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).
"Mengingat terus meningkatnya dinamika di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Timur, ada baiknya Yudo untuk memperkuat interoperabilitas Kogabwilhan," kata Anton.
Anton mengatakan, sebagai mantan Panglima Kogabwilhan I, Yudo seharusnya memahami tantangan yang dihadapi Kogabwilhan.
"Untuk itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim," kata Anton. (RE-01)
